Ratusan demonstran pro pembebasan Papua yang tergabung dalam aksi damai di beberapa kota di Papua dibebaskan. Sementara di London, berlangsung pertemuan untuk mendorong diadakannya referendum Papua Barat.
Iklan
Kepolisian Indonesia akhirnya melepaskan lagi ratusan simpatisan Komite Nasional Papua Barat, setelah sebelumnya mereka ditahansaat menggelar aksi damai peringatan 1 Mei 1963, yang oleh kelompok pro-pembebasan disebut hari aneksasi Papua oleh Indonesia.
Sekitar 500-an orang yang tergabung dalam aksi pro-pembebasan Papua sebelumnya ditahan di ibukota provinsi, Jayapura, dan puluhan di kota-kota lainnya. Juru bicara polisi Papua, Patridge Renwarin mengatakan: "Mereka mendukung pemisahan Papua dari Indonesia. Kami berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ini bertentangan dengan semangat kesatuan negara Indonesia."
Di lain pihak, aktivis Papua, Markus Haluk kepada Reuters memaparkan demonstran menyuarakan dukungan diadakannya referendum, yang dimonitor langsung secara internasional.
Dalam pertemuan itu, pemimpin kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda bersama para aktivis kemanusiaan., parlemen, dan pengacara mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)untuk mengeluarkan resolusi untuk referendum Papua Barat.
Mereka beralasan PBB perlu menebus "kesalahan" ketika memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengambil kendali wilayah tersebut, sekitar setengah abad lalu. Setelah berlangsungnya apa yang disebut kelompok pro pembebasan Papua sebagai penyatuan paksa 1 Mei 1963, lewat pemungutan suara yang difasilitasi PBB tahun 1969, para perwakilan Papua saat itu memberikan suara di bawah ancaman kekuasaan. Demikian dilansir dalam laporan khusus the Guardian, hari Selasa (03/05).
Kepada the Guardian, Benny Wenda dari Free West Papua mengatakan, "Selama 50 tahun Indonesia membantai rakyat kami ..jumlahnya sekitar 500.000 orang. Kita perlu pasukan perdamaian internasional di Papua Barat."
Pasukan perdamaian untuk Papua
Free West Papua berharap dalam waktu dua tahun PBB dapat mengirim pasukan penjaga perdamaian internasional untuk melindungi orang Papua Barat yang memilih kemerdekaan.
Kopassus Dalam Pusaran Sejarah
Dalam sejarahnya Komando Pasukan Khsusus banyak terlibat menjaga keutuhan NKRI. Tapi di balik segudang prestasi, tersimpan aib yang menyeret Kopassus dalam jerat pelanggaran HAM.
Foto: Getty Images/AFP/R.Gacad
Heroisme Baret Merah
Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulangkali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI.
Foto: Getty Images/AFP/R.Gacad
Kecil dan Mematikan
Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Mendunia Lewat Woyla
Nama Kopassus pertamakali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Terjun Saat Bencana
Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.
Foto: picture-alliance/dpa
Nila di Tanah Seroja
Namun begitu Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Tahun 1975 lima wartawan Australia diduga tewas ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu kemudian diseret ke ranah hukum dan masih belum menemukan kejelasan hingga kini.
Foto: picture-alliance/dpa
Pengawal Tahta Penguasa
Jelang runtuhnya ejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa. Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1998.
Foto: picture-alliance/dpa
Serambi Berdarah
Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh.
Foto: Getty Images/AFP/Stringer
Neraka di Papua
Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.
Foto: Getty Images/AFP/A.Berry
8 foto1 | 8
Bergabung dengan Wenda dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pōhiva, dua orang gubernur Papua Nugini, Powes Parkop dan GarryJuffa serta seorang menteri dari Vanuatu Ralph Regenvanu.
Regenvanu mengatakan kepada Guardian bangsanya selalu mendukung pembebasan Papua Barat, dan ia mendesak Australia serta Selandia Baru yang selama ini mendukung kedaulatan Indoensia atas Papua, untuk bergabung dengan mereka."Saya pikir sikap pemerintah Selandia Baru dan Australia cukup memalukan jika membahas masalah Papua Barat.", ujar Regenvanu.
Seorang pengacara Hak Asasi Manusia, Jennifer Robinson, mencatat kedua negara tersebut juga menukung kedaulatan Indonesia atas Timor Leste sampai "saat-saat terakhir".
"Sangat penting kami terus membangun kampanye masyarakat sipil yang kuat di Australia dan Selandia Baru untuk mendorong tekanan lebih lanjut pada pemerintah untuk melakukan hal yang benar," tandas Robinson kepada the Guardian.
Represi dan menutupi informasi
Seperti dilaporkan Reuters, disebutkan, gerakan separatis di Papua berjalan seiring dengan konflik dan kekerasan yang terjadi semenjak referendum pepentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang didukung PBB digelar tahun 1969.
Namun menurut peneliti politik dan kekerasan etnis, Made Supriatma, pendekatan yang dilakukan Jokowi kerap terhambat di lapangan. Di antaranya dengan tertutupnya informasi terkait masalah Papua. Dalam kolomnya di #DWnesia, Made menjabarkan: “Dalam soal Papua, pemerintah Indonesia agaknya tidak hanya ingin menyembunyikan persoalan dari dunia internasional. .Pemerintah Indonesia menutup informasi untuk rakyat Indonesia sendiri. Sebab jika informasi dibiarkan bebas mengalir maka ia akan membuka borok-borok pemerintahan itu sendiri.”
TNI banyak berjasa menyatukan Indonesia. Tapi kiprah mereka di tiga wilayah justru membuktikan sebaliknya. Pendekatan keamanan yang dianut mabes di Cilangkap justru mendorong separatisme dan mengancam keutuhan NKRI
Foto: AFP/Getty Images/Choo Youn Kong
Ancaman Terhadap NKRI?
Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.
Foto: Reuters/Beawiharta
Api di Tanah Bara
Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.
Foto: T. Eranius/AFP/Getty Images
Rasionalisasi Pembunuhan
Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu
Foto: Getty Images/AFP/T. Eranius
Merawat Konflik, Menjaga Kepentingan
Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste
Foto: picture-alliance/dpa
Seroja Dipetik Paksa
Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.
Foto: picture-alliance/dpa
Petaka di Santa Cruz
Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.
Foto: picture-alliance/dpa
Akhir Kegelapan
Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.
Foto: picture-alliance/dpa/Choo
Serambi Berdarah
Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.
Foto: Getty Images/AFP/O. Budhi
Daerah Operasi Militer
Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.
Foto: picture-alliance/dpa/Saini
Alam Berbicara
Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.