Cina Berupaya Reformasi Hukum Hong Kong, Termasuk Peradilan
17 November 2020
Seorang pejabat senior Cina pada Selasa (17/11) mengatakan bahwa pihak berwenang tengah berupaya melakukan reformasi hukum Hong Kong, termasuk sistem peradilannya.
Otonomi Hong Kong di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem" diabadikan dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris 1984, menjelang kembalinya wilayah itu ke pemerintahan Cina pada 1997. Hingga saat ini kebebasan dan pengadilan independen tidak tersedia di wilayah itu.
Namun, pihak yang mendukung mengatakan undang-undang itu bertujuan memulihkan stabilitas di Hong Kong.
Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong
Selama setengah tahun, para mahasiswa di Hong Kong berdemonstrasi menuntut kebebasan dan demokrasi. Protes pun semakin radikal. Terakhir, pecah bentrokan di Universitas Politeknik Hong Kong.
Foto: Reuters/T. Siu
Protes di Kampus Politeknik
Inilah kampus Universitas Politeknik. Para demonstran dipukul mundur di sini dan terlibat dalam bentrokan dengan polisi selama lebih dari 24 jam. Di kampus, ratusan orang berbekal senjata alat pembakar dan senjata rakitan sendiri. Untuk menangkal polisi, mereka menyalakan api besar-besar.
Foto: Getty Images/AFP/Ye Aung Thu
Diringkus dan ditangkap
Aktivis melaporkan bahwa polisi mencoba menyerbu gedung universitas. Karena gagal, aparat pun menciduk para demonstran di sekitaran universitas. Mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus ditangkap. Polisi mengatakan mereka menembakkan amunisi di dekat universitas pada pagi hari, tetapi tidak ada yang tertembak.
Foto: Reuters/T. Siu
Gagal melarikan diri
Di luar kampus, polisi bersiaga dengan meriam air. Asosiasi mahasiswa melaporkan bahwa sekitar 100 mahasiswa mencoba meninggalkan gedung universitas. Namun mereka terpaksa kembali ke dalam gedung kampus ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka.
Foto: Reuters/T. Peter
Lokasi strategis penting
Universitas Politeknik menjadi penting dan strategis bagi para demonstran karena terletak di pintu masuk terowongan yang menghubungkan daerah itu dengan pulau Hong Kong. Dalam beberapa hari terakhir, pengunjuk rasa telah mendirikan barikade di luar terowongan untuk memblokir pasukan polisi. Ini adalah bagian dari taktik baru untuk melumpuhkan kota dan meningkatkan tekanan pada pemerintah.
Foto: Reuters/T. Peter
Apa tuntutannya?
Protes di Wilayah Administratif Khusus ini telah berlangsung selama lebih dari lima bulan. Tuntutan para demonstran antara lain yaitu pemilihan umum yang bebas dan penyelidikan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Perwakilan pemerintahan Beijing di Hong Kong belum menanggapi kedua tuntutan ini.
Foto: Reuters/T. Peter
Peningkatan kekerasan
Protes yang awalnya damai kini berubah menjadi penuh kekerasan. Polisi menindak tegas dan mengancam akan menggunakan amunisi tajam. Aktivis Hong Kong berbicara tentang adanya 4.000 penangkapan sejak protes dimulai. Para demonstran sendiri melawan dengan melempari batu, melemparkan bom Molotov dan menggunakan busur serta anak panah.
Foto: Reuters/T. Siu
Busur dan anak panah untuk melawan
Seorang polisi terluka pada hari Minggu (17/11) akibat tusukan anak panah di kakinya. Aktivis terkenal Hong Kong, Joshua Wong, membenarkan kekerasan yang dilakukan para demonstran. "Dengan protes yang damai, kami tidak akan mencapai tujuan kami. Dengan kekerasan saja juga tidak mungkin, kami membutuhkan keduanya," kata Wong kepada media Jerman, Süddeutsche Zeitung.
Foto: picture-alliance/dpa/Hong Kong Police Dept.
Sembunyikan identitas
Pemerintah Hong Kong telah melarang pemakaian topeng. Banyak demonstran memakai masker gas untuk perlindungan terhadap serangan gas air mata. Yang lain mengikat kain di depan wajah mereka untuk menyembunyikan identitas. Mereka takut penangkapan dan konsekuensinya jika mereka sampai dikenali.
Foto: Reuters/T. Siu
Khawatir militer turun tangan
Eskalasi kekerasan juga makin berlanjut. Kehadiran beberapa tentara Cina pada hari Sabtu (16/11) di Hong Kong menyebabkan kekhawatiran. Para tentara ini diturunkan untuk membantu membersihkan serakan batu. Di antara para demonstran, muncul kekhawatiran besar bahwa Cina bisa saja menggunakan militernya untuk mengakhiri protes di Hong Kong. (ae/pkp)
Foto: picture-alliance/dpa/AP/Ng Han Guan
9 foto1 | 9
Tunduk di bawah Hukum Dasar
“Kita perlu melihat Hukum Dasar sebagai sesuatu yang hidup, sehingga kita dapat menafsirkan hukum itu kapan pun diperlukan," kata Zhang, merujuk pada mini-konstitusi Hong Kong dan menambahkan bahwa pihak berwenang ingin mendorong lebih banyak "Hukum Dasar Ketenagakerjaan."
Zhang mengatakan bahwa upaya itu terkait dengan "optimasi sumpah" dan "penyaringan kualifikasi" untuk pegawai negeri, pendidikan nasional, dan reformasi peradilan.
Di bawah undang-undang keamanan baru, pegawai negeri sipil diminta untuk berjanji setia kepada Hong Kong dan Hukum Dasar. Zhang mengatakan langkah itu bertujuan untuk memperbaiki dan menutup celah "pelanggaran aktivitas".
"Sekaranglah waktunya untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah," kata Zhang, seraya menambahkan bahwa orang-orang yang tidak "cinta tanah air" atau mengancam keamanan nasional negara, tidak sejalan dengan Hukum Dasar.
Kemandirian sistem peradilan Hong Kong dipandang penting bagi wilayah itu, untuk berkembang sebagai pusat keuangan yang menghubungkan sistem modal tertutup Cina daratan dan seluruh dunia.
Komentar Zhang muncul setelah Cina mengeluarkan resolusi pada pekan lalu yang memberdayakan otoritas Hong Kong untuk mendiskualifikasi anggota parlemen yang dianggap mengancam keamanan nasional tanpa harus melalui pengadilan.