Ketika Perdana Menteri Narendra Modi tampil di KTT iklim Dubai pada Desember 2023, ia menyatakan komitmen India untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim.

Momen itu mencerminkan ambisi, sekaligus sinyal bahwa India siap mengambil peran kepemimpinan, terutama sebagai suara dan perwakilan dari Global South, istilah untuk mengelompokkan negara-negara berkembang, 

Pencalonan tersebut mendapat dukungan dari kelompok BRICS (Brasil, Cina, India, dan Afrika Selatan) pada Juli 2025, mewakili kawasan Asia-Pasifik di bawah PBB.

Namun, hanya 18 bulan kemudian, India secara diam-diam menarik diri melalui surat singkat tertanggal 2 April, menurut laporan Climate Home News yang pertama kali mengungkap berita ini.

Konferensi tahunan Conference of the Parties (COP) adalah forum iklim PBB yang mempertemukan 198 pihak (197 negara dan Uni Eropa) untuk merundingkan dan menilai kemajuan serta memberikan respons terhadap perubahan iklim. 

Menjadi tuan rumah konferensi ini bukan hanya soal gengsi, tetapi juga bagaimana sebuah negara berpotensi memberikan pengaruh dalam menentukan agenda, lebih menunjukan diri secara diplomatik, serta membuka ruang untuk membentuk arah percakapan global.

Konsensus iklim yang melemah

Para ahli dan analis kebijakan menilai bahwa penarikan diri India mencerminkan pergeseran prioritas global, di mana COP memiliki status yang lebih rendah daripada sebelumnya di tengah ketidakstabilan global dan kepentingan nasional prioritas di dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, konsensus iklim global telah melemah. 

Perjanjian Paris, sebuah pakta global untuk mengurangi dampak krisis iklim yang mewajibkan negara-negara menetapkan target nasional secara sukarela untuk membatasi pemanasan global, semakin berada di bawah tekanan, terutama dengan pemerintahan Trump yang menarik AS dari perjanjian tersebut untuk kedua kalinya.

"Salah satu alasan utama penarikan diri India tampaknya adalah relevansi COP yang terus menurun dalam mendorong tindakan iklim global yang berarti,” kata Chandra Bhushan, kepala International Forum for Environment, Sustainability and Technology yang berbasis di Delhi.

"Hilangnya kepercayaan di antara negara-negara pada KTT Belem di Brasil, di mana beberapa negara mengingkari komitmen yang telah disepakati sebelumnya, sepertinya menjadi salah satu titik balik,” tambah Bhushan. 

KTT tersebut dihadiri oleh sedikit peserta dan minim keterlibatan politik tingkat tinggi, termasuk AS, yang secara mencolok tidak mengirimkan perwakilan tingkat tinggi. Bhushan juga menyoroti bahwa India telah menunjukkan kesediaannya untuk terlibat dalam multilateralisme iklim. 

Baru-baru ini, India memperbarui NDC untuk periode 2031–2035, rencana aksi iklim di bawah Perjanjian Paris. India menargetkan penurunan intensitas emisi hingga 47% dari pada 2035, 60% kapasitas listrik dari sumber nonfosil, serta tambahan penyerapan karbon 3,5–4 miliar ton karbon dioksida lewat peningkatan tutupan hutan.

Namun, saat ini ada konsensus yang semakin kuat di dalam negeri bahwa tindakan iklim domestik akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. 

"Pendekatan ini kemungkinan akan berlanjut hingga muncul kondisi yang lebih menguntungkan bagi kerja sama multilateral yang lebih efektif,” ujar Bhushan.

Dalam keadaan ini, menjadi tuan rumah KTT tidak lagi dianggap menguntungkan. Meskipun nilai simbolisnya tetap ada, kemampuan untuk mendapatkan hasil yang berarti atau bahkan menarik perhatian global telah menjadi kurang pasti.

Menanggung beban keuangan 

Abinash Mohanty, kepala sektor global perubahan iklim dan keberlanjutan di IPE Global, sebuah organisasi pembangunan internasional, memandang penarikan diri India sebagai langkah pragmatis.

"Pertama, sistem global tidak memenuhi harapan. Negara-negara maju berjanji akan menyediakan 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1.700 triliun) per tahun pada 2020 untuk pendanaan iklim, namun berulang kali gagal memenuhi komitmen tersebut. 

