Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM SI) mengerahkan seribu orang untuk melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senin (11/04). Salah satu tuntutan yang diusung adalah menolak penundaan pemilu 2024.
Semula demonstrasi diagendakan di dekat Istana Merdeka, tetapi berubah menjadi di depan Gedung DPR/MPR RI (Foto: dok. 24/09/2019)Foto: Reuters/W. Kurniawan
"Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di Rumah Rakyat atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal kepada wartawan, Minggu (10/04).
Dalam aksi di DPR RI, BEM SI mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan empat tuntutan. Berikut ini tuntutan mereka:
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
"Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja," ucapnya.
Seperti diketahui, Aliansi BEM SI bakal tetap menggelar demo meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak ditunda. Semula demo bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasi berubah menjadi ke depan Gedung DPR/MPR RI.
Humor dan Kreativitas di Tengah Represi Protes Thailand
Ban bebek karet hingga protes bertema Harry Potter, mewarnai unjuk rasa menuntut pengunduran diri PM Prayuth Chan-ocha, reformasi monarki, dan konstitusi baru. Kultur pop aksi protes Thailand menarik perhatian dunia.
Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS
Ban bebek karet: simbol baru demokrasi
Ban bebek karet kini muncul sebagai simbol baru gerakan pro demokrasi Thailand. Ban bebek karet itu awalnya digunakan untuk mengolok pihak berwenang yang menutup gedung parlemen, yang terletak di tepi sungai Bangkok. Namun, saat pihak berwenang membubarkan pengunjuk rasa dengan meriam air, ban bebek karet itu spontan digunakan oleh demonstran sebagai perisai.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Salam tiga jari ala The Hunger Games
Salam tiga jari ala film "The Hunger Games" telah menjadi simbol utama perlawanan terhadap monarki. Isyarat perlawanan pertama kali muncul pada tahun 2014 sebagai bentuk pembangkangan diam-diam terhadap rezim militer PM Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan melalui kudeta. Referensi kultur pop ini membantu para demonstran menarik perhatian baik dari komunitas domestik maupun internasional.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Dinosaurus: mentalitas ketinggalan zaman
Selama protes, sekelompok aktivis yang dikenal sebagai "Bad Students" menjuluki pemerintah sebagai "dinosaurus" karena pola pikir mereka yang ketinggalan zaman. Para aktivis menyebut diri mereka sebagai "meteorit" yang dapat membuat para pejabat pemerintah punah jika mereka terus menolak untuk berubah. Para aktivis "Bad Students" ini juga menuntut perbaikan sistem pendidikan Thailand yang lamban.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Protes bertema Harry Potter
Mengkritik monarki adalah hal yang tabu di Thailand. Hukum lese majeste negara itu mengatur bahwa warga negara yang "tak hormat" terhadap monarki dianggap sebagai kejahatan. Demonstran menyindir Raja Maha Vajiralongkorn sebagai Lord Voldemort. Dalam film Harry Potter, Voldemort disebut "You Know Who" atau "Dia yang Tak Harus Disebut Namanya".
Foto: Lauren DeCicca/Getty Images
Surat untuk raja
Reformasi monarki sejauh ini merupakan tuntutan yang paling kencang disampaikan dari protes Thailand. Pada November, pengunjuk rasa berbaris ke istana kerajaan untuk mengirimkan surat tulisan tangan kepada raja. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang para pengunjuk rasa, Raja Maha Vajiralongkorn hanya berkata: "Kami mencintai mereka semua" dan menggambarkan Thailand sebagai tanah kompromi.
Banyak demonstran yang geram saat pihak berwenang menggunakan kekuatan berlebihan dalam unjuk rasa damai. Sejauh ini, enam orang mengalami luka tembak dan lebih dari 50 orang luka berat. Setelah bentrokan antara pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pihak berwenang terjadi, demonstran bergerak ke markas polisi untuk melempar cat ke gedung tersebut.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Kesetaraan gender dan hak-hak LGBT+
Gerakan pro-demokrasi telah mengumpulkan pengunjuk rasa dari berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Gerakan protes ini juga mewujudkan keragaman Thailand. Pengunjuk rasa dari kalangan LGBT+ turut bergabung dalam protes. Mereka mendorong kesetaraan gender dan hak-hak LGBT +.
Foto: Athit Perawongmetha/Reuters
Mengecoh pihak berwenang
Demonstran mengubah lokasi unjuk rasa dalam waktu singkat untuk mengecoh polisi. Pihak berwenang pada Rabu (25/11) membentengi gedung Biro Properti Kerajaan di pusat Bangkok dengan kontainer dan kawat berduri. Tetapi pengunjuk rasa mengumumkan pergeseran lokasi ke markas Siam Commercial Bank, di menit terakhir. Raja Maha Vajiralongkorn adalah pemegang saham terbesar di bank tersebut. (pkp/ha)
Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
8 foto1 | 8
Jokowi tegaskan pemilu 2024 tak ditunda
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu terdekat tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jokowi mengatakan penegasan soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan agar tak ada lagi isu soal penundaan hingga '3 periode'.
Iklan
"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," ujar Jokowi.
"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang apa, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," imbuhnya.
Jokowi kembali menegaskan bahwa jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 tetap ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut tak ada yang perlu dipertanyakan soal jadwal pemilu. (Ed: ha/rap)
