Pemerintah Indonesia mengirim Menlu Retno LP Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh untuk merundingkan situasi Rohingya. Selain itu, Indonesia juga mengalirkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Di kawasan Rakhine, Indonesia mendirikan Rumah Sakit Indonesia. Setelah itu juga akan didirikan asrama dokter dan perawat.

Kebanyakan pengungsi Rohingya yang lari dari daerah Rakhine, Myanmar, cari perlindungan di Bangladesh. Penampungan begitu banyak orang menjadi tantangan besar bagi Bangladesh. Inisiatif koordinasi dengan organisasi bantuan internasional tengah berlangsung. Namun belakangan timbul berbagai laporan sebagian pengungsi yang tiba di perbatasan dengan Bangladeh diusir untuk kembali ke Myanmar.

India selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan Myanmar setelah menghadapi pemberontak di timur laut dan menjaga agar pengaruh Cina tetap terbatas. Perdana Menteri India Narendra Modi juga berkunjung ke Myanmar, dan mendukung pemerintah negara tersebut. India mengambil bagian dalam proyek pengembangan ekonomi Rakhine.

Turki jadi salah satu negara yang bersedia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Menteri Luar Negeri Turki dan Ibu Negara mengunjungi kamp-kamp pengungsi dan menjamin soal bantuan. Turki juga ingin mengangkat isu-isu Rohingya di PBB.

Negara tetangga Indonesia ini menjamin tempat tinggal sementara pengungsi Rohingya karena alasan kemanusiaan. Namun, seperti orang luar yang tidak punya dokumentasi lainnya, mereka ditahan di lokasi tertentu. Mengingat Malaysia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengungsi dianggap imigran gelap disana.

Mantan Presiden Barack Obama telah menunjukkan keyakinan besar pada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Sementara administrasi Donald Trump tidak memainkan peran penting dalam krisis Rohingya saat ini. Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi di Myanmar namun tidak mengambil posisi diplomatik apapun secara langsung terhadap Myanmar.

Uni Eropa telah menuntut kerjasama Myanmar dalam mencapai bantuan kemanusiaan di Rakhine. Sebagai tambahan, kelompok negara ini telah meminta agar kekerasan dihentikan. Uni Eropa juga berjanji untuk mengirim bantuan ke Bangladesh untuk membantu pengungsi.

Cina memiliki hubungan panjang dan mendalam dengan pemerintah Myanmar. Pemerintah Cina tidak menentang isu Rohingya demi kepentingan strategis di negara tersebut. Sementara posisi Cina di pentas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sangat penting bagi pemerintah Myanmar dalam menghadapi tekanan internasional.

Seperti Cina, Rusia juga mendukung hubungan baik dengan pemerintah Myanmar. Kedua negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB ini menentang langkah PBB. Sementara itu, ada upaya untuk menekan Moskow lewat demonstrasi Rohingya di wilayah Chechnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Foto: Demonstrasi warga Muslim di lapangan Akhmat Kadyrov di Grozny.

Badan pengungsi PBB UNHCR mengambil langkah untuk mengatasi situasi pengungsi Rohingya. Sekjen PBB Antonio Guterres meminta Myanmar untuk menghentikankekerasan. Sebuah komisi yang dipimpin mantan Sekjen Kofi Annan mengajukan beberapa proposal untuk memperbaiki situasi. Namun, DK PBB belum melakukan tindakan apapun di depan umum. Penulis: Sanjiv Burman (ml/as)

Aksi unjuk rasa yang antara lain digalang oleh Front Pembela Islam itu berlangsung di depan kedutaan besar Myanmar. Perwakilan pengunjuk rasa sempat menemui Wakil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Kyaw Soe Thien dan menyampaikan tuntutan mereka atas kondisi yang dialami Muslim Rohingya. Duta Besar Myanmar tidak berada di tempat karena menemani Menlu, Retno Marsudi saat berkunjung ke Naypyidaw.

Dengan memegang spanduk "Save Muslim Rohingya", kelompok Muslim Indonesia ingin memperlihatkan bahwa kelompok minoritas Rohingnya tidak sendirian dalam menghadapi peristiwa yang mereka hadapi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi berhasil menekan Mynamar untuk mengizinkan Aliansi Kemanusian Indonesia untuk Myanmar agar memberi bantuan kesehatan, makanan dan pendidikan bagi pengungsi.

Peran pemerintah Indonesia disorot tajam karena dianggap menjalankan diplomasi yang lunak terhadap pemerintah yang dipimpin secara de facto oleh Aung San Suu Kyi tersebut. Mereka menyuarakan tiga hal yakni agar Duta Besar Myanmar dipulangkan, bendera Myanmar diturunkan, dan agar segala bentuk kekerasan dihentikan di Rakhine.

Salah satu demonstran sambil merurai air mata mencurahkan kesedihannya atas derita yang dialami kelompok minoritas Rohingya pasca bentrokan yang terjadi di Rakhine. Para demonstran meminta agar umat Buddha di Myanmar dapat menghormati umat Muslim Rohingya, sebagaimana dilakukan umat Muslim di Indonesia terhadap umat minoritas.

Polisi memblokade arus demonstrasi yang ingin mendekati kedutaan besar Myanmar. Selain blokade manusia, polisi juga menutup akses dengan membuat pembatas kawat duri dan kendaraan berat. Penjagaan ketat dilakukan menyusul terjadinya pelemparan bom molotov ke kedutaan Myanamar pada akhir pekan lalu.

Aksi unjuk rasa di Jakarta juga dilakukan mahasiwa Muhammadiyah yang menyambangi kantor Kemlu sambil membawa poster tuntutan. Di Makassar, aksi umat Muslim sempat berlangsung tidak tertib karena massa melempari kelenteng Xian Ma dengan batu. Sementara itu, kepolisian menolak memberi izin aksi demonstrasi di candi Borobudur dan rencananya akan dialihkan ke mesjid di dekat situs bersejarah itu.

Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan saat menuju kedutaan Myanmar, akibatnya jalur utama di Jakarta Pusat seperti jalan Imam Bonjol menuju Bundaran Hotel Indonesia sempat ditutup. Sebelum membubarkan diri, massa sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Kericuhan dapat segera dihindari, massa pun bubar dengan tenang.

Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.

Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.

Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.

Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.

Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.

Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.

Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.

Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.

Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.

Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.

Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.