Majelis Nasional Vietnam pada Kamis (12/6) menyetujui rencana besar-besaran untuk menggabungkan sejumlah provinsi dan kota, yang akan memangkas hampir 80.000 lapangan kerja di sektor pemerintahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural sistem administrasi secara masif di negara komunis tersebut.

Dalam pemungutan suara, parlemen yang dikenal sebagai lembaga formalitas dalam sistem satu partai, menyetujui rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah administrasi provinsi dan kota dari 63 menjadi hanya 34.

Reformasi ini digulirkan menyusul kebijakan sebelumnya pada Februari lalu, yang memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22 dan menyebabkan hilangnya 23.000 pekerjaan.

Langkah drastis ini menimbulkan kegelisahan di kalangan warga Vietnam yang terbiasa melihat pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai jaminan kemakmuran seumur hidup.

Demi "mempercepat pembangunan"

Pemimpin tertinggi Vietnam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam, menegaskan bahwa restrukturisasi menyeluruh dalam tata kelola negara diperlukan demi mencapai pembangunan yang "cepat, stabil, dan berkelanjutan".

Dalam pemungutan suara pada Kamis, 461 anggota Majelis Nasional menyetujui rencana pemerintah, satu menolak, dan tiga abstain. Dari 63 provinsi dan kota, hanya 11 yang tidak mengalami perubahan, sisanya digabung.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menggambarkan langkah ini sebagai "revolusi terbesar sejak negara ini didirikan pada 1945," menurut laporan media pemerintah pada Rabu.

"Sebanyak 79.339 pejabat akan terdampak, entah dengan mengundurkan diri atau pensiun dini setelah proses penggabungan ini,” ujar Tra di hadapan Majelis Nasional.

Manajemen pasif menjadi pelayanan aktif

Seorang pejabat provinsi yang diwawancarai AFP menyatakan dirinya merasa "terkejut dan sedih” karena harus pensiun dini setelah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara.

"Saya mungkin akan menerima kompensasi beberapa miliar dong, tapi saya tidak senang,” ujar pria berusia 58 tahun dan anggota Partai Komunis itu, yang meminta identitasnya dirahasiakan. "Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, padahal saya masih merasa sangat mampu bekerja.”

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

To Lam menegaskan bahwa badan administrasi baru ini diharapkan bisa "beralih dari manajemen pasif menjadi pelayanan aktif kepada masyarakat."

Nguyen Thang Loi, 52 tahun, warga Provinsi Thai Binh di utara Vietnam, yang termasuk dalam wilayah yang akan digabung, menyatakan dukungannya, meski menyimpan rasa kehilangan.

"Saya pikir penggabungan ini baik untuk semua dan saya sangat mendukung,” ujarnya kepada AFP. "Tapi saya juga merasa sangat sedih karena nama provinsi kelahiran saya, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, kini akan hilang. Rasanya aneh harus mengatakan saya berasal dari Hung Yen," ujarnya menyebut provinsi tetangga.

Merespons situasi geopolitik

Pemerintah mengumumkan bahwa seluruh kota dan provinsi hasil penggabungan akan mengumumkan kepemimpinan barunya pada 30 Juni, dan mulai beroperasi secara penuh pada awal Juli.

Dalam beberapa hari ke depan, Majelis Nasional juga akan melakukan pemungutan suara terhadap amandemen konstitusi nasional, yang akan mengubah struktur administratif tiga tingkat (provinsi, distrik, dan komune) menjadi dua tingkat. Tingkat distrik akan dihapus, sementara komune akan diperluas.

Vietnam, yang dikenal sebagai pusat manufaktur global, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada tahun 2024 dan menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini, seiring upayanya meraih status "negara berpenghasilan menengah" pada tahun 2030.

Namun, ekonomi Vietnam sangat bergantung pada ekspor. Ancaman mantan Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif hingga 46 persen terhadap produk Vietnam telah mendorong para pejabat Hanoi untuk segera melakukan negosiasi pengurangan tarif.

Reformasi struktural di pemerintahan ini dilaksanakan menyusul kampanye anti-korupsi besar-besaran selama beberapa tahun terakhir, yang dikenal sebagai "blazing furnace" atau "tungku yang menyala.” Kampanye tersebut berhasil membekuk puluhan pengusaha papan atas dan pejabat tinggi pemerintah, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.

Reformasi radikal yang dipelopori oleh To Lam ini menandai perubahan besar setelah periode panjang pemerintahan yang cenderung lamban dalam mengambil kebijakan. Selama bertahun-tahun, pemerintah Vietnam mengutamakan stabilitas dan ketenangan untuk membangun reputasi sebagai negara yang dapat diprediksi, sebuah nilai penting di mata investor asing.

Editor: Hendra Pasuhuk