Inisiasi Cina untuk gencatan senjata antara junta militer dan oposisi tidak dapat menyelesaikan konflik di Myanmar. Negara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021.
Iklan
Gencatan senjata yang baru-baru ini digagas Cina antara kelompok oposisi bersenjata Myanmar dan militer yang berkuasa tidak berarti konflik akan berhenti, ungkap para analis.
Kelompok oposisi, yakni Aliansi Tiga Persaudaraan yang adalah sebuah aliansi antara Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang adalah yang terbesar. Aliansi yang dibentuk pada Juni 2019 dan didukung oleh pemerintah serta pasukan pertahanan pro-demokrasi yang dipimpin oleh warga sipil ini menjadi ancaman bagi junta Myanmar sejak kudeta hampir tiga tahun lalu.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak Jenderal Min Aung Hlaing dan pasukan militernya menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu konflik bersenjata antara Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin sipil, pasukan pertahanan rakyat, dan kelompok etnis bersenjata.
Operasi 1027
Konflik tersebut dipandang sebagai perang gesekan hingga terjadi serangan besar-besaran yang dimulai dengan Operasi 1027 pada Oktober, dengan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) dan Tentara Arakan (AA) dari Myanmar. Tujuan mereka adalah menghapus kekuasaan militer di wilayah yang disengketakan, dan dalam hampir tiga bulan, puluhan kota kecil dan ratusan pangkalan militer yang dikuasai junta telah direbut. Serangan tersebut juga telah menyebar ke wilayah dan negara bagian lain di Myanmar.
Kyaw Hsan Hlaing, seorang analis politik dari Myanmar. mengatakan serangan baru-baru ini telah memotivasi kelompok-kelompok yang berlawanan di seluruh negeri untuk melakukan perlawanan.
"Keberhasilan Operasi 1027 telah menjadi tonggak sejarah bagi perlawanan dan perang saudara di Myanmar, menandai pencapaian besar dalam merobohkan beberapa kota. Prestasi ini telah memotivasi kelompok perlawanan besar lainnya di seluruh negeri,” katanya.
Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer
Warga etnis Intha di negara bagian Shan, Myanmar, melakukan protes unik terhadap junta militer dengan aksi protes perahu di Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara itu.
Foto: Robert Bociaga
Protes meluas di Myanmar
Protes terhadap kudeta militer di Myanmar 1 Februari lalu meluas ke luar kota Yangon. Pada 18 Februari, penduduk di sekitar Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara bagian Shan selatan, berdemonstrasi menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi.
Foto: Robert Bociaga
Protes dari atas perahu
Warga dari semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam aksi protes perahu. Mereka terlihat membawa megafon dan plakat-plakat, sambil melantunkan lagu-lagu revolusi.
Foto: Robert Bociaga/DW
Kudeta militer
Pihak militer awal Februari mengkudeta pemerintahan sipil dengan mengklaim terjadi penipuan yang luas dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari Aung San Suu Kyi, sekalipun militer ketika itu membuat partai politik untuk menang pemilu. Sejak kudeta, banyak anggota NLD dan pemerintahan sipil yang ditahan, termasuk Suu Kyi.
Foto: AP Photo/picture alliance
Pembangkangan sipil
Sejak kudeta, puluhan ribu orang melakukan protes dan kampanye pembangkangan sipil. Pihak militer menanggapi dengan keras dengan gelombang penangkapan ancaman sanksi berat.
Foto: REUTERS
Aksi protes perahu dukung sanksi Barat terhadap pelaku kudeta
Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lain. Pengunjuk rasa di Danau Inle menyambut baik sanksi tersebut dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengakhiri dominasi militer selamanya. Namun, mereka tidak mendukung rekonsiliasi dengan para jenderal, kebijakan yang diambil Suu Kyi selama ini.
Foto: Robert Bociaga
Sistem demokrasi satu-satunya jalan melindungi minoritas
Negara bagian Shan dihuni oleh warga etnis Intha, yang juga dikenal sebagai "orang danau". "Satu-satunya cara untuk melindungi tradisi minoritas adalah melalui sistem demokratis dan desentralisasi. Itulah mengapa kami membutuhkan demokrasi federal di Myanmar," kata Ko Su, seorang aktivis etnis Intha, kepada DW.
