Setelah menghabiskan lima hari di Jerman akhir tahun lalu untuk mendapatkan gambaran tentang situasi HAM di Jerman, Selasa (20/3) kemarin, Komisaris Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Dunja Mijatovic, menyampaikan laporannya dan melihat perlunya perbaikan.

Kemiskinan dan kelangkaan tempat tinggal

Meskipun pemerintah Jerman telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mempermudah akses kepada sistem sosial, Mijatovic yakin bahwa upaya lebih lanjut masih diperlukan. Secara khusus, dia mengkritisi tingginya tingkat kemiskinan yang tidak sebanding dengan kemakmuran negara.

Anak-anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak kemiskinan. Mijatovic memperingatkan, penerima bantuan harus sesegera mungkin diberi tahu tentang hak-haknya. Dia juga mengkhawatirkan naiknya jumlah tunawisma di Jerman.

Hak anak dan disabilitas

Meski ada keinginan politik untuk memperkuat hak anak, realitanya masih jauh panggang dari api. Laporan Mijatovic mengeluhkan, betapa aparat negara tidak memahami, harus memprioritaskan hak anak dalam berbagai keputusan mereka.

Selain itu, dia juga mengritik tidak adanya badan pusat yang mengkoordinasikan hak anak di semua level, serta mendorong pembentukan lembaga penampung keluhan independen.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Mijatovic juga mencatat hanya sedikit kemajuan di Jerman dalam memperkuat hak penyandang disabilitas. "Meskipun program bantuan pemerintah bagi kaum difabel beranggaran besar, penyelenggaraannya tidak inklusif," keluh komisaris HAM Dewan Eropa.

Kebijakan membangun "ruang perlindungan" bagi kaum difabel, seperti sekolah atau sarana khusus, justru dianggap memperkuat isolasi dan memersulit terwujudnya kehidupan berbaur bersama di masyarakat.

Jerman dinilai belum memiliki keinginan kuat untuk mengubah struktur yang ada dan diimbau untuk membangun jejaring bantuan disabilitas yang lebih inklusif dan terbuka.

Perlindungan dari diskriminasi

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Hak Asasi Manusia Uni Eropa, Jerman mendarat di peringkat terburuk dari 13 negara Uni Eropa dalam isu diskriminasi terhadap warga berkulit gelap. Mijatovic meyakini, standar kesetaraan dan nondiskriminasi masih belum dikenal secara luas di Jerman.

"Perhatian khusus harus diberikan pada meningkatnya xenofobia dan rasisme, yang berpotensi melemahkan kohesi sosial dan menggoyahkan institusi demokrasi," kata Mijatovic. 

Secara khusus, dia mencatat bahwa banyak pihak di Jerman prihatin dengan meningkatnya kecenderungan ekstremisme kanan. Tapi kendati Undang-undang Kesetaraan dipandang tidak memadai, pemerintah belum mengajukan jadwal perbaikan dan amandemen, tulis Mijatovic .

Pemerintah Jerman sendiri menyambut laporan HAM Dewan Eropa tersebut, meski menilai sejumlah elemen "tidak mencerminkan realita politik," seperti kritik terhadap bantuan disabilitas atau kemiskinan, menurut keterangan pers di Berlin.

Adapun badan federal yang khusus mengurus anak-anak belum dipandang perlu oleh pemerintah, yang mengklaim akan kembali mencoba memasukkan hak anak di dalam UU Dasar. Selain itu, pemerintah Jerman juga menolak anggapan tidak adanya kemajuan dalam mengimplementasikan standar internasional dalam kebijakan antirasisme.

Namun begitu, pemerintah Jerman mengakui bahwa "perang melawan rasisme adalah sebuah tugas jangka panjang."

rzn/as