Saat pemerintahan Trump menarik Amerika Serikat (AS) dari berbagai lembaga internasional, Cina justru meningkatkan diplomasi dan membidik peran kepemimpinan di sejumlah bidang tertentu.

Pada Januari, di bulan yang sama ketika Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi multilateral, Cina menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari Kanada, Finlandia, dan Inggris.

"Tatanan internasional sedang berada di bawah tekanan besar,” kata Presiden China Xi Jinping kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat pertemuan mereka di Beijing pada 29 Januari. Xi menyerukan upaya untuk "membangun dunia multipolar yang setara dan tertib.”

Pesan tersebut bukan hal baru dalam retorika diplomasi Cina, tapi kini semakin ditekankan seiring berkurangnya keterlibatan Amerika Serikat dalam lembaga-lembaga multilateral.

Amerika Serikat diketahui meninggalkan banyak inisiatif yang berfokus pada perubahan iklim, ketenagakerjaan, dan bidang migrasi yang disebut Presiden Donald Trump sebagai agenda "woke” yang "bertentangan dengan kepentingan” negaranya.

Di saat yang sama, Cina tetap menjadi anggota sebagian besar organisasi multilateral tersebut dan semakin mendapatkan pengakuan global.

Sebuah survei internasional terbaru menunjukkan bahwa responden di 21 negara, termasuk 10 negara anggota Uni Eropa, memperkirakan pengaruh global Cina akan terus meningkat dalam satu dekade ke depan, menurut European Council on Foreign Relations.

"Dulu jarak kekuatan (antara Cina dan AS) jauh lebih jelas, tapi sekarang semakin mendekat,” kata Claus Soong, analis dari Mercator Institute for China Studies (MERICS) yang berbasis di Berlin, kepada DW.

"AS masih merupakan negara paling kuat di dunia, tetapi Cina mengejar dengan sangat cepat.”

Upaya Cina merangkul dukungan dari negara Global South

Negara-negara Global South, yang mencakup negara berkembang dan negara dengan ekonomi menengah, telah lama menjadi bagian penting dari strategi global Cina. Salah satu upaya paling menonjol adalah Belt and Road Initiative (BRI), yang diluncurkan pada 2013 sebagai program investasi infrastruktur besar-besaran untuk memperluas pengaruh Cina di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

"Seorang pemimpin membutuhkan pengikut untuk mendukung atau membenarkan kepemimpinannya,” kata Soong, seraya menambahkan bahwa dukungan dari Global South menjadi "titik penentu” bagi Cina dalam menghadapi upaya pembatasan dari Barat.

Awal tahun ini, Cina merilis sejumlah data yang menunjukkan ketahanan ekonomi meski menghadapi tekanan dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump periode kedua. Data tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 serta surplus perdagangan tertinggi sepanjang sejarah pada tahun yang sama. Angka positif ini dilaporkan terutama didorong oleh ekspor ke pasar non-AS, khususnya Asia Tenggara.

Namun, strategi Cina juga memiliki risiko dan keterbatasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina mengurangi proyek-proyek BRI berskala besar dan padat modal, beralih ke investasi yang lebih kecil dan terarah, seiring meningkatnya risiko keuangan dan kekhawatiran negara mitra soal utang.

"Ekonomi adalah pertanyaan kunci. Seberapa berkelanjutan ekonomi Cina? Dan apa lagi yang siap diberikan Cina kepada negara lain?” kata Soong.

Koordinasi otoriter di panggung global

Hubungan erat Cina dengan Rusia dan Korea Utara juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak penguatan kerja sama antarrezim otoriter di tingkat global.

Xi Jinping bertemu dengan para pemimpin Rusia dan Korea Utara dalam sebuah parade militer di Beijing tahun lalu, yang menegaskan keselarasan politik dan keamanan Cina dengan kedua negara tersebut.

Peneliti Institute for Peace Research and Security Policy Universitas Hamburg, Sabine Mokry, mengatakan setiap mitra otoriter Cina memiliki fungsi yang berbeda.

"Pemerintah Cina mencoba menilai apa yang bisa mereka peroleh dari masing-masing rezim,” ujarnya.

Salah satu hasil nyata dari koordinasi ini terlihat di Majelis Umum PBB. Cina semakin sering memberikan suara sejalan dengan sekutunya, terutama terkait resolusi hak asasi manusia dan Ukraina.

Meski demikian, Mokry menilai kemitraan tersebut bersifat transaksional dan lebih didorong oleh penentangan bersama terhadap AS, bukan karena kesamaan nilai.

"Jika ada kesempatan untuk menampilkan kesan bahwa mereka bekerja sama, tentu akan dimanfaatkan. Tapi dalam hal substansi, masih ada ketidakpercayaan yang mendalam,” katanya.

Cina tidak terburu-buru gantikan AS

Dalam beberapa tahun terakhir, Cina menekankan narasi bahwa mereka adalah kekuatan stabilisator yang bertanggung jawab, terutama jika dibandingkan dengan apa yang disebutnya sebagai "hegemoni” AS.

Namun, para analis menilai tujuan utama Beijing bukanlah menggantikan tatanan dunia yang dipimpin AS dengan versi Cina. Tujuan utamanya adalah memastikan Partai Komunis Cia tetap berkuasa.

"Ini bukan ambisi untuk menguasai dunia,” kata Mokry, menekankan bahwa motif Cina harus dilihat dari sudut pandang kelangsungan rezim.

Ia mencontohkan masa kepresidenan pertama Trump pada 2016–2020, ketika AS juga menarik diri dari sejumlah organisasi internasional. Meski ada ekspektasi Cina akan mengisi kekosongan kepemimpinan, Beijing saat itu sebagian besar memilih tidak mengambil alih peran tersebut.

Soong juga berpandangan serupa, dengan menyebut Cina kecil kemungkinan memimpin semua lembaga yang ditinggalkan AS, kecuali jika hal tersebut sejalan langsung dengan kepentingan keamanan nasionalnya.

Salah satu contohnya adalah pengaruh Cina di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di mana Taiwan, yang diklaim Cina sebagai wilayahnya, tetap dikecualikan. AS berulang kali menyebut pengecualian Taiwan, terutama saat pandemi Covid-19, sebagai alasan penarikan diri dari badan PBB tersebut.

Mendorong AS keluar dari Asia

Para analis menilai keterlibatan selektif ini mencerminkan tujuan utama Cina: bukan menguasai sistem global, melainkan mengurangi pengaruh AS di kawasan yang dianggap strategis, khususnya Asia-Pasifik.

Dalam beberapa bulan terakhir, Cina meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dan di Laut Cina Selatan, tempat ketegangan dengan Filipina meningkat akibat klaim wilayah yang saling tumpang tindih.

"Beijing akan sangat senang jika mereka bisa melakukan apa pun yang mereka inginkan di Asia,” kata Mokry. Namun, ia menambahkan bahwa keterlibatan AS di kawasan tersebut masih sangat "fundamental,” sehingga "tidak mudah untuk diubah.”

Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Alfi Milano Anadri

Editor: Prihardani Purba