Pertikaian tidak hanya terjadi dikalangan pimpinan politik Sri Lanka, melainkan juga terjadi perpecahan dalam tubuh kaum pemberontak Tamil. Seorang pimpinan kaum pemberontak menerima tawaran pemerintah untuk menandatangani perjanjian perdamaian terpisah. Pemerintah Sri Lanka bulan Februari 2002, dengan penengahan Norwegia menyetujui perjanjian perdamaian. Setelah terjadi pertikaian antara Perdana Menteri dan Presiden Sri Lanka mengenai proses perdamaian yang tidak berhasil diatasi, direncanakan mengajukan penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 2 April mendatang.