Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Vu Dung misalnya. Dikutip oleh kantor berita Cina Xinhua ia menyatakan, Vietnam mendukung kebijakan dan langkah yang diambil Cina untuk menstabilkan situasi di Tibet. Krisis di Tibet adalah masalah dalam negeri Cina, demikian dinyatakan pemerintah Vietnam. Sementara, dua negara Asia lainnya, yaitu Singapura dan Thailand menolak tegas boikot pesta akbar Olimpiade yang akan digelar Agustus mendatang di Beijing.

Kantor berita Xinhua juga melaporkan, seorang wakil kementerian luar negeri Kamboja menduga ada kelompok tertentu yang sengaja memprovokasi kerusuhan di ibu kota Tibet, Lhasa. Sementara, pemberitaan media barat yang condong pro-Tibet dimaksudkan untuk mengacaukan penyelenggaraan pesta Olimpiade di Beijing.

Sebagian besar negara Asia Tenggara tidak mendukung boikot terhadap Olimpiade di Beijing. Sikap sama diambil Australia. Namun, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang fasih berbahasa Mandarin mendesak agar bentrokan berdarah yang terjadi pekan-pekan terakhir di Tibet diusut sampai tuntas:

"Saya menyerukan kepada pihak berwenang Cina untuk menahan diri. Australia sejak semula mengakui otoritas Cina atas Tibet. Tapi, apa yang terjadi di minggu-minggu terakhir ini adalah kejadian signifikan yang seharusnya menjadi topik bahasan antar pemerintah Cina dan Australia."

Menurut pakar politik Michael McKinley dari Universitas Nasional Australia, negaranya berupaya melindungi kepentingannya sendiri:

"Australia ingin meyakinkan Cina, mereka tidak ingin mengawasi atau menghukum Cina. Cina memiliki posisi penting di kawasan dan dari segi ekonomi, Cina sangat penting bagi Australia."

Tak hanya Australia, semua negara di kawasan Asia memiliki hubungan erat dengan Cina. Negara tirai bambu ini adalah salah mitra dagang terpenting bagi anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Rezim militer Burma lebih-lebih lagi. Masalah Tibet adalah urusan dalam negeri Cina, demikian dinyatakan junta militer Birma. Dan, pihak berwenang Cina tentu cukup bijak menghadapi tantangan ini untuk menciptakan kembali keadilan sosial.

Dukungan junta militer Birma bagi Cina jelas merupakan balas budi. September lalu, pemerintah Myanmar dikecam keras karena membungkam dengan kekerasan gerakan pro-demokrasi yang dipimpin biksu Buddha di Birma. Saat itu, Cina secara terbuka berpihak pada junta militer. Walau begitu, sebagian aktivis pro-demokrasi Birma menganggap, boikot Olimpiade di Beijing bukan langkah yang tepat. Lian Sakhong, Sekjen "Dewan Suku-suku Birma" menjelaskan:

"Saya tidak setuju bila Olimpiade diboikot. Tapi Cina harus memahami, bahwa mereka diuntungkan bila ada pergantian kekuasaan di Birma. Cina tentu tak ingin menggelar pesta olah raga Olimpiade yang dibayang-bayangi aksi kekerasan seperti yang terjadi di Jerman di zaman Nazi. Saya berharap, Cina menggunakan pengaruhnya untuk mendesak keluar junta militer di Birma, karena Cina memegang peranan sangat penting."(zer)