Presiden Cina Xi Jinping memantau perayaan yang menandai peringatan 25 tahun penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina. Peringatan yang digelar pada Jumat (01/07) ini berlangsung di tengah peningkatan isu keamanan terkait protes pro-demokrasi di Hong Kong.

Upacara dimulai dengan acara pengibaran bendera di Pelabuhan Victoria, Hong Kong. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menyaksikan helikopter terbang di atas bendera Cina dan Hong Kong. Sebuah armada menyemprotkan gumpalan air saat tentara mengibarkan kedua bendera.

Xi tidak menghadiri upacara ini, media lokal melaporkan. Dia kembali ke kota untuk pelantikan pemerintahan baru Lee.

"Setelah bersatu kembali dengan tanah air, orang-orang Hong Kong menjadi penguasa kota mereka sendiri," kata Xi pada upacara tersebut. "Demokrasi sejati Hong Kong dimulai dari sini."

Tiba di Hong Kong sehari sebelumnya dengan kereta api berkecepatan tinggi, Xi berkata: "Setelah badai, Hong Kong telah dilahirkan kembali dari api dan muncul dengan vitalitas yang kuat."

Ini adalah perjalanan pertamanya ke luar Cina daratan sejak awal pandemi COVID-19, dan yang pertama ke Hong Kong sejak 2017, saat terakhir dia mengikuti perayaan 1 Juli.

Keamanan ditingkatkan dan tidak ada protes

Inggris mengembalikan Hong Kong ke tangan Cina pada 1 Juli 1997. Selama bertahun-tahun, peringatan penyerahan itu ditandai dengan protes damai pro-demokrasi oleh puluhan ribu orang. Tahun ini, pihak berwenang menekan untuk menghilangkan kecaman publik terhadap aturan Cina atas Hong Kong.

Pihak berwenang mengerahkan pasukan keamanan besar-besaran di seluruh kota ketika pemimpin barunya, Lee dilantik, mengambil alih posisi Carrie Lam.

Setelah mengambil sumpah, Lee mengatakan supremasi hukum adalah nilai fundamental bagi Hong Kong sebagai pusat keuangan global. Ia memuji undang-undang keamanan nasional kontroversial yang diberlakukan melalui Beijing sebagai pertanda stabilitas bagi Hong Kong.

Lee, mantan kepala keamanan kota, telah diberi sanksi oleh Amerika Serikat atas perannya dalam menerapkan undang-undang keamanan nasional pada 2020. Undang-undang ini secara drastis mendefinisikan ulang tindakan kriminal seperti "pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing."

Skeptisisme internasional saat Cina memuji 'demokrasi sejati'

Negara-negara Barat telah mengkritik pemerintah Cina dan otoritas berwenang yang dinilai menciderai demokrasi di Hong Kong. Padahal sebelumnya Cina menjamin kebebasan Hong Kong melalui formula "satu negara, dua sistem". Formula ini menjamin otonomi luas dan independensi peradilan bagi Hong Kong meski berada di bawah kedaulatan Cina.

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Inggris "tidak menyerah pada Hong Kong.” Ia menuduh Beijing gagal menepati janjinya: "Ini adalah keadaan yang mengancam hak dan kebebasan warga Hong Kong dan kemajuan berkelanjutan dan kemakmuran rumah mereka."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan solidaritas AS dengan rakyat Hong Kong saat mereka mengalami apa yang disebutnya sebagai "erosi otonomi" di bawah pemerintahan Cina.

"Sekarang terbukti bahwa otoritas Hong Kong dan Beijing tidak lagi memandang partisipasi demokratis, kebebasan fundamental, dan media independen," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, seraya menyerukan agar kebebasan pribadi rakyat dipulihkan.

"Australia tetap sangat prihatin dengan terkikisnya hak, kebebasan, dan otonomi Hong Kong, dua tahun sejak pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional," kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Jumat (01/07).

Hingga saat ini Beijing tetap tak bergeming dan menolak tuduhan semacam itu.

rs/ha (Reuters, AP, AFP)