Data Pribadi Masuk Kesepakatan AS-Indonesia, Apa Dampaknya?
Cinta Zanidya
28 Juli 2025
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa transfer data pribadi WNI hanya dilakukan atas persetujuan pengguna. Dalam kesepakatan dagang, Indonesia beri kepastian hukum, AS berkomitmen investasi pusat data.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberi penjelasan mengenai Pernyataan Bersama Indonesia-Amerika Serikat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7)Foto: DW
Iklan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (24/7), memaparkan isi kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang mencakup penurunan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Salah satu poin yang turut disorot adalah aspek keamanan dalam pertukaran data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat, yang menjadi bagian dari kerja sama perdagangan digital, termasuk dalam pembahasan Harmonized Tariff Schedule (HTS) untuk produk digital tak berwujud, serta penghentian sementara kewajiban deklarasi impor atas produk-produk tersebut.
Sebelumnya, pada Selasa (22/7), Pemerintah Amerika Serikat merilis Joint Statement terkait kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa salah satu syarat dari penurunan tarif adalah komitmen Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme transfer data pribadi lintas negara (cross-border) ke Amerika Serikat.
Airlangga menjelaskan bahwa klausul ini tidak serta-merta pemerintah Indonesia ‘menukarkan' data WNI kepada AS, melainkan mengacu pada rencana penyusunan protokol tata kelola lalu lintas data pribadi antar-negara, sebagai bagian dari kerja sama digital antara kedua negara.
Data pribadi yang dimaksud adalah data yang diberikan secara sukarela (consent) oleh masyarakat saat mengakses layanan digital.
"Tidak ada pertukaran data secara langsung antar pemerintah (government to government). Yang terjadi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat memperoleh data dengan persetujuan (consent) dari masing-masing individu.” Imbau Airlangga.
Ia lanjut memberikan contoh praktik pengumpulan data pribadi secara sukarela tersebut.
"Sebetulnya beberapa data pribadi merupakan praktik dari masyarakat. (Contohnya) pada saat daftar di Google, Bing, atau melakukan (kegiatan) di e-commerce, dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri,"
Perusahaan Yang Tinggalkan Facebook Setelah Skandal Data Pribadi
Beberapa perusahaan besar menyatakan mereka meninggalkan Facebook atau untuk sementara berhenti menggunakan media sosial ini. Tapi Facebook mengatakan, tidak banyak perusahaan yang ikut aksi #deletefacebook.
Foto: Getty Images/J. Kempin
Playboy Enterprises
Playboy Enterprises mengatakan telah menutup laman Facebook-nya saat skandal seputar media sosial itu berkembang. Playboy mengatakan, skandal privasi ini adalah insiden terakhir setelah lama mengalami kesulitan memposting ke situs tersebut karena aturan ketat Facebook. Sekitar 25 juta orang sebelumnya berinteraksi dengan halaman Facebook Playboy.
Foto: Getty Images/J. Kempin
SpaceX dan Tesla
Elon Musk, miliarder di belakang produsen mobil listrik Tesla dan program roket SpaceX, menulis di Twitter bahwa dia akan menghapus akun Facebook kedua perusahaannya. Keputusan itu tampaknya spontan setelah Musk menulis dia "tidak menyadari" bahwa SpaceX punya akun Facebook. Akun kedua perusahaan masing-masing memiliki sekitar 2,6 juta pengikut sebelum dihapus.
Foto: Reuters/T. Baur
Mozilla
Perusahaan di balik browser populer Firefox mengatakan dalam sebuah pernyataan, perusahaan itu "mengusahakan jeda" iklan Facebook-nya. Namun dikatakan, mereka tidak akan menghapus akun Facebook-nya, tetapi berhenti memposting pembaruan rutin pada akun. "Jika Facebook mengambil tindakan yang lebih tegas dalam cara berbagi data pelanggan... kami akan mempertimbangkan (langkah itu) kembali," katanya.
Foto: LEON NEAL/AFP/Getty Images
Sonos
Perusahaan AS yang khusus membuat sound system ini mengatakan, mereka menarik iklan-iklannya dari Facebook dan platform media sosial lainnya termasuk Instagram. Sonos mengatakan, apa yang terjadi akhir-akhir ini "membangkitkan tanda tanya", apakah Facebook serius ingin menjaga kerahasiaan data-data pribadi. Tapi Sonos tidak menghapus akun Facebooknya.
