Militer Filipina belum berhasil sepenuhnya membebaskan kota Marawi dari cengkraman jihadis Islamic State (ISIS). Sampai hari ke-8 operasi militer, masih terus terdengar kontak senjata di jalanan kota di selatan Filipina itu.

Milisi gerombolan "Maute" menyerang kota dan mengibarkan bendera hitam ISIS, setelah militer menangkap salah satu pentolannya di kota Marawi. Milisi Maute di Mindanao telah menyatakan kesetiaan kepaada kalifat ISIS.

Teroris kalifat Islamic State (ISIS) menunjukkan kebrutalannya dalam perang melawan tentara pemerintah Filipina. Kaum jihadis juga tak kenal ampun membunuh anak-anak dan melemparkan jasadnya ke parit di pinggir jalan.

Militer Filiipina juga gempur jihadis "Maute" dari udara menggunakan helikopter. Seorang jurubicara pemerintah meminta maaf kepada warga Muslim Marawi, karena dengan itu menganggu ibadah puasa mereka.

Presiden Rodrigo Duterte menetapkan status darurat perang di kawasan Marawi dan sekitarnya. Ia juga menyerukan kelompok separatis moderat untuk bergabung dalam ketentaraan. Sejak tahun 1960-an militer berperang untuk menumpas kaum separatis Muslim di kawasan selatan Filipina.

Lebih 90 persen penduduk kota Marawi telah mengungsi meninggalkan kotanya yang dikoyak pertempuran. Banyak yang tergesa-gesa dan panik menyelamatkan diri dengan meninggalkan harta benda miliknya.

Kontak senjata hebat terus terjadi di sejumlah bagian kota. Marawi kian membara. Jumlah korban tewas terus bertambah, banyak jasad bergelimpangan di jalanan. Organisasi bantuan lokal melaporkan lebih 100 orang tewas dalam pertempuran.

Lebih 2000 warga masih terjebak di dalam kota dan mengharap segera dievakuasi. Saat ini mereka tersebar di 38 kamp penampungan sementara di kota Marawi yang terus dikoyak kontak senjata.

"Mereka yang tidak mau menyerah, akan mati". Begitu ancaman jurubicara militer terhadap jihadis "Maute" di kota Marawi. Tapi militer masih harus bekerja keras bertempur melawan kaum militan, untuk merebut kawasan kota, jalan demi jalan dan rumah demi rumah. Penulis: Peter Hille (as/ml)

Presiden Rodrigo Duterte tidak berkelakar saat menyerukan warga sipil agar ikut membunuh pengedar dan pecandu narkoba. "Lakukan sendiri jika anda punya senjata. Anda mendapat dukungan penuh dari saya," tukasnya. Hasilnya Filipina mengalami glombang pembunuhan ekstra yudisial yang hingga kini telah menelan 3.600 korban jiwa. Dalam proyek berdarah itu, warga sipil sering berada di garda terdepan.

Duterte banyak berkaca pada kebijakan berdarahnya melawan tindak kriminalitas selama menjabat sebagai walikota Davao City. Berulangkali ia sesumbar betapa kota berpenduduk terbanyak ketiga di Filipina itu kini menjadi salah satu kota teraman di dunia berkat kepemimpinannya. Klaim tersebut dipatahkan oleh berbagai data statistik kriminalitas. Namun Duterte tetap bersikukuh.

Kini tidak terhitung jumlah warga sipil Filipina yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Setiap nyawa dihargai 430 Dollar AS atau sekitar 5,5 juta Rupiah. Biasanya pembunuh meninggalkan karton bertuliskan "bandar narkoba" pada tubuh korban. Menurut data kepolisian, saat ini sudah sekitar 2.200 terduga bandar atau pengguna narkoba tewas oleh pembunuh bayaran. Jumlahnya diyakini akan terus meningkat.

Kendati mengundang kecaman dunia, Duterte mendapat dukungan warga Filipina. Menurut jajak pendapat Pulse Asia, sebanyak 86% penduduk merasa puas atas kinerja sang presiden. Cuma tiga persen yang menanggap sebaliknya. Padahal Duterte mengancam akan memberlakukan hukum perang setelah dikritik oleh Mahkamah Agung dan mengingatkan jurnalis bahwa mereka tidak kebal terhadap pembunuhan

Jejak berdarah Duterte bisa ditelusuri hingga ke Davao City. Di sana pun ia membentuk skuad pembunuh yang terdiri atas preman, bekas narapidana, polisi dan pembunuh profesional. Salah seorang diantaranya baru-baru ini memberikan kesaksian di senat Filipina. Edgar Matobato mengklaim Duterte bahkan menembak mati pegawai Departemen Kehakiman karena menghalangi misi pembunuhan.

Untuk menyusun daftar sasaran kepolisian Filipina banyak mengandalkan peran administrasi desa atau Barangay. Mereka ditekan untuk menyerahkan nama-nama penduduk yang diduga mengkonsumsi atau menjual narkoba. Kepala Barangay yang tidak memberikan daftar mati dianggap terlibat bisnis narkoba dan terancam ikut dibunuh.

Biasanya daftar mati disusun oleh sebuah komite Barangay yang terdiri atas penduduk biasa. Namun kelompok HAM mengkhawatirkan sistem tersebut rawan penyelewengan. "Sistemnya sangat kondusif untuk mereka yang menyimpan dendam dan dipersenjatai untuk membunuhmu," ujar Komisioner di Komisi HAM Filipina, Karen Gomez-Dumpit.

Buat banyak keluarga korban, mencari keadilan buat anggotanya yang terbunuh merupakan hal yang mustahil. Kebanyakan korban merupakan bandar kecil-kecilan, pecandu atau pesuruh yang berasal dari keluarga miskin. Mereka juga terancam mengalami presekusi atau dikucilkan dari masyarakat.