Tumbuh di sebuah desa terpencil di Nepal, kakak beradik Mausam Kulung dan Praveen Kulung berbagi mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka dan keluarga.

Sebagai anak seorang petani, keduanya tumbuh dalam kemiskinan. Lapangan kerja hampir tidak tersedia, dan selama beberapa generasi, warga desa tidak memiliki pilihan lain selain pergi ke kota besar atau bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.

Desa mereka tidak memiliki sekolah yang layak maupun infrastruktur publik yang memadai. Kakak beradik itu terpaksa meninggalkan rumah demi melanjutkan pendidikan di ibu kota Nepal, Kathmandu.

Di kamar kos yang remang-remang, Mausam Kulung mengatakan bahwa kepemimpinan elite politik Nepal menunjukkan sikap apatis total terhadap kaum muda di negara itu.

"Mereka mengkhianati anak muda di negeri ini dan tidak pernah peduli dengan masa depan kami,” ujarnya kepada DW.

Mausam menambahkan, perasaan dikhianati yang telah lama terpendam itu akhirnya meledak dalam demonstrasi anti-pemerintah baru-baru ini.

Kedua bersaudara itu memutuskan untuk ikut turun ke jalan. Aksi mereka sebagian dipicu oleh unggahan media sosial yang memperlihatkan anak-anak kaya di Nepal, atau "nepo kids”, hidup dalam kemewahan.

"Video-video itu memancing kemarahan dalam diri kami,” kata Mausam. "Yang terjadi adalah momen kebangkitan. Kami marah pada sistem yang mendorong ketidaksetaraan selama puluhan tahun.”

‘Dia meninggal di pangkuanku'

Ribuan anak muda Nepal merasakan frustrasi serupa. Hampir separuh penduduk Nepal berusia di bawah 30 tahun, dan kemarahan mereka atas apa yang mereka sebut korupsi serta stagnasi politik selama puluhan tahun tidak lagi bisa diabaikan.

Ketika pemerintah memblokir seluruh platform media sosial pada 4 September dengan alasan perusahaan penyedia layanan belum terdaftar secara resmi, kemarahan publik pun meluap di jalanan ibu kota. Di tengah massa anak muda yang menuntut perubahan, Mausam dan Praveen Kulung ikut turun ke jalan.

Namun, aksi yang mulanya hanya dipenuhi yel-yel dan poster protes berubah menjadi kekerasan dan kekacauan dalam beberapa hari. Polisi melepaskan tembakan ke arah demonstran dan menewaskan 19 orang, termasuk Praveen Kulung.

Mausam memeluk kakaknya saat menghembuskan napas terakhir.

"Dia meninggal di pangkuanku. Aku tidak bisa menyelamatkannya,” kata Mausam.

Meski berduka, tekadnya justru semakin menguat. "Perjuangan kami belum selesai,” ujarnya. "Ini baru saja dimulai. Kami tidak akan membiarkan partai-partai korup itu kembali berkuasa.”

Nepal, negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa, berulang kali diguncang pergolakan politik. Setelah monarki berusia 239 tahun dihapus pada 2008 usai perang sipil satu dekade, negara ini telah dipimpin oleh lebih dari selusin pemerintahan.

Demonstrasi ‘disusupi' pihak luar

Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan bahwa rangkaian demonstrasi yang berujung ricuh menewaskan sedikitnya 72 orang dan melukai ratusan lainnya.

Massa membakar gedung parlemen, Mahkamah Agung, hotel mewah, kantor media, serta ribuan bangunan lain termasuk kementerian dan rumah para politisi serta pengusaha.

Namun, kelompok mahasiswa yang memimpin demonstrasi menegaskan bahwa kekerasan dilakukan oleh pihak luar. Kamal Subedi, salah satu pemimpin protes Gen Z, mengatakan tugasnya adalah memobilisasi dan menyatukan berbagai kelompok mahasiswa dengan tujuan bersama menjatuhkan kepemimpinan yang korup.

"Perusakan yang terjadi pada hari demonstrasi itu bukan ulah kami,” kata Subedi kepada DW. "Mereka berusaha mencemarkan gerakan kami.”

"Kebanyakan dari mereka adalah pria dewasa yang memaksa masuk ke kerumunan,” tambahnya, menyebut pelaku perusakan sebagai "penyusup.”

Di jalanan Kathmandu, banyak warga menyuarakan sentimen serupa. Mereka percaya gerakan itu dibajak hingga lepas kendali.

Kekosongan politik di Nepal

Demonstrasi berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, yang kemudian digantikan oleh mantan ketua Mahkamah Agung,  Sushila Karki, sebagai perdana menteri sementara. Menanggapi gerakan Gen Z, Karki berjanji akan "mengakhiri korupsi.”

Karki resmi dilantik usai beberapa hari penuh ketidakpastian dan negosiasi politik. Pemilu Nepal berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.

Dalam proses pembentukan pemerintahan sementara, sejumlah kelompok politik menyerukan agar monarki Nepal dipulihkan, meski sistem pemerintahan itu telah dihapus pada 2008 saat Nepal beralih ke republik.

Subedi, yang ikut dalam perundingan dengan panglima militer saat penentuan perdana menteri interim, mengatakan bahwa banyak pendukung Partai Rastriya Prajatantra (RPP) yang pro-monarki juga mendesak agar militer mempertimbangkan mengembalikan raja.

"Kami menegaskan kepada militer bahwa kami tidak ingin raja kembali,” kata Subedi.

Juru bicara RPP, Gyanendra Shahi, mengatakan kepada DW bahwa partainya mendukung monarki sebagai "simbol otoritas dan persatuan” yang akan "lebih dihormati” di dunia internasional.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Namun, Prakash Rimal, mantan editor Himalayan Times di Kathmandu, menilai sentimen pro-monarki hanya mewakili segmen yang "sangat kecil” dalam politik Nepal. Menurutnya, Nepal sudah berada "terlalu jauh” untuk memberi peluang serius bagi partai-partai monarki merebut kekuasaan.

Rimal, yang mengamati protes Gen Z dari dekat, mengatakan bahwa fokus perjuangan para demonstran adalah melawan "sistem politik yang menurut mereka korup.”

Gen Z Nepal menatap masa depan

Di jalanan Kathmandu, ketidakpuasan terhadap sistem politik masih bergema. Bagi demonstran Gen Z seperti Mausam dan Subedi, perjuangan mereka belum berakhir. Bagi mereka, perlawanan ini bukan sekadar menolak tatanan politik lama, melainkan juga upaya membangun masa depan yang benar-benar baru.

Dengan pemilu yang dijadwalkan Maret tahun depan, para pemuda Nepal yang melek politik mulai berdiskusi tentang kemungkinan membentuk partai baru, di mana Gen Z akan menjadi aktor utama.

"Kami tidak ingin partai lama yang korup maupun tokoh-tokoh lama. Kami butuh pembaruan demokrasi dan pemimpin baru,” kata Subedi kepada DW.

Bagi Mausam, yang harus mengebumikan saudaranya setelah protes, perjuangannya kini terasa sangat personal. "Aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia,” katanya. "Kami siap memperjuangkan masa depan baru bagi Nepal.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Pratama Indra

Editor: Yuniman Farid