Cina, Rusia, dan India Unjuk ‘Solidaritas’ dalam KTT SCO
Sorta Caroline sumber: Reuters
27 Agustus 2025
Presiden Xi Jinping menghimpun lebih dari 20 pemimpin dunia dalam KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pekan depan, yang diharapkan melahirkan solidaritas baru negara-negara 'global south' dalam menghadapi era Trump.
Modi, Putin, dan Xi dalam KTT BRICS 2024Foto: Alexander Kazakov/SNA/IMAGO
Iklan
Lebih dari 20 pemimpin dunia dijadwalkan akan menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO), demi meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, keamanan, dan militer di kawasan Eurasia. SCO akan digelar 31 Agustus hingga 1 September mandatang.
Forum keamanan regional ini diharapkan bisa merangsang solidaritas di antara negara-negara ‘global south' dalam menghadapi era Presiden Donald Trump. Dalam pertemuan ini, Presiden Xi Jinping juga membuka ruang diplomasi bagi Rusia untuk melonggarkan himpitan sanksi serta tarif dagang, yang juga mengancam negara-negara anggota lainnya.
Konferensi Tingkat Tinggi SCO tahun ini akan digelar di kota pelabuhan Tianjin,Cina akan dihadiri pemimpin-pemimpin negara anggota penuh SCO yakni Cina, India, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Pakistan dan Belarusia. SCO juga akan dihadiri organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, serta negara-negara mitra dialog seperti Indonesia, Turki, hingga Mesir.
Tatanan dunia baru tanpa AS
KTT ini menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Cina sejak tujuh tahun terakhir, setelah kedua negara bersitegang akibat sengketa wilayah perbatasan Ladakh yang diwarnai insiden baku pukul antara serdadu kedua negara.
Namun ini bukan kali pertama Modi melakukan pertemuan dengan Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ketiganya bertemu pada KTT BRICS yang digelar tahun lalu di Kazan, Rusia. Pejabat Kedutaan Besar Rusia di New Delhi pekan lalu mengatakan Moskow berharap pembicaraan trilateral antara Cina dan India akan segera berlangsung.
Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Manfaatnya?
Setelah lama menunjukkan minatnya, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak awal Januari 2025. Bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi besar ini membuka berbagai peluang dan manfaat.
Foto: Wu Hong/AP Images/picture alliance
Apa itu BRICS?
BRICS, dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2010. Pada 2024, aliansi ini diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Blok ini dirancang sebagai penyeimbang terhadap negara-negara maju dalam Group of Seven (G7) yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Foto: BRICS Press Information Bureau/AP/picture alliance
Alasan negara-negara Asia Tenggara gabung BRICS
Selain Indonesia, Thailand dan Malaysia juga tertarik bergabung dengan BRICS. Menurut Rahul Mishra, profesor di Universitas Jawaharlal Nehru, blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat melalui integrasi dengan pasar digital kuat dan praktik terbaik dari anggota lainnya. Thailand juga akan menarik investasi di sektor jasa, manufaktur, dan pertanian.
Foto: Alexander Shcherbak/Tass/IMAGO
Indonesia jadi anggota penuh BRICS
Indonesia menjadi anggota penuh ke-10 dalam kelompok internasional BRICS yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi berkembang pada hari Senin (06/01). Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil, salah satu pendiri blok tersebut dan pemegang presidensi bergilir untuk tahun 2025. "Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” merujuk pada rilis pemerintah Brasil.
Foto: Yao Dawei/AP Photo/picture alliance
Kata Kemenlu soal keanggotaan penuh Indonesia
Pencapaian ini disebut menjadi peningkatan peran aktif Indonesia dalam tatanan global. BRICS dianggap jadi langkah strategis meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lain. Kemenlu menyebut BRICS menjadi wadah untuk memastikan suara dan aspirasi Global South terdengar dan terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan global.
Foto: Kemlu/Adit
Peluang terbuka di banyak bidang
Kepada DW, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyatakan keanggotaan BRICS memberikan RI pengaruh global yang signifikan, terutama dengan potensi negara-negara seperti Rusia dan Cina, sambil menjaga hubungan baik dengan Barat. Keanggotaan ini membuka peluang di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, meskipun akses ke pasar Eropa mungkin sulit. (mh/ha)
Foto: Maxim Platonov/SNA/IMAGO
5 foto1 | 5
"Xi akan ingin menggunakan KTT ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan seperti apa tatanan internasional pasca-Amerika Serikat dan menunjukkan bahwa semua upaya Gedung Putih sejak Januari 2025 melawan Cina, Iran, Rusia, dan kini India belum memberikan efek yang signifikan," kata Eric Olander, kepada redaksi sebuah lembaga riset The Cina-Global South Project.
