Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Minggu (27/02) memerintahkan agar pasukan pertahanan nuklir Rusia disiagakan. Langkah ini semakin meningkatkan ketegangan atas invasi yang dilakukan negara itu ke Ukraina.

"Saya memerintahkan menteri pertahanan dan kepala staf umum angkatan bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahan tentara Rusia ke dalam mode layanan tempur khusus," kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi.

Keputusan itu muncul setelah para pemimpin Barat menyetujui gelombang sanksi baru terhadap Moskow, termasuk membekukan aset pribadi Putin dan memotong beberapa akses bank Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Selain itu, Putin juga mengatakan adanya 'pernyataan agresif' dari negara-negara NATO dan sanksi yang meluas dari negara-negara Barat, yang disebutnya 'ilegal'.

Keraguan yang muncul tentang tatanan nuklir

Kepada DW, mantan perwira militer Rusia Konstantin Eggert mengatakan bahwa efek sebenarnya dari perintah Putin tersebut tidak segera jelas. Dia "sulit memahami" apa yang dimaksud Putin ketika mengatakan pasukan nuklir berada dalam siaga yang lebih tinggi.

"Ekspresi yang dia gunakan untuk menunjukkan beberapa keadaan siaga tinggi tidak ada dalam manual militer Rusia," kata Eggert.

Menurut Eggert, ada empat tingkat kewaspadaan di militer Rusia. Keempat tingkatan tersebut adalah: reguler, tinggi, ancaman perang, dan penuh atau lengkap.

"Kekuatan nuklir hampir selalu dalam siaga tinggi," kata Eggert.

Sementara pensiunan jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) yang menjabat sebagai komandan pasukan Angkatan Darat AS di Eropa, Ben Hodges, mengatakan keputusan Putin hanya sekadar ancaman.

"Jika mereka harus membuat keputusan yang mengerikan untuk menggunakan senjata nuklir, tidak peduli seberapa besar atau kecil, itu akan merugikan (Putin) dan Rusia semuanya,” kata Hodges kepada DW.

Taktik jelang pertemuan

Otoritas Ukraina menyebut perintah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyiagakan pasukan pertahanan nuklirnya telah dipertimbangkan demi memberikan tekanan menjelang dialog damai yang akan dilakukan Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarus pada hari Senin (28/02) pagi waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa negaranya tidak takut dengan ancaman Putin tersebut. Dalam pernyataan pada Minggu (27/02), Kuleba menyebut Rusia membatalkan prasyarat untuk perundingan dengan Ukraina setelah mengalami kemunduran militer. Dia menambahkan bahwa Ukraina akan menyimak apa yang dikatakan Rusia nantinya dalam perundingan tersebut.

Dilansir kantor berita dpa, delegasi Rusia telah dalam perjalanan menuju perbatasan Belarusia di dekat Sungai Pripyat. Meski demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memandang skeptis dialog damai tersebut.

"Saya tidak percaya pada hasil dari pertemuan ini, tetapi mari kita coba," kata Zelenskyy.

"Tidak dapat diterima"

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam wawancaranya dengan CBS mengatakan bahwa tindakan Putin tersebut semakin meningkatkan konflik dan "tidak dapat diterima."

Senada dengan Linda, Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan: "Ini adalah pola yang telah kita lihat dari Presiden Putin melalui jalur konflik ini, yang merupakan ancaman manufaktur yang tidak ada dalam rangka untuk membenarkan agresi lebih lanjut."

Dikutip dari kantor berita AFP, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut perintah itu "tidak bertanggung jawab."

"Ini adalah retorika yang berbahaya," kata Stoltenberg.

Ratusan orang di Belarus ditahan karena protes anti-perang

Di Belarus, lebih dari 500 orang telah ditahan karena melakukan aksi unjuk rasa menentang invasi Rusia ke Ukraina. Pusat hak asasi manusia Viasna - pengawas hak asasi manusia paling terkenal di Belarus - memberikan nama-nama 530 orang yang telah ditahan di seluruh negeri.

Dilaporkan aksi unjuk rasa meluas di kota-kota di sekitar Belarus. Di Minsk, pengunjuk rasa membawa bendera dan menumpuk bunga di luar kedutaan Ukraina. Belarus tampaknya telah memainkan peran kunci dalam strategi invasi Rusia, dengan kedua negara telah melakukan latihan militer skala besar bersama-sama sesaat sebelum serangan.

Hingga hari kelima invasi Rusia ke Ukraina, sedikitnya 198 warga Ukraina tewas termasuk tiga orang anak-anak. Pada saat yang sama, Uni Eropa (UE), AS, dan sekutunya mengizinkan lebih banyak transfer senjata untuk membantu Ukraina melawan serangan Rusia.

Pemerintah Australia juga mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan peralatan dan sumber daya ke Ukraina. Menurut pernyataan pemerintah yang dikeluarkan pada hari Senin (28/02), Australia akan bekerja dengan NATO untuk "menyediakan peralatan militer yang mematikan dan tidak mematikan, pasokan medis, dan bantuan keuangan untuk mendukung rakyat Ukraina."

rap/ (AP, AFP, dpa Reuters)