Kritik dan pujian bersandingan soal kepatuhan media Jerman terhadap kaidah dan kode etik pers selama tahun 2023. Dalam laporan terbarunya, Dewan Pers Jerman memuji, betapa "dalam isu-isu besar seperti perang di Israel dan Gaza, serta di Ukraina, media cetak dan online telah bekerja dengan bersih," kata juru bicaranya, Kirsten von Hutten.

Namun begitu, belum pernah sebelumnya Dewan Pers menerima laporan pelanggaran kode etik sebanyak tahun ini, yakni sebesar 73 kasus. Dibandingkan dengan 47 kasus pada tahun 2022, kenaikannya mencapai 55 persen. Sering kali hak privasi yang dilanggar. Dalam sebuah kasus, misalnya, media memublikasikan gambar korban tindak kriminal tanpa izin, atau dalam kasus kematian, tanpa seizin anggota keluarga.

Keluhan soal demo pro-Palestina

Sebaliknya, Dewan Pers menggugurkan hampir semua gugatan terhadap pemberintaan media soal perang di Jalur Gaza atau invasi Rusia di Ukraina. Sejak serangan teror Hamas pada tujuh Oktober 2023 dan perang di Gaza, sebanyak 83 aduan pelanggaran diterima, tanpa satu pun dikabulkan. Namun begitu, sebanyak 24 kasus dugaan pelanggaran kode etik pers masih harus diperiksa lebih dalam.

Faktor yang mencolok, menurut Dewan Pers, adalah sebagian besar aduan bukan mengarah kepada pemberitaan perang, melainkan tentang demonstrasi pro-Palestina di Jerman. Keluhan diyakini digerakkan oleh kuatnya prasangka antisemitisme pada kelompok pro-Palestina. Sejumlah aduan, misalnya, dibubuhi komentar seperti, "para pembenci Yahudi memobilisasi diri di penjuru Eropa untuk berdemonstrasi."

Hal ini diakui Sonya Volkmann-Schluck, analis Dewan Pers, yang melaporkan betapa ungkapan antisemtisme acap kali bermunculan dalam aksi protes pro-Palestina. "Sebab itu istilah pembenci Yahudi kami biarkan karena merupakan sebuah interpretasi yang berdasarkan fakta."

Laporan perang Rusia

Angka aduan juga menurun terhadap pemberitaan perang Rusia di Ukraina, yakni 37 kasus yang merupakan separuh dari jumlah aduan pada tahun pertama perang 2022. Dalam dua kasus, Dewan Pers hanya memberikan arahan, yang berbeda dengan teguran karena tidak dipublikasikan.

Dalam kasus lain, unggahan sebuah surat kabar di media sosial menyebutkan bahwa "Rusia mengancam dengan serangan nuklir," yang menurut Dewan Pers menyesatkan. "Padahal di dalam artikel hanya dijelaskan bahwa seorang pakar politik luar negeri Rusia yang menuntutnya," kata juru bicara Dewan Pers Volkmann-Schluck.

Verifikasi demi akurasi

Secara umum, jumlah aduan terhadap pemberitaan media cetak dan online meningkat dari 1.733 menjadi 1.850 kasus pada tahun 2023. Jumlah yang diterima oleh Dewan Pers hanya sebesar 531 kasus. Pada awal pandemi corona, jumlahnya bahkan mencapai dua kali lipat.

Sebagian besar aduan tidak diproses karena tidak mengandung unsur pelanggaran atau aduan terhadap laporan televisi dan radio yang tidak berada di bawah kewenangan Dewan Pers.

Dewan Pers didirikan pada 1956 sebagai instansi pengawasan oleh media dan organisasi kewartawanan. Dalam operasinya, badan ini mendapat dana bantuan dari pemerintah. Diperkirakan untuk tahun 2024, lanskap media Jerman akan kembali dihadapkan pada pemberitaan seputar perang dan pemilihan umum Eropa serta Amerika Serikat.

"Peristiwa-peristiwa ini bisa mempengaruhi struktur politik di Jerman," kata juru bicara Dewan Pers Kirsten von Hutten. Sebab itu dia mengimbau media untuk menaati tangung jawab verifikasi dan akurasi fakta. "Ketelitian menciptakan kepercayaan," imbuhnya.

rzn/hp