JAKARTA: Delegasi pemerintah Indonesia berangkat ke Helsinki tanggal 11 Agustus mendatang. Mereka akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman, MoU, kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus. Menurut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, kedatangan yang agak awal itu, untuk menyiapkan segala sesuatu menjelang penandatanganan. Seperti dikutip kantor berita Antara, Hamid mengatakan masalah substansial MoU itu sudah hampir selesai, tinggal masalah terminologi dan perubahan bahasa. Sementara itu Menko Polhukam Widodo AS mengatakan, jika ada hal-hal yang menyimpang dari kesepakatan, maka ada mekanisme penyelesaiannya. Hal itu juga diatur dalam MoU. Dalam draft MoU disebutkan, untuk mengawasi jalannya kesepakatan akan dibentuk Aceh Monitoring Mission, Misi Pemantau Aceh, yang anggotanya berasal dari Uni Eropa dan ASEAN. Jumlahnya 200 orang, dengan komposisi 50% dari kalangan sipil dan 50% militer.