"Lihat saja betapa BRICS telah mengguncang (Presiden AS) Donald Trump, itulah tujuan dari kelompok-kelompok ini,” imbuhnya.
KTT tahun ini akan menjadi yang terbesar sejak SCO didirikan pada tahun 2001, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Cina pekan lalu. Dia menyebut blok tersebut sebagai "kekuatan penting dalam membangun hubungan internasional yang baru".
Blok yang berfokus pada keamanan ini awalnya didirikan enam negara Eurasia yakni Cina, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan yang kini telah berkembang menjadi 10 anggota tetap dan 16 negara mitra dialog dan pengamat dalam beberapa tahun terakhir. Cakupan kerja sama pun turut meluas dari keamanan dan kontra-terorisme hingga kerja sama ekonomi dan militer.
Iklan
‘Simbolik minim substansi'
Analis mengatakan perluasan keanggotaan penting dalam pertemuan ini, namun para analis sepakat bahwa blok tersebut belum mencapai hasil kerja sama substansial. Selain itu, Cina memang diyakini hanya ingin membangun citra solidaritas di antara negara-negara global south melawan kebijakan yang tidak konsisten dan gejolak geopolitik yang ditimbulkan AS.
"Visi dan implementasi praktis SCO masih ‘tidak jelas'. Meski platform ini memiliki kekuatan sebagai forum yang mempertemukan negara besar dan strategis serta dapat memproyeksikan narasi," kata Manoj Kewalramani, ketua program Penelitian Indo-Pasifik di lembaga think tank Takshashila Institution di Bangalore.
Efektivitas SCO dalam menangani isu-isu keamanan yang substansial pun masih sangat terbatas. Ketegangan tetap ada antara anggota intinya yakni India dan Pakistan. Pertemuan menteri pertahanan SCO pada Juni lalu tidak dapat mengadopsi pernyataan bersama setelah India mengajukan keberatan, dengan alasan pernyataan tersebut tidak mencantumkan serangan mematikan pada 22 April terhadap turis Hindu di Kashmir India, yang memicu pertempuran terparah dalam sejarah India dan Pakistan.
Derita Warga Kashmir Akibat Konflik Politik India-Pakistan
India dan Pakistan terus berseteru karena Kashmir, wilayah bergejolak yang telah dilanda pemberontakan bersenjata selama hampir tiga dekade. Banyak warga Kashmir yang sudah muak dengan Islamabad dan New Delhi.
Foto: Getty Images/AFP/T. Mustafa
Bahaya yang belum pernah ada sebelumnya?
Pada tanggal 27 Februari 2019, militer Pakistan mengatakan bahwa mereka telah menembak jatuh dua jet tempur India. Seorang juru bicara militer Pakistan mengatakan jet itu ditembak jatuh setelah mereka memasuki wilayah udara Pakistan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, di mana dua negara, yang memiliki senjata nuklir melakukan serangan udara terhadap satu sama lain.
Foto: Reuters/D. Ismail
India menjatuhkan bom di Pakistan
Militer Pakistan merilis gambar ini untuk menunjukkan bahwa pesawat tempur India menyerang wilayah Pakistan untuk pertama kalinya sejak kedua negara terlibat perang tahun 1971. India mengatakan serangan udara itu sebagai tanggapan terhadap serangan bom bunuh diri baru-baru ini terhadap pasukan India yang berbasis di Jammu dan Kashmir.
Foto: AFP/ISPR
Militer bukan solusi
Warga sipil India percaya bahwa pemerintah India tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab dengan menuduh Islamabad menciptakan kerusuhan di lembah Kashmir. Sejumlah organisasi HAM menuntut agar pemerintahan Narendra Modi mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan membiarkan rakyat menentukan nasib mereka.
Foto: Getty Images/AFP/T. Mustafa
Kekerasan tiada akhir
Pada 14 Februari 2019, setidaknya 41 polisi paramiliter India tewas dalam serangan bom bunuh diri di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Mohammad, mengaku bertanggung jawab. Serangan itu meningkatkan ketegangan dan memicu kekhawatiran konfrontasi bersenjata antara dua negara yang memiliki kekuatan senjata nuklir.
Foto: IANS
Konflik yang pahit
Sejak tahun 1989, gerilyawan Muslim telah memerangi pasukan India di bagian Kashmir yang dikelola India. Wilayah ini berpenduduk 2 juta orang, dan sekitar 70 persen di antaranya adalah Muslim. Dua dari tiga perang antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan tahun 1947 adalah karena sengketa wilayah Kashmir.
