Setelah lebih dari satu dekade upaya loby negara berkembang menuntut dana kompensasi guna mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, KTT iklim terakhir di Dubai pada tahun 2023 akhirnya secara resmi meluncurkan dana tersebut.

Setahun kemudian, ada lebih banyak kemajuan telah dibuat.

"Dana kompensasi kerugian dan kerusakan siap bekerja," kata Ibrahima Cheikh Diong, direktur eksekutif dana bentukan PBB tersebut, saat penandatanganan resmi di ibu kota Azerbaijan.

Tujuan dari dana kompensasi iklim, yang digambarkan sebagai "perjanjian bersejarah," adalah untuk membantu negara-negara miskin menanggung biaya kerugian dan kerusakan yang terkait dengan cuaca yang semakin ekstrem. Dana tersebut juga dapat menyediakan uang untuk menangani apa yang dikenal sebagai dampak "awal yang lambat", seperti naiknya permukaan air laut, yang dapat menyebabkan negara-negara kepulauan kecil seperti Maladewa, Tuvalu atau Barbuda sepenuhnya tenggelam pada akhir abad ini.

Para negosiator menyepakati dana tersebut pada KTT iklim COP27 di Sharm el Sheikh, Mesir, pada tahun 2022. Salah satu poin utama yang menjadi perdebatan adalah seputar lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dana tersebut. "Negara-negara kaya seperti Amerika Serikat lebih memilih Bank Dunia, tetapi usulan tersebut ditolak negara-negara berkembang," demikian ujar Alpha Kaloga, yang saat itu terlibat dalam pembentukan dana sebagai kepala negosiator Afrika mengenai kerugian dan kerusakan.

"Bank Dunia adalah lembaga yang mengecualikan banyak negara berkembang dalam hal kriteria kelayakan," katanya, seraya menambahkan bahwa setelah bencana cuaca ekstrem, bank akan memberikan pinjaman kepada negara-negara Afrika dengan tingkat utang yang sudah tinggi. "Kami pikir jika kami harus mengambil pinjaman, pinjaman itu harus sangat lunak."

Tanggung jawab historis terhadap perubahan iklim

Mengukur seberapa besar tingkat kerentanan negara-negara miskin terhadap peristiwa cuaca ekstrem, dan negara mana yang harus berkontribusi untuk pembiayaan, merupakan sumber perdebatan paling panas.

Negara-negara maju menuntut kontribusi dari negara-negara Teluk yang kaya minyak dan Cina, yang meskipun merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS, dikategorikan sebagai negara berkembang.

Meskipun Cina mengeluarkan lebih banyak emisi karbon dioksida daripada negara lain, Amerika Serikat tetap menjadi penghasil emisi terbesar dalam sejarah. Sejak 1850, AS telah mengeluarkan hampir dua kali lipat CO2 ke atmosfer dibandingkan Cina.

"Jika berbicara tentang kewajiban hukum dan moral, hal itu ada pada negara-negara kaya karena tanggung jawab historis mereka," kata Singh. "Namun, negara-negara besar seperti Cina atau negara-negara Teluk, yang merupakan negara penghasil minyak jika mereka ingin berkontribusi, selalu dapat menyumbang uang."

Sejauh ini, negara-negara industri tidak memiliki kewajiban untuk membayar dana kompensasi iklim, tetapi didesak untuk melakukannya, sementara negara-negara berkembang didorong untuk melakukan hal yang sama.

Target keuangan untuk dana baru

Tahun lalu, Uni Emirat Arab, tuan rumah perundingan iklim COP28, dan Jerman masing-masing menjanjikan USD100 juta untuk dompet kompensasi. Negara-negara kaya lainnya termasuk Prancis, AS, dan Denmark juga telah menyumbang, dengan Swedia sebagai negara terbaru yang menyumbang hampir USD20 juta.

Dana tersebut kini mencapai USD722 juta, jumlah yang "tidak cukup untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap kelompok rentan" dan "kira-kira sama dengan pendapatan tahunan 10 pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia", kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Itu bahkan tidak mencakup seperempat kerusakan di Vietnam yang disebabkan oleh Badai Yagi pada bulan September," katanya.

Negara-negara berkembang berharap jumlahnya akan mencapai miliaran. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat pada tahun 2022 di Pakistan, menyebabkan kerugian dan kerusakan ekonomi yang nilainya mencapai USD30 miliar.. Menurut London School of Economics, kerugian dan kerusakan di negara-negara berkembang dapat mencapai total antara USD290 hingga USD580 miliar per tahun pada tahun 2030.

Meskipun uang publik dari negara-negara kaya seharusnya menjadi bagian terbesar dari dana baru tersebut, Singh mengatakan aliran pendapatan "inovatif" lainnya seperti pungutan atas ekstraksi bahan bakar fosil dan pajak transaksi keuangan atau pajak atas penumpang pesawat bisnis juga harus dieksplorasi.

Negara-negara industri sejauh ini juga tidak memiliki komitmen yang kuat. Pada tahun 2009, mereka sepakat untuk memobilisasi USD100 miliar per tahun hingga tahun 2020, untuk membantu mengatasi kebutuhan negara-negara berkembang di dunia yang terimbas dampak pemanasan global. "Namun negara industri tidak berhasil mencapai target tersebut, bahkan hingga tahun 2022, yang telah menyebabkan lunturnya kepercayaan pada komitmen iklim negara maju". kata Preety Bhandari, mantan penasihat senior dalam Program Iklim Global di World Resources Institute.

"Jika akan ada pergeseran target komitmen, seperti yang terjadi dengan pendanaan USD100 miliar, apakah seluruh usaha multilateral ini terancam?" tanyanya. Namun, Bhandari juga menekankan pentingnya membangun dana kerugian dan kerusakan.?

"Kita harus mencoba. Kita tidak boleh menyerah hanya karena belum ada kemajuan yang memadai. Jika masalah ini tidak diutarakan, jika kita menyerah sejak awal, maka seluruh pertempuran akan kalah."

 

Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris, aktualisasi dari artikel yang rilis November 2023.