Salah satu pokok pembahasan utama dalam pertemuan di Berlin pada 14 -15 Desember lalu adalah jaminan keamanan bagi Ukraina jika tercapai perjanjian damai dengan Rusia. Pertemuan tersebut dihadiri para pemimpin negara Eropa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff, serta menantu Presiden AS Jared Kushner. Seusai pertemuan, para pihak juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump.

Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Zelensky menilai hasil pertemuan itu secara positif. "Kami mendengar langsung dari pihak Amerika bahwa mereka siap memberikan jaminan keamanan yang setara dengan Pasal 5 Perjanjian NATO,” kata Zelensky dalam konferensi pers bersama Merz.

Dalam pernyataan bersama para pemimpin Eropa, dibahas pembentukan pasukan multinasional untuk Ukraina yang dipimpin Eropa, dan terdiri atas kontribusi negara-negara yang bersedia. Pasukan ini ditujukan untuk meringankan beban angkatan bersenjata Ukraina, serta membantu pengamanan wilayah udara dan jalur dagang di Laut Hitam.

Jaminan keamanan yang diikat decara hukum

Pernyataan tersebut juga memuat rencana mekanisme pemantauan gencatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat dengan keterlibatan internasional. Selain itu, ikut ditetapkan komitmen hukum yang mengikat bagi negara-negara pendukung untuk mengambil "langkah pemulihan perdamaian dan keamanan," jika Ukraina kembali diserang di masa depan.

Kantor berita Reuters, mengutip sumber-sumbernya, melaporkan bahwa Zelensky dalam pembicaraan di Berlin menyatakan kesediaan melepaskan ambisi bergabung dengan NATO, sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Barat.

Namun, bentuk konkret jaminan keamanan tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Dalam pernyataan bersama disebutkan bahwa langkah-langkah itu dapat mencakup pengerahan kekuatan bersenjata, dukungan intelijen dan logistik, serta langkah-langkah ekonomi dan diplomatik. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan penjelasan resmi.

Seorang anggota senior tim perunding AS mengatakan kepada AFP bahwa jaminan yang diusulkan bersifat "sangat kuat” dan mengandalkan daya tangkal Rusia melalui persenjataan Amerika. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada rencana pengerahan pasukan AS ke Ukraina.

Pasal 5 NATO bukan solusi tunggal

Analis dari Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Susan Stewart, menilai pernyataan Eropa yang merinci langkah-langkah tersebut sebagai hal yang sangat penting bagi Ukraina. Menurutnya, jaminan keamanan yang dibahas memiliki kemiripan dengan perlindungan Pasal 5 NATO.

"Pasal 5 tidak secara otomatis mewajibkan respons militer. Setiap negara berhak menentukan langkah yang dianggap perlu,” ujar Stewart. Ia menekankan perlunya menunggu rincian lebih lanjut untuk menilai dampak konkret jaminan tersebut, meski langkah awal ini dinilainya signifikan. Pernyataan Eropa juga menunjukkan adanya kesepahaman tertentu dengan Amerika Serikat.

Pandangan berbeda disampaikan pakar keamanan dari German Marshall Fund, Claudia Major. Menurutnya, jaminan yang dibahas tidak dapat disamakan dengan komitmen pertahanan kolektif NATO. "Ini adalah bentuk dukungan, bukan kewajiban hukum untuk membela Ukraina jika diserang kembali,” katanya kepada televisi ARD.

Major menilai belum ada kejelasan tentang respons konkret terhadap kemungkinan agresi Rusia di masa depan. "Tidak ada kepastian apakah pasukan akan dikirim seperti dalam mekanisme NATO,” ujarnya.

Sikap Kremlin masih menjadi kunci

Pertanyaan terpenting adalah bagaimana Rusia akan menanggapi usulan Eropa, Ukraina, dan Amerika Serikat. Pakar militer Austria Markus Reisner menyebut seluruh proses ini berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian sikap Moskwa.

Dia meragukan Rusia akan bersedia berkompromi, terutama karena Moskwa merasa berada di posisi unggul. "Intinya terletak pada Donbass. Rusia ingin menguasai seluruh wilayah itu dan Presiden Vladimir Putin akan melanjutkan perang hingga tujuan tersebut tercapai,” ujarnya.

Reisner juga menyatakan skeptisisme terhadap efektivitas jaminan keamanan yang ditawarkan. Dia mengingatkan agar kesepakatan baru tidak berujung seperti Memorandum Budapest atau Perjanjian Minsk, yang gagal mencegah agresi Rusia pada 2014 dan 2022. Menurutnya, hanya jaminan yang benar-benar serius dan dijalankan, terutama oleh Amerika Serikat, yang dapat memberi arti nyata.

Dihantui kegagalan "Perjanjian Minsk”

Pakar dari lembaga riset politik luar negeri Jerman, DGAP, Wilfried Jilge, bahkan memperingatkan terhadap potensi munculnya "Minsk-3”, merujuk pada kegagalan dua perjanjian damai di ibu kota Belarus. Menurutnya, rencana pembentukan zona penyangga di Donbass berisiko memungkinkan kehadiran unsur Rusia.

Zelensky sebelumnya menyebut adanya usulan Amerika untuk membentuk zona ekonomi bebas di Donbass. Namun Jilge menilai kehadiran Rusia, bahkan dalam kapasitas terbatas, berpotensi membuka ruang manipulasi dan provokasi baru. "Hal itu bisa menjadi dalih bagi Rusia untuk kembali menguasai wilayah tersebut,” ujarnya.

Sikap Moskow sendiri sejauh ini belum menunjukkan kesiapan menandatangani kesepakatan apa pun. Pernyataan awal Kremlin pasca-pertemuan Berlin juga tidak memberi sinyal positif. Rusia menolak gagasan gencatan senjata saat Natal yang diusulkan Kanselir Merz. "Kami tidak menginginkan gencatan senjata yang memberi Ukraina waktu bernapas untuk melanjutkan perang,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Peskov menambahkan, Rusia belum menerima dokumen resmi terkait jaminan keamanan Barat untuk Ukraina. "Jika kami sudah menerimanya, akan kami pelajari,” ujarnya.

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Ukraina
Alih bahasa: Markian Ostaptschuk
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid