Pada sore hari 14 Oktober 2016, empat pria bertopeng menerobos masuk ke dalam rumah Paquito Mejos di Manila. Pria berusia 53 tahun itu adalah ayah lima anak yang bekerja sebagai teknisi listrik di proyek konstruksi. Ia diketahui sesekali menggunakan shabu—sejenis metamfetamin. Dua hari sebelumnya, Mejos menyerahkan diri kepada aparat setempat setelah mengetahui namanya tercantum dalam "daftar pengawasan” tersangka narkoba.

Dua tembakan terdengar. Beberapa saat kemudian, penyelidik kepolisian tiba di lokasi dan disebut dibantu oleh para pria bersenjata tersebut. Dalam laporannya, polisi menyebut Mejos sebagai "tersangka pengedar narkoba” yang "mengacungkan senjata [ke arah polisi], namun petugas berhasil lebih dahulu menembaknya hingga tewas seketika.” Polisi mengklaim menemukan satu paket shabu dan sepucuk pistol di tempat kejadian.

"Paquito tidak pernah memiliki senjata,” papar seorang kerabatnya. "Dan hari itu dia juga tidak membawa shabu,” demikian dikutip organisasi pemantau HAM Human Rights Watch pada 2017.

Paquito Mejos hanyalah satu dari ribuan korban dalam "perang melawan narkoba” yang dicanangkan Duterte. Jumlah pasti korban tewas sepanjang 2016 hingga 2022 masih diperdebatkan. Kepolisian Filipina menyebut angkanya mencapai sekitar 7.000 orang, sementara Human Rights Watch, Amnesty International, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag memperkirakan jumlah korban bisa mencapai 30.000 jiwa.

ICC: "Kejahatan terhadap kemanusiaan”

ICC menuduh Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia diduga terlibat sebagai "pelaku tidak langsung” dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan sistematis.

Penyelidik mengajukan sedikitnya 78 kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang diyakini melibatkan dirinya secara langsung. Selain itu, ia juga dituduh mendorong aparat kepolisian dan pembunuh bayaran untuk "menetralisir” para tersangka kriminal.

Sidang pendahuluan di ICC saat ini bertujuan menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan utama. Keputusan dijadwalkan keluar pada Mei 2026. Jika berlanjut, Duterte akan menjadi mantan kepala negara pertama dari Asia yang diadili di Den Haag.

Dari Davao ke Manila

Karier politik Duterte bermula di Davao, selatan Mindanao. Hingga dekade 1980-an, Davao dikenal sebagai salah satu kota paling berbahaya di Filipina, dengan maraknya pembunuhan, kejahatan narkoba, perampokan, dan baku tembak antargeng.

Situasi berubah selama 22 tahun Duterte menjabat wali kota. Ia membangun reputasi sebagai figur yang keras terhadap kejahatan. Duterte menerapkan kebijakan "tanpa toleransi” dan memberi kewenangan luas kepada polisi untuk menggunakan kekuatan mematikan jika tersangka melawan saat ditangkap.

Ia juga dituding bekerja sama dengan kelompok pembunuh bayaran yang dikenal sebagai "Davao Death Squads.” Laporan menyebutkan, antara 1998 hingga 2015, kelompok ini mengeksekusi lebih dari 1.400 orang tanpa proses hukum—termasuk pelaku kejahatan ringan, pengedar narkoba, bahkan anak jalanan.

Meski menuai kecaman dari organisasi HAM, Duterte justru meraih popularitas besar di tingkat lokal. Di bawah kepemimpinannya, Davao berubah menjadi salah satu kota yang relatif aman dan berkembang secara ekonomi. Dijuluki  "The Punisher” atau ”Penghukum” ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2016 dan menang telak.

Retorika keras dan kekerasan mematikan

Sebagai presiden, Duterte memperluas "perang melawan narkoba” ke seluruh negeri. Meski sejumlah bos kartel juga menjadi target, sebagian besar korban adalah pelaku kejahatan kecil, pengguna narkoba, bahkan warga tak bersalah—terutama di kawasan miskin Manila dan kota-kota lain.

Pernyataan-pernyataannya kerap memicu kemarahan internasional. "Jika Anda mengenal seseorang yang kecanduan, bunuhlah mereka,” ujarnya kepada warga kawasan kumuh di Manila tak lama setelah pelantikannya pada Juli 2016. Pada Desember tahun yang sama ia berkata, "Di Davao, saya melakukannya sendiri. Untuk menunjukkan kepada anak-anak (dari polisi): ‘Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak?'”

Kontroversi semakin memuncak ketika sejumlah pengkritik membandingkan kebijakan antinarkobanya dengan kejahatan rezim Nazi. Duterte menanggapi perbandingan itu dengan mengatakan bahwa Hitler telah "membantai jutaan orang Yahudi. Nah, di sini ada tiga juta pecandu narkoba. Saya ingin membantai mereka semua.”

Menurut laporan Amnesty International, sejumlah polisi diduga menerima imbalan tidak resmi untuk setiap tersangka yang mereka bunuh—imbalan yang tidak diberikan jika hanya melakukan penangkapan.

Perang yang belum usai

Pada Juni 2022, setelah enam tahun menjabat, Duterte lengser dari kursi presiden. Pemilu dimenangi oleh Ferdinand Marcos Jr, putra mantan diktator Ferdinand Marcos. Penangkapan Duterte pada Maret 2025 dan pemindahannya ke Den Haag dinilai lebih berkaitan dengan dinamika politik domestik ketimbang perubahan sikap terhadap kebijakan narkoba.

Perang melawan narkoba sendiri tidak pernah secara resmi dihentikan, bahkan di bawah pemerintahan penerusnya. Sejumlah regulasi era Duterte masih tetap berlaku. Menurut Amnesty International, angka pembunuhan di luar proses hukum memang sedikit menurun.

Namun praktik tersebut belum sepenuhnya berhenti. Pemerintah Filipina mengklaim telah membongkar sejumlah jaringan narkoba dan menghancurkan laboratorium produksi. Meski demikian, para pengkritik menggambarkan situasi yang lebih suram: meningkatnya kekerasan dan melemahnya supremasi hukum justru memberi ruang bagi kartel narkoba untuk beradaptasi dan merestrukturisasi jaringan mereka. Pemerintah dinilai gagal memberantas peredaran shabu dan narkoba lainnya secara permanen.

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha