Pengadilan korupsi mantan eksekutif minyak Vietnam yang diduga diculik dari Jerman digelar hari Senin (08/01). Terdakwa yang diculik ini kini diajukan ke meja hijau dan terancam hukuman mati.
Foto: picture alliance/AP Photo/Doan Tan
Iklan
Di sebuah tempat terbuka di Kota Berlin, pada siang tengah hari bolong, Juli tahun lalu, seorang pria Vietnam berusia 51 tahun, tiba-tiba diseret ke sebuah van dan dilarikan untuk dibawa kembali ke Vietnam.
Diduga pelaku penculikan itu adalah agen intelijen Vietnam yang menyamar. Pria yang diduga diculik itu bernama Trinh Xuan Thanh, seorang terdakwa kasus korupsi di Vietnam. Serta-merta, insiden ‘penculikan‘ terhadap mantan eksekutif minyak Vietnam tersebut memicu krisis diplomatik. Kementerian Luar Negeri Jerman menyebut tindakan tersebut sebagai aksi ‘penculikan‘ dan ‘pelanggaran hukum‘.
Trinh Xuan Thanh, mantan fungsionaris Partai Komunis VietnamFoto: picture-alliance/dpa/Privat
Pemerintah Vietnam menyangkal tudingan bahwa agen rahasianya yang melakukan penculikan tersebut dan menegaskan bahwa Thanh yang selama ini jadi buronan telah kembali ke tanah air dengan sukarela untuk menghadapi dakwaan.
Pengadilan pun digelar
Kini setengah tahun setelahnya, memasuki minggu kedua bulan Januari 2018, pengadilan di Hanoi memulai persidangan terhadap Trinh Xuan Thanh, mantan kepala Konstruksi Petro Vietnam --perusahaan minyak yang dikelola negara -- atas tuduhan salah urus dan penggelapan uang. Thanh hadir di hadapan pengadilan bersama mantan anggota komite politik Dinh La Thang dan 20 pejabat senior lainnya. Mereka dituduh menyebabkan kerugian negera sebesar 5,2 juta dollar AS dalam kasus pembangunan pembangkit listrik termal.
"Ini adalah kasus yang sangat serius, menarik perhatian publik luas," kata sebuah pengumuman online oleh Pengadilan Rakyat Hanoi, dengan menambahkan bahwa semua terdakwa memegang jabatan penting di institusi-institusi milik negara.
Setelah menjalani hukuman percobaan dua minggu, Thang dan Thanh menghadapi ancaman 20 tahun penjara atas kasus salah urus. Selain itu Thanh menghadapi tuduhan penggelapan, yang ancamannya adalah hukuman mati.
Peringkat Korupsi Negara Anggota ASEAN
Indonesia bukan yang terkorup di Asia Tenggara. Tapi pemerintah di Jakarta tertinggal jauh dibandingkan negeri jiran dalam urusan memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi.
Foto: Reuters
Singapura - Peringkat 7 dari 175 Negara
Negeri singa laut ini sejak lama dikenal minim korupsi. Dari tahun ke tahun Singapura nyaris tak pernah absen dari daftar 10 besar negara terbersih di dunia. Namun begitu beberapa sektor tetap dianggap rawan korupsi, antara lain media, industri dan partai politik.
Foto: AFP/Getty Images
Malaysia - 50 dari 175
Praktik korupsi di Malaysia didorong oleh sistem pemerintahan. Sumbangan buat partai politik misalnya, baik dari perusahaan maupun individu, tidak dibatasi dan partai tidak diwajibkan melaporkan neraca keuangannya secara terbuka. Kendati bergitu sejak 2013 Malaysia naik tiga peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi milik Transparency International.
Foto: Reuters/O. Harris
Thailand - 85 dari 175
Pertalian erat antara politik dan bisnis dinilai menjadi sumber terbesar praktik korupsi di Thailand. Tidak jarang posisi puncak di kementrian diambilalih oleh pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Thailand juga termasuk negara yang paling sedikit menjebloskan koruptor ke penjara.
Foto: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images
Filipina - 85 dari 175
Pemerintah negeri kepulauan di tepi laut Cina Selatan ini telah berbuat banyak buat mencegah praktik korupsi. Hasilnya posisi Filipina melejit dari peringkat 94 tahun 2013 lalu ke posisi 85 di tahun 2014. Pencapaian tersebut tergolong apik, mengingat tahun 2011 Filipina masih bercokol di peringkat 129 dari 175 negara.
