Protes tersebut diarahkan kepada pertemuan yang digelar oleh pemerintahan transisi somalia di ibukota Kenya, Nairobi, guna membahas penugasan tentara dari Organisasi kerja sama antar pemerintah di bidang Pembangunan (IGAD). Menurut rencana, IGAD akan mengirimkan ribuan pasukan perdamaian yang berasal dari Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Kenya, Sudan dan Uganda.

UIC menuding pemerintahan transisi Somalia ingin menggunakan tentara Ethiopia sebagai senjata politiknya. Sedangkan pemerintahan transisi Somalia balik menuduh, UIC telah menerima bantuan militer dari Eritrea yang juga merupakan musuh bebuyutan Ethiopia.

Sebelumnya, pemerintahan Transisi di Somalia dan UIC sepakat untuk berdamai dan melebur milisi bersenjatanya menjadi sebuah tentara bersama. Perjanjian damai tersebut ditandatangani pada hari Senin (04/09) malam di ibukota Sudan, Khartoum, di bawah pengawasan perwakilan dari liga Arab.

Meskipun demikian, tidak dijelaskan secara rinci, siapa yang akan berkuasa nantinya. Sampai saat ini, kedua belah pihak hanya bisa menyepakati perundingan lebih lanjut mengenai masalah pembagian kekuasaan yang direncanakan akan digelar pada akhir Oktober.

Kedua kelompok menyatakan puas dengan perjanjian damai tersebut. Seorang juru bicara dari kelompok Islam mengatakan, kesepakatan itu akan menjadi peta jalan damai bagi seluruh kawasan di Somalia. Sementara Wakil Perdana Menteri Somalia, Abdullah Scheich Ismail, memuji sikap UIC yang dinilainya memenuhi harapan rakyat Somalia.

Kesepakatan damai antara pemerintahan transisi Somalia dengan UIC antara lain menjamin gencatan senjata dan mengakhiri segala bentuk propaganda. Selain itu, kedua belah pihak juga dilarang untuk menerima bantuan militer asing.