Filipina dan Cina telah "mencapai kesepakatan mengenai pengaturan sementara” dalam misi pengiriman pasokan ke kapal angkatan laut Filipina yang terdampar di Laut Cina Selatan (LCS), menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina dalam sebuah pernyataan, Minggu (21/07).

Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) tidak memberikan rincian tentang isi pengaturan sementara misi pengiriman pasokan Filipina ke Sierra Madre di Second Thomas Shoal.

Namun, DFA mengatakan bahwa kesepakatan ini terjadi setelah "diskusi yang jujur dan konstruktif” antara kedua belah pihak di Mekanisme Konsultasi Bilateral pada awal bulan Juli.

"Kedua belah pihak mengakui perlunya meredakan situasi di Laut Cina Selatan dan mengelola perbedaan melalui dialog dan konsultasi serta sepakat bahwa perjanjian ini tidak akan merugikan kedudukan masing-masing di Laut Cina Selatan,” ujar DFA.

Beijing tuntut Manila segera tarik kapal angkatan lautnya

Kemlu Cina juga mengonfirmasi bahwa kedua negara setuju untuk bersama-sama mengelola perbedaan wilayah maritim mereka dan meredakan ketegangan di LCS.

"Pihak Cina masih menuntut pihak Filipina untuk menarik kapalnya dan mengembalikan status asli (Second Thomas Shoal) yang seolah-olah kapal tersebut tidak berawak dan tanpa fasilitas,” kata seorang juru bicara dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin (22/07).

Manila secara sengaja mendamparkan kapal angkatan lautnya pada 1999, dalam misi memperkuat klaimnya atas perairan yang disengketakan di sekitar perairan dangkal tersebut. Sejak saat itu, Filipina kerap mempertahankan kontingen kecil berisi para pelautnya.

"Jika Filipina perlu memberikan pasokan kepada para penghuni kapalnya sebelum Filipina menarik kapal perang yang terdampar itu, pihak Cina bersedia mengizinkan pihak Filipina untuk melakukan pengangkutan dan pengisian ulang dengan alasan kemanusiaan,” kata juru bicara tersebut.

Namun, Cina masih bersikukuh atas klaim teritorialnya di perairan yang disengketakan tersebut.

"Jika Filipina mengangkut sejumlah besar bahan bangunan ke kapal dan mencoba membangun fasilitas tetap dan pos permanen di sana, Cina tidak akan pernah menerima itu dan dengan tegas memblokirnya sesuai dengan hukum dan peraturan, demi melindungi kedaulatan Cina,” tambahnya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Misi operasi murni Filipina

Para pejabat keamanan Filipina juga mengatakan pada hari Minggu (21/07) bahwa pihaknya akan melakukan misi pengiriman ulang sendiri, meski ada tawaran bantuan dari sekutunya Amerika Serikat (AS).

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada hari Jumat (19/07) bahwa pihaknya "akan melakukan apa yang perlu dilakukan” untuk memastikan kesepakatan sekutunya memasok kembali Sierra Madre di Second Thomas Shoal.

Rekan Sullivan di Filipina, Eduardo Ano, mengonfirmasi bahwa misi pasokan ini akan tetap menjadi "operasi murni Filipina”.

"Saat ini tidak ada kebutuhan dalam keterlibatan langsung pasukan AS dalam misi RORE (pasokan ulang),” kata Ano dalam sebuah pernyataan.

Konflik Cina-Filipina di LCS

Ketegangan di wilayah perairan yang disengketakan itu telah meningkat menjadi tindakan kekerasan sejak tahun lalu.

Bahkan bulan lalu, seorang tentara Filipina kehilangan satu jarinya dalam sebuah bentrokan yang disebut Manila sebagai "penabrakan yang disengaja dalam kecepatan tinggi” oleh Pasukan Penjaga Pantai Cina.

Juru bicara militer Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah pada hari Minggu (21/07) bahwa Filipina "akan mengerahkan segala cara sebelum mencari intervensi asing” dalam misi pengiriman pasokan kali ini.

Manila dan Washington telah terikat oleh Perjanjian Pakta Pertahanan Bersama tahun 1951, sebuah pakta yang dapat digunakan jika terjadi serangan bersenjata terhadap pasukan Filipina, kapal atau pesawat terbang di Laut Cina Selatan. Para pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden juga menegaskan kembali komitmen "keras” AS untuk membantu Filipina.

Cina telah mengeklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan itu miliknya. Hal itu tumpang tindih dengan klaim maritim Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Pada 2016, pengadilan yang berbasis di Den Haag mengatakan bahwa klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum, di mana pernyataan itu ditolak keras oleh Beijing. 

kp/ha (Reuters)