Indonesia punya rencana besar untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Demi tujuan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menggalang dukungan dari para pimpinan negara Eropa.

Hal ini dilakukan Jokowi pada pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara di sela KTT G20 2023 di India. Pertama, Jokowi menggalang dukungan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta dukungan Rutte pada proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota OECD. Di depan Rutte, Jokowi juga memaparkan saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.

"Indonesia telah ajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD," kata Jokowi dalam keterangannya, Minggu (10/09).

Selanjutnya, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis dalam rangka proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari OECD. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan Jokowi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Jokowi mengungkapkan merapat ke OECD merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Dia juga meminta kepada Macron untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.

"Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD. Untuk itu, mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta dukungan kepada PM Italia Giorgia Meloni atas keanggotaan Indonesia di OECD. Total ada tiga pimpinan negara benua biru yang diminta Jokowi untuk mendukung Indonesia sebagai anggota baru OECD.

Jalan panjang masuk OECD

Sebelumnya, Sekjen OECD Mathias Cormann sudah melakukan pertemuan langsung dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat awal Agustus yang lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendampingi Jokowi pada pertemuan dengan OECD mengatakan Jokowi sudah menyatakan langsung minat Indonesia untuk bergabung ke OECD.

"Pak Presiden menyampaikan Indonesia ingin proses membership itu bisa berjalan cukup baik dan cepat dan juga manfaat menjadi membership itu harus diyakini karena akan memperbaiki kualitas kebijakan dan juga birokrasi di Indonesia," papar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/08) lalu.

Sri Mulyani menjabarkan Indonesia akan melalui proses keanggotaan yang panjang untuk bisa menjadi anggota OECD.

"Kita akan gunakan benchmark seperti anggota OECD yang lain, yaitu yang pertama Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN, perpajakan, capital movement, public procurement, program antikorupsi, dan environment," terang Sri Mulyani.

Menurutnya, pemerintah sudah banyak melakukan reformasi untuk kepentingan ekonomi Indonesia. Dia menilai reformasi-reformasi kebijakan itu akan membuat mudah Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

"Jadi pada saat Indonesia akan dan ingin jadi anggota OECD, kita tidak memulai dari nol sama sekali, namun juga sudah banyak bidang reformasi yang dilakukan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan OECD," papar Sri Mulyani. (ha)

 

Baca selengkapnya di: Detik News

Di KTT G20, Jokowi Galang Dukungan Pemimpin Eropa Agar RI Masuk OECD