Foto: Robert Bociaga
Sektor turisme di bawah pengawasan militer
Suku Intha mengatakan, mereka belum dapat sepenuhnya memanfaatkan pariwisata karena sebagian besar hotel dan bisnis di daerah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan militer. Namun sebelum kudeta, penduduk setempat setidaknya bisa mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata yang berkembang pesat. (hp/vlz)
Foto: Robert Bociaga
7 foto1 | 7
Salah satu keberhasilan terbesar dari serangan pemberontak sejauh ini adalah perebutan Laukkai, ibu kota Zona Administrasi Mandiri Kokang, yang berada di sepanjang perbatasan Myanmar-Cina, tempat MNDAA mengklaim kendali atas kota tersebut awal bulan ini.
Konflik di kawasan ini menarik perhatian Cina karena berdampak gangguan perdagangan dan peningkatan pengungsi di perbatasannya dengan Myanmar. Beijing telah dua kali gagal menjadi perantara gencatan senjata untuk mengurangi risiko lebih lanjut.
Namun, awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri Cina mengonfirmasi bahwa perundingan perdamaian telah dilakukan antara aliansi dan perwakilan junta di Kunming, sebuah kota di Cina. Hasilnya "gencatan senjata segera” telah disepakati untuk menghentikan pertempuran di lokasi tertentu.
Iklan
Gencatan senjata tidak dipatuhi
Hlaing mengatakan meskipun ada gencatan senjata dan upaya gencatan senjata sebelumnya, hal ini belum sepenuhnya menghentikan pertempuran.
"Saya pikir gencatan senjata saat ini tidak akan menandai berakhirnya perang antara aliansi dan pasukan junta,” katanya kepada DW. "Namun, perang mungkin akan berhenti di wilayah Kokang untuk sementara waktu. Sebelum gencatan senjata saat ini antara aliansi dan pasukan junta, mereka mengadakan setidaknya dua pertemuan yang ditengahi oleh Cina, tetapi tidak ada hasil yang dicapai. Aliansi terus berperang hingga mencapai tujuan mereka. tujuan militer, terutama perebutan penuh Laukkai."
Gencatan senjata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya menurut pernyataan dari Aliansi Tiga Persaudaraan. Hanya beberapa hari setelah gencatan senjata disepakati, pasukan militer Myanmar diduga menembakkan granat ke arah pasukan aliansi di Kachin, sehingga mendorong pasukan oposisi membalas tembakan.
Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan
Aung San Suu Kyi dari Myanmar memiliki komunitas global yang mendukungnya ketika dia menjadi tahanan politik belasan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dia dihujani protes soal militer membantai Muslim Rohingya.
Foto: picture-alliance/dpa
Lahir untuk demokrasi
Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.
Foto: dapd
Tahanan Rumah
Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.
Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP
Nobel Perdamaian
Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.
Foto: AP
Bebas dari tahanan rumah
Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.
Foto: picture alliance/epa/N. C. Naing
Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS
Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.
Foto: Reuters/K. Lamarque
Penghargaan dari Berlin
Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.
Foto: picture-alliance/dpa
Disumpah sebagai anggota parlemen
Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.
Foto: AP
Dikritik soal Rohingya
Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Tidak lagi disukai
Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/Zumapress/J. Laghari
Pemilu kontroversial
Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.
Foto: Shwe Paw Mya Tin/REUTERS
Militer menahan Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.
Foto: Franck Robichon/REUTERS
11 foto1 | 11
Waktu yang buruk untuk gencatan senjata
Bagi kelompok oposisi, pertempuran masih akan terus berlanjut, dan opsi gencatan senjata dinilai terjadi di waktu yang salah. Para pendukung anti-junta berharap berkurangnya kendali militer secara nasional, dan kekalahan junta akan mendorong pemberontakan meluas ke kota-kota utama di Myanmar. Dengan adanya gencatan senjata, masih ada pertanyaan apakah momentum ini akan terus berlanjut.
Namun David Scott Mathieson, seorang analis Myanmar, mengatakan gencatan senjata tidak akan menentukan strategi aliansi oposisi ke depannya.
"Saya kira tidak… sejauh ini perjanjian tersebut tidak berarti banyak, dan harus dipandang sebagai perjanjian lemah yang hanya memberikan kepura-puraan untuk melakukan perundingan damai,” katanya kepada DW.
"Saya pikir tidak mungkin untuk memprediksi ke mana arah konflik, meskipun patut dipertimbangkan bahwa setiap perubahan momentum yang dilakukan oleh [Aliansi Tiga Persaudaraan] akan ditentukan oleh berbagai strategi mereka, bukan melalui tekanan dari luar.”
PBB mengatakan jumlah pengungsi akibat konflik ini secara keseluruhan melebihi dua juta orang sejak kudeta pada Februari 2021. Hampir 4.400 orang telah dibunuh oleh militer dan lebih dari 25.000 orang ditangkap, menurut kelompok hak asasi manusia itu. (rs/pkp)
Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!