Bahkan, janji-janji baru seperti 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5.100 triliun) per tahun hingga 2035, hanya mencakup sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Di saat yang sama, AS telah melemahkan kepercayaan komitmen iklim global dengan keluar dari Perjanjian Paris dua kali,” kata Mohanty kepada DW.

Bagi negara-negara seperti India, yang secara konsisten menekankan keadilan dan pendanaan iklim, ketidakseimbangan ini semakin sulit diabaikan, tambah Mohanty.

Menurut perkiraan Mohanty, India telah menunjukkan kinerja yang baik di dalam negeri dengan melampaui 50% kapasitas terpasang non-fosil, mencapai 200-Gigawatt kapasitas energi terbarukan terpasang, dan mengurangi intensitas emisi lebih dari sepertiga sejak 2005, sebagian besar menggunakan sumber daya sendiri daripada pendanaan eksternal. 

Mohanty juga menilai, kinerja India di dalam negeri tergolong kuat. Porsi kapasitas listrik nonfosil sudah melampaui 50%, kapasitas energi terbarukan mencapai 200 GW, dan intensitas emisi turun lebih dari sepertiga sejak 2005, sebagian besar dicapai dengan mengandalkan sumber daya sendiri, bukan dana dari luar.

"Menjadi tuan rumah COP33 akan menimbulkan biaya. Hal itu berarti menghabiskan dana dan modal politik yang signifikan untuk mendukung proses global yang, dari perspektif India, belum tentu memberikan hasil adil bagi negara-negara Global South,” kata Mohanty.

"Sebaliknya, India sedang mengubah strategi, dengan berfokus pada platform yang dapat dibentuk langsung, seperti Aliansi Surya Internasional dan koalisi serupa,” tambahnya.

Menghindari sorotan

Menjadi tuan rumah COP33 sebenarnya akan menempatkan India di pusat siklus penilaian global berikutnya, sebuah mekanisme dalam kerangka Perjanjian Paris untuk mengukur kemajuan bersama dalam menekan emisi dan mencapai target iklim.

Namun, posisi ini juga berarti sorotan yang lebih tajam terhadap ketergantungan India pada batu bara, arah emisinya, serta kejelasan jadwal transisi energi. Meski telah membuat kemajuan besar di energi terbarukan, India masih menjadi konsumen dan produsen batu bara terbesar kedua di dunia.

Jurnalis lingkungan Jayanta Basu menilai, sebagai tuan rumah, India akan mendapat tekanan lebih besar untuk menunjukkan target iklim yang lebih ambisius, termasuk jadwal penurunan emisi dan pengurangan ketergantungan pada batu bara, terutama menjelang evaluasi global dalam kerangka Perjanjian Paris.

Menurut Basu pemerintah India sedang menata ulang prioritasnya menjelang pemilihan umum 2029, "mengingat banyaknya tuntutan yang membebani sistem, pemerintah mungkin telah memilih untuk lebih fokus pada prioritas dalam negeri dan acara-acara besar lainnya,” kata Basu.

Di sisi lain, menjadi tuan rumah juga berpotensi meningkatkan tekanan dari negara lain atau kelompok advokasi iklim, yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan di dalam negeri, sesuatu yang mungkin kurang ideal menjelang pemilu. 

Sementara itu, Lavanya Rajamani, profesor hukum lingkungan internasional di University of Oxford menambahkan, sorotan tidak hanya akan tertuju pada kebijakan energi India, tetapi juga pada bagaimana negara itu berinteraksi dengan kelompok kritis, aktivis, dan masyarakat sipil.

Melewatkan peluang?

Pandangan yang sedikit berbeda juga diberikan Rajamani, ia menilai konsensus global soal iklim saat ini bukan melemah, melainkan sedang "menunggu momentum.”

Menurutnya, "keputusan India mundur lebih dipengaruhi faktor domestik. Namun, di tengah perhatian global yang sedang terpecah, langkah ini kemungkinan tidak akan menimbulkan dampak politik atau reputasi yang besar, meskipun India melewatkan kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan di bidang ini,” tambah Rajamani.

Untuk saat ini, India tampaknya memilih lebih berhati-hati dalam menampilkan diri di panggung dunia. 

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz

Editor: Yuniman Farid