Cina: Ujian Loyalitas di Lingkaran Terdekat Xi Jinping
28 Januari 2026
Pada akhir pekan lalu, terungkap bahwa otoritas Cina membuka penyelidikan terhadap dua figur senior di pucuk pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (People's LIberation Army/PLA) atas dugaan "pelanggaran disiplin serius", sebuah frasa yang lazim digunakan dalam komunikasi resmi Cina untuk merujuk pada kasus korupsi.
Dua tokoh yang terdampak adalah Jenderal Zhang Youxia, yang merupakan salah satu sekutu terdekat Presiden Xi Jinping di militer dan salah satu dari dua wakil ketua Komisi Militer Pusat yang berkuasa. Seorang jenderal senior lainnya, Liu Zhenli, juga sedang diselidiki. Keduanya telah dicopot dari jabatannya.
Komisi Militer Pusat merupakan badan komando kolektif yang mengawasi seluruh angkatan bersenjata Cina, termasuk angkatan darat, laut, udara, pasukan roket bersenjata nuklir, serta polisi bersenjata dan milisi. Ketua komisi tersebut adalah Xi Jinping, yang selain menjabat sebagai presiden, juga merupakan sekretaris jenderal Partai Komunis Cina yang berkuasa.
Di antara tiga jabatan tertinggi yang dipegang Xi, posisi ketua Komisi Militer Pusat secara luas dianggap sebagai yang paling berkuasa. Berdasarkan Pasal 93 Konstitusi Cina, kendali atas angkatan bersenjata berada di tangan ketua komisi, bukan presiden, sebagaimana kerap diasumsikan.
Pemimpin pendiri Cina, Mao Zedong, pernah menyatakan bahwa "kekuasaan politik tumbuh dari ujung laras senjata."
Logika tersebut telah lama membentuk politik Cina. Pada 2005, Presiden Jiang Zemin saat itu tetap mempertahankan kendali atas Komisi Militer Pusat selama berbulan-bulan setelah melepaskan jabatan-jabatan lainnya, dan baru menyerahkannya kepada penerusnya, Hu Jintao, setelah jeda waktu tertentu.
Jenderal berpengalaman tempur
Kasus Zhang Youxia, perwira militer berpangkat tertinggi di Cina, menjadi sorotan tersendiri. Di antara trio pimpinan Komisi Militer Pusat, Zhang adalah satu-satunya yang naik pangkat dari seorang prajurit biasa hingga mencapai posisi teratas.
Ia bergabung dengan militer pada 1968, saat berusia 18 tahun. Pada 1979 dan 1984, Zhang memimpin satu resimen dan terlibat langsung dalam perang perbatasan dengan Vietnam. Setelah itu, ia pernah menjabat sebagai komandan angkatan darat Cina di wilayah timur laut, sebelum dipindahkan ke Beijing untuk menduduki posisi kepemimpinan senior di markas besar militer.
"Kasus ini mengejutkan," kata Ying-Yu Lin, seorang ilmuwan politik dari Universitas Tamkang di Taiwan, kepada DW. "Kini, Komisi Militer Pusat tidak lagi memiliki satu pun pimpinan yang memiliki pengalaman perang nyata. Itu patut dipertanyakan."
Xi Jinping dan wakil ketua Komisi Militer Pusat lainnya memiliki latar belakang politik, bukan militer.
Zhang juga merupakan anggota Politbiro Partai Komunis Cina yang beranggotakan 25 orang, di mana ia mewakili militer. Ia secara luas dipandang sebagai kandidat pilihan Xi Jinping. Promosinya ke Politbiro pada usia 72 tahun, ketika sebagian besar pejabat seusianya sudah pensiun, dianggap melanggar norma yang telah lama berlaku.
Hubungan pribadi Zhang dengan Xi pun dikenal dekat. Ayah Zhang pernah bertugas bersama ayah Xi, dan kedua keluarga berasal dari provinsi yang sama.
Retaknya kepercayaan
Kampanye antikorupsi selama bertahun-tahun telah digunakan Partai Komunis Cina untuk menertibkan para pejabat politik dan menghukum mereka yang dianggap tidak loyal.
Namun belakangan, fokus kampanye tersebut tampaknya bergeser ke kalangan jenderal dan institusi militer, seiring upaya Xi Jinping membentuk ulang struktur kepemimpinan angkatan bersenjata.
Pada Oktober lalu, otoritas Cina mengumumkan penyelidikan korupsi terhadap sembilan pejabat militer.
Zhang merupakan pendukung vokal Xi Jinping pada 2022, ketika Xi mematahkan norma internal yang telah lama berlaku demi mengamankan masa jabatan ketiga dalam Kongres Nasional Partai Komunis ke-20, kata Ming-Shih Shen dari Institute for National Defense and Security Research, Taiwan.
"Xi juga telah melanggar banyak aturan dan hal tabu yang telah lama berlaku di militer, dengan mempromosikan sekutu-sekutu terpercaya lebih awal dari biasanya untuk memperkuat kekuasaannya," ujar Shen kepada DW.
Namun, Shen berargumen bahwa setelah gelombang pertama kampanye antikorupsi terhadap militer, Zhang mungkin merasa semakin terdesak dan terancam, meskipun ia bukan target awal penyelidikan.
"Xi Jinping jelas tidak lagi memercayainya," kata Lin. "Spekulasi soal alasan kejatuhan Zhang, entah korupsi, suap, atau bahkan dugaan spionase untuk intelijen asing seperti dilaporkan media Amerika Serikat, menjadi tidak relevan jika kepercayaan sudah hilang. Begitu kepercayaan hilang, tuduhan spesifik hanyalah formalitas belaka."
Jaringan dan perebutan kekuasaan
Dalam laporannya mengenai kasus Zhang, Harian People's Liberation Army Daily menuduhnya telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh ketua sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Surat kabar tersebut menekankan bahwa tidak ada pangkat yang memberikan kekebalan dan tidak ada kehormatan militer yang dapat melindungi seseorang dari proses hukum.
Bahasa ini menunjukkan bahwa Zhang mungkin telah membangun jaringan pendukung setia di dalam militer, kata Chung Chieh, peneliti di Institute for National Defense and Security Research, Taiwan. "Jaringan ini kemungkinan besar dianggap oleh Xi Jinping sebagai ancaman potensial. Kepentingan inti Xi atau partai tampaknya berada dalam posisi yang terancam."
Siapa pun yang mempertanyakan otoritas Xi sebagai ketua berisiko dituduh tidak loyal atau bahkan memberontak, tambah Chung.
Cina sendiri sudah puluhan tahun tidak terlibat dalam perang. Di forum daring berbahasa Mandarin, beredar lelucon politik seperti: "Tentara sekarang sedang berperang melawan para jenderalnya sendiri," atau "Parade militer berikutnya akan dipimpin oleh seorang jenderal yang enggan disebut namanya."
Di saat yang sama, Cina terus memamerkan kekuatan militernya, terutama melalui manuver angkatan laut di lepas pantai Pasifik. Pada 2025, belanja militer Cina tercatat mencapai sekitar €220 miliar (sekitar Rp3.780 triliun).
Yu-Chun Chou (DW Taiwan) turut berkontribusi dalam laporan ini
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Muhammad Hanafi