India menumpas pemberontakan militan
Pada Oktober 2016, militer India melancarkan serangan terhadap pemberontak bersenjata di Kashmir, yang mengepung sedikitnya 20 desa di distrik Shopian. New Delhi menuduh Islamabad mendukung militan, yang melintasi "Line of Control" Pakistan-India dan menyerang pasukan paramiliter India.
Foto: picture alliance/AP Photo/C. Anand
Kematian seorang separatis Kashmir
Situasi keamanan di Kashmir bagian India memburuk setelah peristiwa pembunuhan Burhan Wani, seorang pemimpin muda gerakan separatis Kashmir pada Juli 2016. Protes terhadap pemerintahan India dan bentrokan antara separatis dan tentara telah merenggut ratusan nyawa sejak saat itu.
Foto: Reuters/D. Ismail
Serangan Uri
Pada September 2016, militan Muslim membunuh setidaknya 17 tentara India dan melukai 30 lainnya di Kashmir India. Tentara India mengatakan para pemberontak telah menyusup ke bagian Kashmir India dari Pakistan. Investigasi awal menunjukkan bahwa gerilyawan itu adalah anggota kelompok Jaish-e-Mohammad yang bermarkas di Pakistan, yang telah aktif di Kashmir selama lebih dari satu dekade.
Foto: UNI
Pelanggaran HAM
Pihak berwenang India memblokir sejumlah situs media sosial di Kashmir setelah video yang menunjukkan pasukan India melakukan pelanggaran HAM berat menjadi viral di internet. Video-video itu menimbulkan kemarahan di media sosial. Salah satu video menunjukkan pemrotes Kashmir diikat pada jip tentara India, diduga digunakan sebagai tameng hidup.
Foto: Getty Images/AFP/
Demiliterisasi Kashmir
Mereka yang mendukung Kashmir untuk merdeka ingin Pakistan dan India membiarkan rakyat Kashmir menentukan masa depan mereka. "Sudah saatnya India dan Pakistan menarik pasukan mereka dari wilayah yang mereka kendalikan dan mengadakan referendum yang diawasi secara internasional," kata Toqeer Gilani, Presiden Front Pembebasan Jammu dan Kashmir, kepada DW.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Singh
Tidak ada peluang untuk memisahkan diri
Sebagian besar pengamat Kashmir tidak melihat Kashmir merdeka dalam waktu dekat. Mereka mengatakan, meskipun sebagian strategi keras yang digunakan India untuk berurusan dengan militan dan separatis di Kashmir telah berhasil, cepat atau lambat New Delhi harus menemukan solusi politik untuk krisis ini. Perpisahan Kashmir, kata mereka, bukan bagian dari solusi. (Teks: Shamil Shams. Ed.: na/ap)
Foto: Getty Images/AFP/T. Mustafa
11 foto1 | 11
New Delhi juga turut menolak bergabung dengan SCO yang mengecam serangan Israel terhadap Iran, negara anggota SCO, pada awal Juni lalu.
India: Cina sebagai alternatif terhadap AS?
‘Melonggarnya' ketengangan India dan Cina di perbatasan serta serta tekanan tarif baru dari administrasi Trump terhadap New Delhi, mendorong harapan akan hasil positif pertemuan Xi dan Modi di sela-sela KTT.
"Kemungkinan besar (New Delhi) tidak mempermasalahkan isu-isu yang ada dibalik SCO demi mempertahankan momentum perbaikan hubungan dengan Cina, yang saat ini menjadi prioritas utama Modi," kata Olander.
Analis memperkirakan India dan Cina akan mengumumkan langkah-langkah perbaikan di perbatasan, seperti penarikan pasukan, pelonggaran pembatasan perdagangan dan visa, kerja sama di bidang-bidang baru.
Sebelumnya, pada 19 Agustus lalu, Modi melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di New Delhi kembali menormalisasi hubungan kedua negara setelah ketegangan di perbatasan yang memuncak pada 2020. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan bersama untuk melanjutkan penerbangan langsung, penerbitan visa jurnalis, serta memfasilitasi pertukaran perdagangan dan budaya.
Meskipun tidak ada pengumuman kebijakan substansial yang diharapkan di KTT ini, para ahli memperingatkan bahwa kekuatan blok ini terhadap negara-negara global south tidak dapat diremehkan.
"KTT ini tentang pencitraan, pencitraan yang sangat kuat,” tambah Olander. Modi diperkirakan akan meninggalkan Cina setelah KTT, sedangkan Putin akan tinggal lebih lama untuk menghadiri parade militer memperingati Perang Dunia II di Beijing pada akhir pekan ini, mengirim sinyal kuat kemitraan Rusia-Cina yang kian erat di tengah dominasi barat.