Foto: picture-alliance/AP Photo/Sonos
Commerzbank
Salah satu bank terbesar Jerman, Commerzbank, menyatakan akan memberhentikan untuk sementara iklan di Facebook. Direktur Utama Commerzbank mengatakan kepada harian ekonomi Jerman Handelsblatt: Kami jeda dulu dari iklan di Facebook. Perlindungan data dan mempertahankan citra perusahaan sangat penting bagi kami." Commerzbank akan menanti perkembangan lebih jauh untuk menentukan langklah selanjutnya.
Foto: Daniel Roland/AFP/Getty Images
Dr. Oetker
Perusahaan makanan Jerman Dr. Oetker menyerahkan keputusan kepada pengikutnya di Twitter. "Kami akan menghapus halaman Facebook kami jika didukung 1.000 retweet," tulis perusahaan itu si Twitter, 21 Maret lalu. Hari itu juga akun Facebooknya di-nonaktif-kan. Namun hari berikutnya akun Facebook Dr. Oetker aktif lagi. Di Twitter mereka menulis, "tidak mungkin" melakukan promosi tanpa Facebook.
Foto: Dr. Oetker
Tanggapan dari Facebook
Mengenai mundurnya beberapa perusahaan dari Facebook, perusahaan media sosial itu mengatakan: "Sebagian besar perusahaan yang kami ajak bicara minggu ini senang dengan langkah-langkah yang telah kami canangkan untuk lebih melindungi data pribadi, dan mereka percaya bahwa kami akan menanggapi tantangan ini dengan baik dan menjadi mitra yang lebih baik." (Alexander Pearson/hp/yf)
Foto: picture-alliance/AP Photo/T. Camus
7 foto1 | 7
Pengelolaan data pribadi sesuai hukum?
Airlangga memastikan bahwa pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia masih mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022), transfer data lintas negara ini bisa dilakukan dengan negara yang dianggap memiliki sistem keamanan siber yang setara atau diatas Indonesia.
Menko menjelaskan bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi nasional, 12 perusahaan teknologi asal AS berkomitmen menanamkan investasi hingga USD 6 miliar dalam pembangunan pusat data di Indonesia.
Beberapa perusahaan yang disebut oleh Menko Airlangga antara lain, Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Equinix, EdgeConnex, Oracle, Google Cloud, Wowrack, Cloudflare, braze, dan Anaplan.
"Diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehatian dan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance,” jelasnya.
Iklan
Pakar: Penyalahgunaan data bisa terjadi
Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa penyerahan data pribadi oleh WNI sebenarnya sudah terjadi bagi pengguna aplikasi digital. Namun, data yang disimpan oleh perusahaan teknologi AS merupakan data terenkripsi, sehingga penyalahgunaannya merupakan pelanggaran hukum.
"Penyalahgunan data itu bisa. Yang ekstrem itu contohnya apa? Data kita dipakai untuk database untuk pinjaman online (pinjol). Cuma kita lihat seberapa mungkin dari perusahaan sebesar itu, Google, Meta dan kawan-kawan memakai data itu lalu untuk jadi korban kejahatan. Untungannya terlalu kecil dibandingkan kerugianya. Kalau ketahuan nih, bisa selesai mereka. Dituntut,” jelasnya.
Kendati demikian, perusahaan teknologi tetap dapat memanfaatkan data pengguna dengan cara memonetisasi melalui penayangan iklan yang ditargetkan kepada mereka. Sehingga melalui perjanjian ini, perusahaan-perusahaan teknologi AS akan mendapat kepastian hukum atas praktik tersebut.
"Mereka perlu monetisasi, tetapi mereka perlu kepastian hukum. Jangan sampai dia lagi monetisasi lalu di-ban sama Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), misalnya,” imbau Alfons.
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Demi tarif 19 persen
Dalam pemaparan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menginformasikan sejumlah komoditas Indonesia yang bakal dikenakan tarif lebih rendah dari 19 persen.
Daftar komoditas yang masuk dalam kesepakatan ini mencakup sejumlah sumber daya alam yang tidak tersedia di AS, seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao. Produk agro dan mineral turut disertakan, bersama komponen industri, seperti bagian pesawat yang diproduksi di kawasan industri tertentu.
Selain itu, Menko Airlangga juga mengklaim bahwa dapat menyelamatkan buruh dari hantaman PHK.
"Kalau (tarif) 32 persen artinya tidak ada dagang. Kalau 32 persen sama dengan embargo dagang dan itu satu juta pekerja di sektor padat karya bisa terkena hal yang tidak kita inginkan," Tegas Airlangga.