1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Media Pemerintah: Cina Sahkan UU Pendidikan Patriotik

25 Oktober 2023

Cina mengesahkan UU yang memberikan jaminan hukum untuk melaksanakan pendidikan patriotik di negara tersebut. UU itu juga dilaporkan menargetkan penduduk di wilayah administratif seperti Hong Kong dan Taiwan.

Siswa yang mengenakan masker menghadiri upacara pengibaran bendera nasional di sebuah sekolah menengah untuk memperingati 25 tahun penyerahan Hong Kong ke Cina, di Hong Kong, Kamis, 30 Juni 2022.
Foto: Kin Cheung/AP/picture alliance

Badan legislatif nasional Cina mengesahkan sebuah undang-undang (UU) pada Selasa (24/10), untuk memperkuat pendidikan patriotik bagi anak-anak dan keluarga, demikian menurut laporan media pemerintah Cina.

UU Pendidikan Patriotik itu disebut berguna melawan tantangan seperti "nihilisme sejarah” dan menjaga "persatuan nasional.”

"Nihilisme sejarah” adalah frasa yang biasa digunakan di Cina untuk menggambarkan keraguan dan skeptisisme publik terhadap deskripsi Partai Komunis Cina megenai peristiwa masa lalu.

Kantor berita Xinhua yang didukung pemerintah melaporkan bahwa UU Pendidikan Patriotik itu memberikan jaminan hukum untuk melaksanakan pendidikan patriotik di Cina. Laporan Xinhua juga menyebut bahwa masih ada beberapa orang yang "bingung tentang apa itu patriotisme.”

Berlaku 1 Januari 2024

UU ini dilaporkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang, dan akan menguraikan tanggung jawab apa yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, begitu pula sekolah dan keluarga.

"Meskipun undang-undang tersebut diberlakukan untuk mempromosikan patriotisme, undang-undang ini juga menekankan perlunya bersikap rasional, inklusif dan berpikiran terbuka, membuka negara lebih luas terhadap dunia dan merangkul peradaban lain,” lapor Xinhua.

UU tersebut juga mengamanatkan bahwa pendidikan patriotik menghormati "sejarah dan tradisi budaya negara lain dan mengambil inspirasi dari semua pencapaian luar biasa peradaban manusia,” tambahnya.

Menurut China Daily, media yang juga didukung pemerintah, UU tersebut juga punya tindakan spesifik untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, pegawai, penduduk desa dan penduduk di wilayah administratif khusus seperti Hong Kong, Makau, dan Taiwan.

gtp/rs (Reuters)

 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait