Dari 10 pahlawan nasional yang ditetapkan pada 2025, terlihat bagaimana latar belakang militer dan gender masih menjadi sorotan. Dua di antaranya memiliki karier militer, yaitu Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Sementara itu, hanya dua pahlawan perempuan yang masuk dalam daftar, Marsinah dan Rahmah El Yunusiyyah.

Data ini sekaligus membuka ruang refleksi tentang bagaimana sejarah nasional sering memprioritaskan kekuatan militer dan figur laki-laki, sementara kontribusi perempuan, meski signifikan, masih relatif tersisih.

Dhamang Pangirabawan, seorang pekerja kreatif, mengatakan militerisme di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memperkuat budaya patriarkis. Pola relasi yang menempatkan ketertiban, hierarki, dan ketaatan sebagai nilai utama sering terbawa ke ruang domestik maupun sosial sehingga peran laki-laki dianggap lebih dominan dan berhak memegang kendali, tandas pria yang bermukim di Bali.

Ia aktif menyuarakan kesetaraaan gender lewat akun pribadinya di media sosial.

"Cara berpikir yang meniru struktur komando membuat keputusan keluarga, kepemimpinan komunitas, hingga pola asuh cenderung berpusat pada figur laki-laki. Akibatnya, suara perempuan kerap terpinggirkan dan ruang partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan dibatasi oleh norma yang seolah 'alami', padahal terbentuk dari konstruksi sosial yang diperkuat oleh sejarah panjang militerisme," ungkapnya.

"Kita ini negara yang dibentuk dari kolonialisme dan militerisme. Dan dua-duanya sangat hierarkis dan patriarkis,” ujarnya.

Ia mencontohkan organisasi perempuan seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dibentuk pada zaman Orde Baru, Persit Kartika Chandra Kirana (organisasi istri-istri anggota TNI Angkatan Darat (AD) di Indonesia yang disíngkat Persit) dan Bhayangkari (organisasi istri-istri anggota Polri) yang terlihat seperti ruang untuk memberdayakan perempuan, tapi nyatanya tetap berada dalam struktur subordinat.

"Ibu-ibu Bhayangkari, misalnya, status sosialnya ikut sesuai pangkat suami. Jadi tetap dalam kerangka patriarki. Bukan ruang setara,” katanya. Padahal perempuan punya hak setara pria untuk mengembangkan diri dalam ruang publik dan berdaya.

Budaya militerisme di Indonesia memiliki jejak panjang

Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya menjadi alat keamanan negara, tetapi juga simbol kekuasaan laki-laki. Kekuatan fisik, disiplin keras, dan kontrol atas masyarakat. Nilai-nilai maskulin ini tidak hanya diterapkan di lingkaran militer, tetapi merembet ke politik, pendidikan, dan kebijakan negara, ujar feminis Kalis Mardiasih.

"Fenomena itu tampak bertahan hingga kini," imbuhnya, seraya menyoroti bahwa simbol militerisme dalam kehidupan sehari-hari hingga di era ini masih sangat kental hingga memengaruhi kebijakan negara.

"Kabinet Prabowo Subianto penuh laki-laki yang berbicara soal tambang dan eksploitasi sumber daya, tanpa ada perspektif merawat atau melindungi. Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dipangkas sehingga program pelayanan dan pencegahan kekerasan nyaris tidak berjalan. Sementara itu, program yang dianggap 'penting' adalah yang bersifat sangat machoisme, seperti peningkatan anggaran senjata dan militer," tandasnya.

”Ini ekspresi maskulinitas eksploitatif.”

Sebagaimana dikutip dari Kompas, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp146,8 miliar atau 48,86% dari pagu awal Rp300 miliar.

Menurut Kalis, pendekatan yang eksploitatif ini menunjukkan jelas bagaimana pola pikir para pengambil keputusan: "Fokus pada kontrol, kekuasaan, dan otot, bukan perawatan atau keberlanjutan."

Praktik simbolik juga muncul dalam pelantikan pejabat. "Setelah dilantik, para gubernur langsung dikirim ke Akademi Militer di Magelang, dipakaikan seragam tentara. Itu pesan simbolik yang jelas: Negara menilai otoritas dan kekuatan fisik lebih penting daripada kepedulian sosial,” ujar Kalis.

Bahkan fenomena viral di media sosial atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal "anak nakal dikirim ke barak” juga menunjukkan bahwa model maskulinitas yang dihargai negara masih yang keras, fisik, dan patuh militer, serta merasuk dalam kehidupan sehari-hari.

Tali-temali dengan budaya patriarkis

Perspektif ini diperparah oleh pandangan konservatif soal peran gender.

"Laki-laki diasosiasikan dengan harta, kekuatan, dan penguasaan terhadap perempuan. Kalau pasangannya berdaya, dianggap tidak baik,” kata Mardiasih. "Hal itu memengaruhi pola keseharian bahkan dalam rumah tangga, di alam bawah sadar lelaki berasa harus menjadi pahlawan (to protect), padahal itu adalah bentuk kontrol."

Ia membedakan antara "protect” dan "control”: Protect berarti memfasilitasi dan meringankan beban perempuan, sedangkan control berarti dominasi sewenang-wenang, yang kerap berujung pada kekerasan domestik, termasuk kekerasan mental atau psikologis yang berujung pada trauma psikis yang harus ditanggung seumur hidup.

Fenomena mengentalnya budaya patriarkis terlihat dalam pola pendidikan anak. Banyak anak-anak diajarkan disiplin keras dan kekuatan fisik sebagai bentuk pendidikan karakter, alih-alih pendekatan empati sehingga membentuk karakter-karakter nirempati dan tak menghargai perbedaan, tambah Kalis. 

Di era modern saat ini, keduanya sepakat dan mengajak semua pihak bahu-membahu mengenyahkan budaya militerisme dan patriarkis dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk generasi ke depan yang lebih menghargai kesetaraan dan bermanfaat bagi semua pihak. 

Editor: Rizki Nugraha