Desakan Larangan Mengenakan Jilbab di Seluruh India Menguat
16 Maret 2022
Kelompok Hindu garis keras menuntut pembatasan mengenakan jilbab di ruang kelas di lebih banyak negara bagian India, setelah pengadilan mengesahkan larangan jilbab di negara bagian Karnataka.
Iklan
Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada hari Selasa (15/03), yang mendukung larangan jilbab di negara bagian selatan India pada Februari lalu, juga telah disambut oleh menteri federal utama dari Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi, yang mengatakan siswa harus menghindari mengenakan pakaian keagamaan di kelas.
"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini," kata Rishi Trivedi, Presiden Kelompok Pertama Hindu Akhil Bharat Hindu MahaSabha.
"Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri."
Larangan mengenakan jilbab di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua muslim. Para pengkritik larangan mengatakan keputusan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas muslim yang berjumlah sekitar 13% dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas adalah penganut Hindu.
Pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat dan akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian.
"Jilbab tidak diperbolehkan di kesatuan tentara, polisi, dan kantor-kantor pemerintah, lalu mengapa larangan jilbab dipaksakan di sekolah dan perguruan tinggi?” kata Sekretaris Gujarat VHP, Ashok Raval. "Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal."
Menteri Pendidikan Gujarat Jitu Vaghani menolak berkomentar. Seorang menteri negara dan seorang birokrat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk melarang jilbab di sekolah-sekolah.
Pejabat di Uttar Pradesh, di mana BJP mempertahankan kendali dalam pemilihan negara bagian baru-baru ini, menolak berkomentar dengan mengatakan bahwa keputusan hanya akan diambil oleh pemerintahan berikutnya yang seharusnya sudah menjabat dalam beberapa hari mendatang.
Tempat Dimana Niqab atau Burqa Dilarang
Sementara beberapa kawasan atau negara memberlakukan kewajiban memakai busana Islami yang tertutup, di negara atau wilayah ini, pemakaian niqab dan burqa dilarang.
Foto: picture-alliance/dpa/B. Roessler
Belanda
Menyusul Perancis dan Belgia, di penghujung November 2016, parlemen Belanda menyetujui larangan pemakaian burqa dan niqab di beberapa tempat umum, termasuk di transportasi publik. Alasannya untuk jaminan keamanan publik. Aturan itu masih membutuhkan persetujuan dari senat.
Foto: picture-alliance/E. Daniels
Perancis
Perancis adalah negara Eropa pertama yang melarang pemakaian burqa di tempat umum. Aturan ini perlahan dimulai tahun 2004, dengan pengawasan ketat atas simbol keagamaan di sekolah yang dikelola negara. Tapi April 2011, pemerintah melarang sepenuhnya pemakaian cadar di wilayah publik. Denda bagi pemakainya 150 €, sementara siapa pun yang memaksa perempuan menutupi wajah bisa didenda € 30.000.
Foto: Getty Images
Belgia
Belgia mengikuti jejak Perancis dengan memperkenalkan larangan pemakaian cadar pada tahun 2011. Aturannya melarang seseorang mengenakan pakaian yang mengaburkan wajah mereka di tempat umum. Perempuan yang tertangkap mengenakannya dapat dipenjara hingga tujuh hari atau dipaksa untuk membayar denda sekitar € 1.300.
Foto: AP
Italia
Italia tidak memiliki larangan nasional atas pemakaian niqab atau burqa. Tetapi pada tahun 2010, kota Novara memberlakukan pembatasan itu- meskipun saat ini belum ada ketetapan sistem denda mengenainya. Di beberapa bagian Italia, pemerintah setempat telah melarang 'burqini'.
Foto: picture alliance/dpa/Rolf Haid
Spanyol
Beberapa distrik di Katalonia, Spanyol memiliki hukum terhadap burqa dan niqab. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung membatalkan larangan di beberapa negara bagian, dengan alasan bahwa hal itu "membatasi kebebasan beragama". Tapi beberapa wilayah lain tetap memberlakukannya, berdasar ketetapan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia ECHR yang menyatakan pelarangan jilbab tidak melanggar HAM.
Foto: Reuters/A. Gea
Bulgaria
Menyusul negara-negara lainnya di Eropa kini di Bulgaria, burka pun tak diperkenankan dikenakan di tempat umum- seperti gedung pemerintah dan lokasi wisata- dengan alasan keamanan. Tapi warga boleh memakainya untuk alasan pekerjaan maupun kesehatan.
Foto: DW/T. Vaksberg
Chad
Sejak dua serangan bom bunuh diri pada bulan Juni 2015, pemerintah melarang pemakaian niqab dan burqa di Chad. Perdana menteri Chad, Kalzeube Pahimi Deubet menyebutnya 'kamuflase' dan mengatakan semua burqa yang terlihat dijual akan dibakar. Sedangkan mereka yang kedapatan mengenakannya bisa ditangkap dan dihukum penjara..
Foto: Reuters/M. Ngarmbassa
Kamerun
Sebulan setelah Chad, Kameren mengikuti jejaknya dengan melarang pemakaian burqa, menyusul aksi bom bunuh diri yang oleh orang-orang yang mengenakannya. Larangan itu ditetapkan di lima provinsi di negara itu
Foto: Getty Images/AFP/P. Desmazes
Niger
Jilbab dilarang di Diffa, kawasan yang terteror oleh aksi kelompok Boko Haram. Presiden Niger juga tengah menyarankan agar jilbab pun dilarang.
Foto: Getty Images/AFP/I. Sanogo
Kongo-Brazzaville
Jilbab dengan penutup wajah penuh telah dilarang di tempat umum sejak tahun 2015 untuk mencegah serangan terorisme.
Foto: Getty Images/AFP/G.-G. Kitina
Swiss
Meskipun aturannya baru berlaku di wilayah Tessin, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. Siapapun yang tertangkap mengenakan cadar dapat didenda sampai 9200 €.
Foto: imago/Geisser
Mesir
Parlemen Mesir menggodok undang-undang larangan pemakaian cadar di tempat umum dan lembaga pemerintah. Aturan ini dibahas setelah Universitas Kairo melarang staf akademik mengenakan niqab di kelas suapaya lebih mudah berkomunikasi dengan para mahasiswanya.
Foto: picture alliance/Bibliographisches Institut/Prof. Dr. H. Wilhelmy
12 foto1 | 12
Harapan agar larangan jilbab tidak berlaku nasional
Ayesha Hajeera Almas - yang telah menentang larangan Karnataka di pengadilan dan sekarang mempertimbangkan untuk mendekati pengadilan tertinggi agar larangan itu dibatalkan - mengatakan ada ketakutan nyata bahwa larangan jilbab sekarang akan berlaku secara nasional.
Gadis berusia 18 tahun itu mengatakan dia tidak bersekolah sejak akhir Desember 2021 setelah pihak berwenang melarang gadis-gadis muslim mengenakan jilbab, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian diberlakukan pada awal Februari lalu.
"Semakin kami merasa hidup di India di mana warganya tidak diperlakukan sama," kata Almas dari distrik Karnataka di Udupi, tempat protes dimulai.
"Saya berjuang untuk diri saya sendiri, berjuang untuk saudara perempuan saya, berjuang untuk agama saya. Saya takut akan ada perubahan seperti ini di seluruh negeri. Namun, saya harap itu tidak terjadi."