Pemilihan umum di India merupakan peristiwa menarik. Lebih dari dua juta anggota polisi dan militer dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. Partai-partai politik di India memperebutkan 543 kursi di parlemen. Partai dan koalisinya yang meraih suara mayoritas dapat mencalonkan kandidat perdana menteri pilihannya. Lebih dari 200 partai ikut serta dalam pemilu di India kali ini dan mereka mencalonkan lebih dari 1700 kandidat anggota legislatifnya. Menurut perkiraan lembaga penelitian Centre for Media Studies yang berpusat di New Delhi, pemilu kali ini menghabiskan dana dua miliar Dolar.

Bintang Bollywood atau bintang olahraga cricket, menjadi calon anggota legislatif. Demam pemilu melanda India. Di India, warga mulai usia 18 tahun memiliki hak pilih. Sejak tahun 1952, tingkat partisipasi dalam pemilu berkisar 55 hingga 63 persen. Banyak pengamat di India berkomentar, jumlah itu sebenarnya dapat ditingkatkan jika 30 persen warga yang buta huruf mendapat kesempatan untuk belajar membaca.

Pengamat India Christian Wagner dari Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik di Berlin menjelaskan sistem politik yang berlaku di India adalah sistem mayoritas sederhana. Artinya, partai yang memenangkan suara mayoritas, otomatis merebut semua mandat di satu daerah pemilihan.

"Di India, berlaku sistem parlementer. Tapi di India sistem pemilunya adalah sistem mayoritas sederhana. Pengelola partai mengatakan, dalam 543 wilayah pemilihan terdapat kasta-kasta dan struktur sosial yang berbeda. Artinya, pemimpin partai menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan tema kampanye di setiap wilayah pemilihan. Ditambah lagi, sistem partai di India terpecah-pecah. Dalam pemilu terakhir, 40 partai berhasil masuk parlemen. Tentu saja itu menyulitkan dalam pembentukan pemerintah koalisi,“ ujar Wagner menjelaskan.

Menurut bab 324 konstitusi India, komisi pemilihan umum yang berhak menggelar pemilu. Komisi pemilihan umum berfungsi sebagai institusi terpenting dalam demokrasi di India. Komisi pemilihan umum mengesahkan pemilihan umum, menentukan partai-partai politik peserta pemilu dan menetapkan simbol-simbol partai. Komisi Pemilu India juga yang mengumumkan hasil pemungutan suara. Komisi Pemilu di India, selain Mahkamah Agung, merupakan institusi independen.

Meski diatur dalam struktur yang profesional, masih banyak anggota parlemen pusat dan parlemen daerah yang ternyata memiliki catatan kriminal. 24 persen dari 543 anggota parlemen yang berada di Lok Sabha atau Dewan Rakyat India, ternyata memiliki catatan kriminal. Menurut ketua pemilihan pusat komisi pemilu di New Delhi Satbir Silas Bedi, India berada dalam proses transformasi. Para pemilih harus diberikan pendidikan dalam memilih politisi yang naik ke kursi kekuasaan di India.

"Konstitusi mengatur bahwa setiap warga negara India berhak untuk memilih. Tentu kami sebagai komisi pemilihan mengatakan, kandidat anggota legislatif harus bebas dari catatan kejahatan. Selain itu, para kandidat harus menyerahkan surat keterangan jaminan keuangan pada saat nominasinya. Ini juga harus dicek ulang. Kami mengawasi langkah-langkah ini supaya publik dapat memilih kandidat yang tepat,“ kata Silas Bedi.

Televisi menyiarkan iklan-iklan layanan agar pemilih tergerak untuk memberikan suaranya, terutama perempuan dan generasi muda, yaitu kelompok warga yang kurang terwakili. Tempat pemungutan suara juga dipersiapkan untuk para pemilih dengan keterbatasan fisik atau cacat. Diperkenalkannya komputer pemilihan pada pemilu 2004, memudahkan warga yang tidak kenal baca tulis memahami simbol partai.

Perbedaan bahasa, suku, dan sosial di India merupakan sebagian dari banyaknya tantangan bagi penyelenggara agar pemilu dapat berjalan jujur, adil, dan bebas. Demikian ditekankan pakar ilmu politik Salma Bava dari Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi. Menurut Bava, pembelian suara, kecurangan dalam pemilu dan kekerasan sudah berkurang dibandingkan dulu.

"Tentu di India kadangkala masih terdapat kekerasan di seputar pemilu dan terdapat keinginan untuk mengubah keinginan pemilih atau mempengaruhinya. Tapi sejak 15 hingga 20 tahun terakhir ini, komisi pemilu mengawasinya dengan ketat. Terdapat upaya peningkatan kualitas pemilu. Bagi negara demokrasi besar seperti India, itu sudah merupakan keberhasilan. Di tahun 1970an masih sering terdengar, lokasi TPS diserbu. Kertas suara diambil dan diisi dengan kandidat yang diinginkan. Saat ini warga sudah paham itu bukanlah cara yang benar dan politik harus dijalankan dengan bersih,“ tutur Bava.

Priya Esselborn/Luky Setyarini

Editor: Hendra Pasuhuk