Amerika Serikat dan Qatar menandatangani kesepakatan untuk memerangi terorisme saat kunjungan Menlu AS Rex Tillerson ke Doha. Prakarsa ini adalah upaya untuk menyelesaikan krisis diplomatik di kawasan itu.
Iklan
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson hari Selasa (11/7) melakukan pertemuan dengan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Doha. Usai pertemuan, keduanya menandatangani kesepakatan memerangi terorisme, sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk.
Tillerson minggu ini akan melakukan serangkaian pembicaraan untuk menengahi krisis diplomatik antara Qatar dengan Arab Saudi dan sekutunya yang memutuskan hubungan diplomatik dan menutup perbatasan daratnya bulan lalu. Dari Doha, Menlu AS melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi.
"Kesepakatan ini memuat serangkaian langkah yang akan diambil kedua negara dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk melumpuhkan aliran dana terorisme dan mengintensifkan kegiatan kontra-terorisme secara global," kata Tillerson pada konferensi pers bersama di Doha.
Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mendesak negara-negara yang memberlakukan sanksi terhadap Qatar untuk bekerjasama melawan terorisme dengan menandatangani kesepakatan semacam itu.
Namun Arab Saudi mengatakan kesepakatan itu belum mencukupi.
"Langkah ini tidak cukup," kata sebuah pernyataan gabungan yang dirilis kantor berita resmi Arab Saudi SPA. Selanjutnya disebutkan, keempat negara yang memboikot Qatar akan "secara hati-hati memantau keseriusan otoritas Qatar dalam memerangi segala bentuk pembiayaan, dukungan dan penampungan terorisme."
Departemen Luar Negeri AS memperingatkan bahwa krisis tersebut bisa berlangsung berbulan-bulan. Namun Tillerson menyatakan optimis dapat meredakan situasi.
"Saya berharap kita bisa membuat kemajuan untuk mewujudkan itu," katanya setelah bertemu dengan pimpinan Qatar.
"Qatar telah cukup tegas dalam posisinya dan saya pikir ini sangat masuk akal dan kami ingin melakukan perundingan sekarang, tentang bagaimana kita memandang ke masa depan," kata Tillerson.
Mesir menyatakan, pertemuan wakil keempat negara dengan Tillerson di Jeddah hari Rabu (12/7) "mencerminkan keinginan keempat negara untuk meningkatkan koordinasi dan menggarisbawahi persatuan mereka mengenai cara-cara untuk menghadapi Qatar di masa depan."
Krisis diplomatik ini adalah yang melanda kawasan itu sejak dibentuknya Dewan Kerjasama Teluk Gulf Cooperation Council (GCC) tahun 1981.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir 5 Juni lalu mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar sekaligus memberlakukan serangkaian sanksi terhadap negara itu. Mereka menudur Doha mendukung ekstremisme Islam dan terlalu dekat dengan Iran.
Keempat negara juga mengeluarkan 13 butir tuntutan dan memberi ultimatum 14 hari kepada Qatar yang telah berakhir minggu lalu, antara lain penutupan stasiun siaran Al-Jazeera dan penutupan pangkalan militer Turki di Qatar. Namun Qatar menolak tuntutan itu dan mengatakan, hal-hal yang diajukan tidak realistis dan melucuti kedaulatan negaranya.
Amerika Serikat dan sekutunya di Barat memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang luas di kawasan Teluk, yang memasok seperlima kebutuhan minyak dunia. Qatar juga menjadi basis pangkalan udara militer terbesar AS di kawasan Teluk, sementara Bahrain menampung Armada Kelima Angkatan Laut AS.
Inilah Daftar Tuntutan Arab Saudi Kepada Qatar
Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lain mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar untuk memulihkan hubungan diplomatik. Doha antara lain harus mengusir militer Turki dan menyanggupi semua butir tuntutan dalam 10 hari.
Foto: Picture alliance/abaca/B. Press
1. Akhiri Afiliasi Teror
Menghentikan dukungan dan memutuskan hubungan dengan semua "organisasi teroris," terutama Ikhwanul Muslimin, al-Qaida, Islamic State dan Hizbullah di Libanon. Selain itu Doha juga harus secara formal mendeklarasikan kelompok-kelompok tersebut sebagai organisasi teror.
Foto: picture-alliance/Zuma Press
2. Tutup Aljazeera
Menutup stasiun televisi terbesar di Arab, Al-Jazeera dan sejumlah media lain yang dibiayai dari Doha. Daftarnya antara lain mencakup Arabi21, Rassd, Al-Araby Al-Jadid dan Middle East Eye.
Foto: Reuters
3. Usir Militer Turki
Segera mengusir militer Turki yang ditempatkan di Qatar dan menghentikan semua bentuk kerjasama pertahanan dengan Ankara. Turki sebelumnya menambah jumlah pasukan di Qatar dan menawarkan program pendidikan militer untuk Qatar.
Foto: picture-alliance/dpa/N. Hodge
4. Hentikan Pendanaan Teror
Menghentikan pendanaan kepada semua individu, kelompok atau organisasi yang dianggap sebagai organisasi teror oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat dan negara-negara lain.
Foto: picture alliance/Photoshot
5. Deportasi Tersangka Teroris
Menyerahkan "tersangka teroris" yang masuk dalam daftar buronan di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain ke negara asalnya. Selain itu Riyadh memerintahkan Qatar membekukan semua aset milik yang bersangkutan dan menyerahkan semua informasi terkait tempat tinggal, kegiatan dan keuangan.
Foto: Getty Images/AFP/A. Karimi
6. Akhiri Intervensi di Negara Lain
Mengakhiri segala bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri semua negara berdaulat, tidak lagi memberikan kewarganegaraan kepada buron asal Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, serta mencabut kewarganegaraan milik penduduk asing yang dilarang menggunakan kewarganegaraan ganda oleh negara asalnya.
Foto: picture-alliance/AP Photo
7. Hentikan Dukungan Terhadap Oposisi
Menghentikan hubungan dan kerjasama dengan kelompok oposisi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain. Menyerahkan semua informasi yang merinci kerjasama dan dukungan Qatar terhadap kelompok oposisi tersebut.
Foto: Getty Images/J. Ernst
8. Membayar Kompensasi
Membayar uang ganti rugi dan kompensasi untuk setiap jatuhnya korban jiwa dan kerugian finansial lain yang disebabkan oleh kebijakan politik Qatar. Jumlahnya akan ditentukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah di Doha.
Foto: picture-alliance/dpa
9. Belenggu Kebijakan Luar Negeri
Mendukung kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi milik negara-negara Teluk dan negara Arab lain, serta mentaati kerjasama ekonomi yang dibuat dengan Arab Saudi pada 2014.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
10. Pengawasan Total
Menyetujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari atau tawaran normalisasi hubungan diplomatik akan dicabut. Arab Saudi juga mewajibkan audit bulanan di tahun pertama setelah Qatar menyanggupi daftar tuntutan, lalu audit per triwulan di tahun kedua. Selain itu Qatar akan diawasi setiap tahun selama 10 tahun ke depan. (rzn/hp: afp,rtr)