Masyarakat Jerman kebingungan. Mengapa produsen otomotif Opel mendapat bantuan pemerintah sementara proposal perusahaan ritel Arcandor berulang kali ditolak? Bukankah keduanya terancam pailit?

Perdebatan sengit mengenai pemberian dana bantuan dan jaminan kepada bisnis yang terancam bangkrut di Jerman terus berlangsung sehingga Kanselir Angela Merkel pun merasa perlu turun tangan:

"Kami menyepakati program jaminan dan kriterianya. ini diputuskan dalam kabinet. Arcandor akan menjalani prosedur yang sama dan setelahnya pemerintah akan mengambil keputusannya."

Kriteria tersebut juga disepakati oleh parlemen Jerman, Bundestag. Carsten Schneider, pakar anggaran rumah tangga Partai Sosial Demokrat (SPD).

"Sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk bersaing dan bertahan hidup. Ini adalah jaminan dan bukan dana bantuan. Harus ada konsep bisnis jelas yang berkesinambungan untuk tahun-tahun mendatang."

Dan itulah alasan mengapa proposal Arcandor untuk mendapat jaminan pemerintah ditolak. Perusahaan ini sudah dirundung masalah sebelum krisis ekonomi. Dan permohonan yang diajukan Arcandor tidak merumuskan rencana bisnis jangka panjang yang benar-benar berkesinambungan.

Salah satu syarat agar bisnis mendapat bantuan pemerintah adalah perusahaan itu relevan bagi seluruh sistem ekonomi. Dari sudut pandang politik, lembaga pemberi kredit rumah Hypo Real Estate (HRE) adalah salah satunya karena lembaga itu membentuk jejaring kepentingan dengan pemerintah. Ambruknya HRE mengancam seluruh sistem perbankan Jerman dan bahkan likuiditas sejumlah aset pemerintah.

Lalu, bagaimana dengan produsen otomotif Opel atau perusahaan ritel dan tourisme Arcandor? Benarkah perusahaan yang memiliki lebih 10.000 pekerja memiliki peluang lebih besar untuk diselamatkan oleh negara? Kembali pakar anggaran rumah tangga partai SPD Carsten Schneider:

"Bisnis besar ada dalam wacana publik. Perusahaan kecil tidak menjadi fokus dalam diskusi masyarakat. Saya kira, Lembaga Kredit untuk Pembangunan Kembali (KfW) menerima 1.200 proposal untuk mendapatkan pinjaman atau dana jaminan, di antaranya hanya dua, tiga yang diketahui umum. Publik memiliki persepsi yang salah, karena kenyataan yang ada sangat berbeda."

Selain itu, pemerintah tetap harus mempertanggungjawabkan siapa yang menerima bantuan. Juru bicara pemerintah Ulrich Wilhelm

"Dana bantuan Jerman terbuka bagi proposal bisnis yang terguncang akibat krisis keuangan, jadi perusahaan yang sebelum krisis termasuk bisnis sehat dan kini membutuhkan bantuan negara untuk mengatasi dampak krisis global dan pasar keuangan yang tak berfungsi lagi."

Bagi pemerintah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah bisnis yang meminta bantuan pemerintah itu sudah mengalami kesulitan sebelum krisis keuangan melanda. Tapi sebagian politisi menolak argumen ini. Mereka beranggapan, semua pekerja yang terancam kehilangan pekerjaannya berhak menerima bantuan. Karena pada dasarnya, mereka tak bertanggung jawab atas manejem buruk yang menyebabkan perusahaan terjerumus kesulitan. Ada kekuatiran bahwa sikap seperti ini membuka pintu bagi sejumlah bisnis yang hanya ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi menurut Carsten Schneider, kekuatiran ini tak beralasan:

"Komisi pemberian jaminan menolak sejumlah proposal, juga bisnis di mana pemerintah turun tangan. Ini adalah isyarat positif, karena membuktikan landasan kuat dalam pengambilan keputusan."

Salah satu kendala dari luar yang mungkin dihadapi pemerintah Jerman adalah undang-undang persaingan Uni Eropa. Undang-undang tersebut mengizinkan paket penyelamatan negara meski hanya untuk waktu yang terbatas. Dan bantuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyokong kebijakan restrukturisasi. Komisi Eropa memantau kebijakan pemerintah. Dalam kasus Arcandor misalnya Komisi Eropa menyampaikan perasaan skeptisnya. Di masa depan pun intervensi seperti ini mungkin terjadi.

Wolfgang Dick/Ziphora Eka Robina
Editor: Marjory Linardy