Memang ada aksi-aksi protes, tapi oposisi di Iran tidak terorganisir. Jurnalis Ahmad Zeidabadi mengatakan, saat ini tidak ada gerakan oposisi yang cukup kuat di negaranya.
Foto: hamshahrionline.ir
Iklan
Ahmad Zeidabadi adalah salah satu jurnalis paling terkenal di Iran. Dia pernah mendapat penghargaan Golden Pen of Freedom Award tahun 2010, yang dikeluarkan oleh World Association of News Publishers.
"Ketidakpuasan adalah satu-satunya hal yang menyatukan oposisi di Iran saat ini," katanya kepada DW dalam percakapan telepon.
Dia mengaku agak menghindari media Iran dan juga media sosial, karena platform itu tidak memberikan ruang untuk analisis atau dialog yang masuk akal. Orang-orang yang tidak langsung berpartisipasi dalam aksi menentang rezim sering langsung diklasifikasikan sebagai pendukung rezim dan diserang di media sosial, katanya.
Ahmad Zeidabadi sendiri yakin bahwa sistem politik di Iran memang harus direformasi. Dia sendiri pernah dipenjarakan tahun 2009, tak lama setelah Presiden Mahmoud Ahmadinejad terpilih lagi, karena dianggap terlalu kritis. Dia dan sejumlah jurnalis lain mendekam di penjara selama enam tahun.
Protests in Iran after downing of Ukrainian plane
02:15
This browser does not support the video element.
Oposisi tidak efektif
"Tidak ada gerakan oposisi di Iran yang mampu menyalurkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat," kata Ahmad Zeidabadi. "Ada banyak kelompok di luar Iran yang melihat diri mereka sebagai bagian dari oposisi. Tapi menurut saya, tidak ada yang punya peluang serius atau mendapat dukungan yang signifikan di dalam negeri."
"Bahkan Amerika Serikat juga tidak mengandalkan kelompok-kelompok itu," tambahnya.
Memang media seperti Bloomberg melaporkan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sudah menginstruksikan para diplomatnya agar membatasi kontak dengan kelompok-kelompok oposisi Iran di AS, untuk lebih memuluskan diplomasi yang sedang digalang saat ini.
AS sebelumnya dekat dengan kelompok militan Mojahedin-e-Khalq (MEK), yang oleh Iran diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Organisasi itu disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Rudy Giuliani, pengacara pribadi Presiden Donald Trump.
"Rezim Iran akan melawan sampai tidak ada pilihan lain”
"Republik Islam Iran tidak sedang berada di ambang kehancuran," kata jurnalis dan penulis Iran Reza Alijani. Jadi "kita harus berpikir secara realistis."
Aksi protes menentang kebijakan pemerintah melanda banyak negara Asia, termasuk Afghanistan, India, Iran dan Pakistan. Perempuan sering ada di garis depan aksi unjuk rasa, berhadapan langsung dengan aparat keamanan.
Foto: DW/H. Sirat
Perempuan menentang undang-undang "diskriminatif"
Banyak warga sipil India marah atas undang-undang kewarganegaraan baru yang disebut mendiskriminasi umat Islam. Aksi protes meluas di seluruh negeri. Mereka menuntut Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa membatalkan kembali undang-undang tersebut. Perempuan India menjadi ujung tombak aksi protes di beberapa negara bagian.
Foto: DW/M. Javed
Perjuangan menentang "rasisme"
Mahasiswa perempuan turun ke jalan-jalan di India, menyerukan slogan-slogan menentang langkah-langkah pemerintah yang mereka sebut "tidak konstitusional" dan bersifat rasis. Meskipun demonstrasi adalah hak warganegara, para perempuan menghadapi kecenderungan sikap fasis, kebencian terhadap perempuan, ekstremisme agama, dan kebrutalan polisi.
Foto: DW/M. Krishnan
Melawan penindasan rezim penguasa
Perempuan Iran telah mengalami penindasan patriarki sejak revolusi Islam 1979. Sekarang mereka menuntut persamaan hak, kebebasan berbicara dan berkumpul. Sekalipun sering dihina dan disepelekan pejabat pemerintahan, hal itu tidak membuat mereka mundur. Perempuan di Iran secara aktif berpartisipasi dalam semua demonstrasi politik dan sipil.
Foto: picture-alliance/AP Photo/J. Roberson
Perempuan Pakistan menyerukan "cukup adalah cukup" !
Para perempuan Pakistan yang menuntut persamaan hak sering dipandang rendah perempuan dan dijuluki "agen-agen Barat" atau "mafia LSM". Aktivis feminis umumnya ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Namun itu memotivasi para aktivis untuk bersuara lebih lantang lagi menuntut hak-hak mereka.
Foto: Reuters/M. Raza
Jadi gerakan sosial
Gerakan perempuan di Pakistan kebanyakan memang masih bersifat eksklusif, terutama fokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender, pernikahan dini dan "pembunuhan demi kehormatan". Namun sekarang makin banyak perempuan berpartisipasi aktif dalam unjuk rasa pro-demokrasi.
Foto: DW/T. Shahzad
Jumlah kecil dengan kekuatan besar
Hak-hak perempuan bukan prioritas bagi pemerintah Afghanistan. Demi stabilitas, pemerintah Afghanistan maupun Amerika Serikat melakukan perundingan damai dengan milisi Taliban. Bagi para perempuan, kembalinya Taliban adalah ancaman besar, seperti yang pernah mereka alami selama masa-masa gelap di bawah Taliban. Hanya sedikit perempuan Afghnaistan yang turun ke jalan, tapi suara mereka lantang.
Foto: DW/H.Sirat
Lebih baik daripada di era Taliban
Di bawah kekuasaan Taliban, perempuan kehilangan hak dan kebebasan mereka. Anak-anak perempuan bahkan dilarang ikut pendidikan sekolah. Perempuan juga tidak boleh bekerja atau meninggalkan rumah tanpa pendamping. Sekarang, anak-anak perempuan bisa bersekolah dan bercita-cita tinggi. (hp)
Foto: DW/H. Sirat
7 foto1 | 7
Reza Alijani pernah dipenjara berkali-kali selama 1980-an, sekarang dia tinggal di Paris.
"Kalau melihat sejarah kebijakan luar negeri Republik Islam Iran, terlihat bahwa rezim ini akan terus melawan sampai akhir yang pahit. Mereka hanya akan menyerah ketika tidak ada pilihan lain. Lihat saja yang terjadi dalam negosiasi nuklir yang berlangsung selama 13 tahun."
Bagi Reza Alijani, yang penting sekarang bukan sebuah revolusi berdarah, melainkan menciptakan reformasi jangka panjang yang diterapkan secara efektif. Dia mengusulkan dialog yang intensif di kalangan masyarakat sipil Iran, dan solidaritas yang kuat berkembang di luar jejaring sosial. (hp/vlz)
