Selaku pemimpin tertinggi di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyhono bertanggung jawab atas kekejaman Densus 88 di Maluku, demikian tandas Wim Sopacua, juru bicara Republik Maluku Selatan RMS di Belanda. RMS menganggap tindakan aparat Densus tidak berprikemanusiaan. Seperti insiden pada tanggal 29 Juni 2007 ketika dalam upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri Presiden SBY , RMS menari tarian Cakalele secara damai tapi kemudian ditangkap dan ditindak dengan sangat kejam karena mengibarkan bendera RMS.

Meski sejak tahun 1978 pemerintah Belanda tidak mengakui aktivitas RMS, organisasi sempalan itu memanfaatkan pengadilan independen untuk memeriksa SBY terkait dugaan pelanggaran HAM. Serta merta kabar diajukannya gugatan terhadap SBY, membuatnya membatalkan kunjungan ke negeri kincir angin tersebut. Sementara dari DPR petinggi komisi menyuarakan keberatan dilakukannya dialog dengan RMS. Bila memang masih dianggap duri dalam daging, mengapa banyak upaya keberatan untuk mengiring ke meja perundingan?

Interview bersama Ketua Komisi I DPR Mahfud Shiddiq serta Indria Fernida dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan KontraS.

Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid