Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, tidak meyinggung kesepakatan dengan Itamar Ben-Gvir ketika mengumumkan penundaan reformasi yudisial, Senin (27/3) kemarin. 

"Berangkat dari rasa tanggung jawab nasional, Saya memutuskan untuk menunda sidang pembacaan kedua dan ketiga di sesi ini,” kata dia di Yerusalem.

Artinya, rancangan UU yang diprotes karena melemahkan Mahkamah Konstitusi itu belum akan diputuskan oleh parlemen hingga setidaknya akhir April. Padahal sehari sebelumnya, Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, usai meminta pembatalan reformasi.

Penundaan reformasi yudisial selama empat pekan merupakan hasil negosiasi politik antara partai-partai koalisi. Partai Otzama Yehudit pimpinan Ben-Gvir termasuk yang paling santer menolak, bahkan mengancam akan mundur dari koalisi jika reformasi dibatalkan.

Demi mengamankan dukungan Ben-Gvir, Netanyahu diwartakan mengabulkan tuntutannya membentuk Garda Nasional, yang akan mencakup Polisi Perbatasan di wilayah pendudukan di Tepi Barat.

Ambisi lama partai kanan

Tuntutan tersebut bukan hal baru, lapor harian The Times of Israel. Gagasan untuk menempatkan Kepolisian Nasional di bawah Kementerian Keamanan Nasional, yang menambah kewenangan Ben-Gvir, sudah tercantum dalam perjanjian koalisi Bulan Desember silam.

Saat ini, Polisi Perbatasan Israel yang bertugas di wilayah Palestina berada di bawah komando militer. Ben-Gvir ingin agar nantinya pasukan tersebut dilebur ke dalam Garda Nasional yang baru.

Tokoh yang pernah dipidana karena rasisme dan hasutan kebencian itu selama ini menghimpun reputasi sebagai advokat bagi ekstremis Yahudi. Langkah Netanyahu memberikannya kewenangan penegakan hukum di wilayah pendudukan di Palestina sebabnya mengundang kekhawatiran pegiat HAM.

Sejauh ini, Ben-Gvir belum membeberkan rincian mengenai batas kewenangan Garda Nasional, anggaran tahunan atau struktur komando. Kepada media-media nasional, dia membantah tuduhan miring terhadap rencana tersebut, bahwa dirinya "tidak sedang ingin membangun pasukan pribadi.”

Ketegangan mereda, protes berlanjut

Reformasi yudisial oleh koalisi ultrakanan di Yerusalem diniatkan untuk memindahkan sebagian kekuasaan Mahkamah Konstitusi kepada pemerintah. Rencana itu dipandang sebagai upaya melemahkan lembaga yudisial dan sebabnya mengancam demokrasi.

Bagi para demonstran, penundaan reformasi selama empat pekan tidak mengakhiri ancaman tersebut. "Langkah ini cuma upaya untuk melemahkan aksi protes demi menegakkan kediktaturan Netanyahu,” kata Shikma Bressler, salah seorang pemimpin aksi protes. 

Dia bersikeras akan melanjutkan demonstrasi sampai legislasi itu dibatalkan sepenuhnya. "Saat ini bukan waktunya mengendurkan tekanan, melainkan malah menambahnya.”

Di sisi lain, koalisi pemerintah sebaliknya yakin akan menang. Pada akhirnya, "reformasi yudisial akan diloloskan. Garda Nasional akan dibentuk. Angaran yang saya minta untuk Kementerian Keamanan Nasional akan dikabulkan secara utuh,” tulis Ben-Gvir di akun Twitternya, Senin sore. "Tidak ada yang bisa membuat kami takut.”

rzn/hp (rtr,toi,ap)