Menjelang KTT istimewa Uni Eropa Senin lusa, semua pihak yang terlibat tampak berupaya untuk sekali lagi memanaskan situasi. Serangan verbal, perang kata-kata, bukan hanya terjadi di Dewan Keamanan PBB. Desas-desus beredar mengenai kemungkinan penghentian pasokan energi dan penerapan sanksi.

Yang terakhir, PM Rusia Vladimir Putin sengaja memulai pertengkaran. Ia menghentikan impor produk unggas dari 19 produsen AS ke Rusia. langkah ini, terang Putin pada CNN, tidak ada sangkut pautnya dengan konflik Kaukasus. Sangat berbeda dengan kampanye pemilu di AS.

Putin mengatakan, “Orang bisa dengan sengaja memperluas konflik demi keuntungan salah seorang kandidat dalam kampanye pemilihan presiden. Jika itu yang terjadi, maka itu sama saja dengan penggunaan sumber administratif dalam pertarungan politik dalam engeri, dalam versi paling buruk, paling berdarah.”

Duta Besar Rusia di PBB Vitali Churkin juga menuding AS dalam sidang DK. Ia menuduh Amerika dan sekutunya bertindak dengan standar ganda. Barang siapa menggunakan kekerasan, seperti di Irak, Afganistan dan di Balkan, tidak bisa menuduh Rusia melakukannya.

Dengan cerdik Churkin menambahkan, “Saya ingin bertanya kepada yang terhormat wakil dari AS, apakah senjata pemusnah massal di Irak sudah ditemukan, atau masih dicari?”

Lucu, begitu komentar dari Washington. Rusia seharusnya berhenti menuduh pihak lain yang bertanggungjawab atas agresi ke Georgia.

Presiden Georgia Michail Saakashvili sekali lagi menekankan, Rusia ingin mengubah peta Eropa,dengan cara-cara kekerasan. Georgia mengakhiri semua hubungan diplomatis dengan Rusia, Jumat kemarin (29/08). Saakashvili berharap, UE bisa memutuskan sanksi bagi Rusia dalam KTT istimewa di Brussel, Senin lusa (01/09).

Kata 'sanksi' bukan hanya memicu reaksi biasa di Moskow. Harian Inggris “Daily Telegraph” memberitakan, berdasarkan keterangan sumber tingkat tinggi di kalangan ekonomi, bahwa Rusia akan menghentikan pasokan energi ke Eropa. Berita itu memang disanggah, namun ibaratnya minyak sudah dituangkan ke atas api.

Satu-satunya yang menunjukkan sikap menahan diri dan seimbang adalah Komisaris dewan Eropa untuk Masalah Hak Asasi manusia, Thomas Hammarberg. Ia mendesak semua pihak yang terlibat agar, di tengah hiruk-pikuknya perdebatan politik, tidak melupakan nasib rakyat di kawasan konflik. Situasi di lokasi konflik sungguh peka.

Hammarberg mengatakan, "Masalahnya, jumlah orang yang dilaporkan hilang sangat besar. Tidak ada yang tahu apakah mereka tewas atau bersembunyi. Kita juga tahu, sejumlah mayat ditemukan di desa-desa dan langsung dimakamkan di lokasi, seperti di halaman rumah. Kemungkinan, jumlah korban lebih banyak daripada yang dilaporkan, misalnya oleh organisasi ‚Human Rights Watch‘.” (rp)