Foto: picture-alliance/dpa
Indonesia - 107 dari 175
Indonesia berada di peringkat 114 tahun 2013 silam. Dibandingkan negeri jiran yang lain seperti Filipina, pemerintah di Jakarta masih tergolong lambat memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi negara. Sejak awal berdirinya 2004 silam, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tercatat cuma mampu menangani sekitar 660 kasus dugaan korupsi, yang membuahkan 322 tuntutan di pengadilan.
Foto: R. Isabell Duerr
Vietnam - 119 dari 175
Negara komunis Vietnam adalah satu dari sedikit negara ASEAN yang tertinggal di bidang penanganan korupsi. Uniknya sebagian besar kasus dugaan korupsi di Vietnam terjadi di sektor swasta. Baru-baru ini empat pejabat perusahaan kereta api negara dipecat lantaran terlibat dalam kasus suap senilai 758.000 US Dollar. Maraknya korupsi menjadi alasan rendahnya keterlibatan investor asing di Vietnam.
Foto: DW/R. Ebbighausen
Laos - 145 dari 175
Laos tidak cuma tertinggal, malah merosot dari peringkat 140 di tahun 2013 ke posisi 145 tahun lalu. Pemerintah Laos berupaya menghadang gelombang korupsi dengan mendirikan lembaga anti rasuah 2011 silam. Namun hingga kini belum tercatat adanya kasus korupsi besar yang masuk ke pengadilan.
Foto: Global Witness
Kamboja - 156 dari 175
Sejak 2010 pemerintah Kamboja memiliki Undang-undang Anti Korupsi. Tapi perangkat hukum tersebut dinilai tidak melindungi individu yang melaporkan kasus korupsi. Pelapor bisa dihukum penjara jika tudingannya tidak terbukti. Selain itu Kamboja juga mencatat jenis korupsi paling barbarik, yakni menyuap aparat negara untuk melakukan penculikan dalam bisnis perdagangan manusia.
Foto: Reuters
Myanmar - 156 dari 175
Negara yang dikenal dengan nama Burma ini memperbaiki posisi satu peringkat dari 157 ke 156 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014. Berada di bawah kekuasaan militer yang korup selama berpuluh tahun, Myanmar yang kini berada di bawah pemerintahan sipil masih kesulitan menanggulangi maraknya korupsi. Sebanyak 60% perusahaan, baik lokal maupun internasional, mengaku harus menyuap buat mendapatkan izin.
Foto: Reuters
9 foto1 | 9
Aksi gencar Vietnam dalam berantas korupsi
Dalam kasus terkait, pekan lalu Singapura mendeportasi petugas intelijen Vietnam yang buron Phan Van Anh Vu, yang memegang pangkat senior di dinas kepolisian rahasia. Vu mencoba mencari suaka di Jerman, kata pengacaranya, dengan alasan dia mungkin memiliki informasi tentang penculikan Thanh di Jerman.
Di Ho Chi Minh City persidangan 46 orang - termasuk mantan konglomerat perbankan Pham Cong Danh dan Tram Be - juga dimulai pada hari Senin ini. Mereka dituduh melanggar peraturan pinjaman yang menyebabkan kerugian Vietnam Construction Bank sebesar 270 juta dollar AS.
Transparency International telah menempatkan Vietnam pada urutan 113 dari 176 dalam indeks korupsi, lebih buruk daripada negara-negara Asia Tenggara, Thailand, Filipina dan Myanmar.
Pemerintah komunis Vietnam telah memulai kampanye anti-korupsi, yang menurut pengamat didorong secara politis dan mencerminkan tindakan keras korupsi di negara tetangga Cina. Sejumlah mantan pejabat, bankir dan eksekutif negara telah ditangkap atau dipenjara, termasuk seorang bankir senior yang dijatuhi hukuman mati.
Kasus penculikan ini bukan pertama kalinya
Fakta penculikan orang-orang di Jerman dan dilarikan ke luar negeri telah terjadi beberapa kali di masa lalu, terutama dalam konteks Perang Dingin. Di antaranya penculikan terhadap Jeffrey M. Carney alias Jens Karney. Saat ia meninggalkan apartemennya di Berlin-Friedrichshain pada tanggal 22 April 1991, enam pria mendekatinya. Mereka menyeret Karney ke mobil dan membawanya pergi. Karney dicurigai menyerahkan dokumen rahasia Amerika Serikat ke Kementerian Keamanan Negara (Stasi) Jerman Timur, saat ditempatkan sebagai tentara Amerika Serikat di Berlin Barat.
Penculikan Carney menurut pendapat pengacara, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional- terutama sejak lima minggu sebelum hak pendudukan telah berakhir dan oleh karena itu Amerika tidak memiliki hak khusus di Jerman.
Setelah 11 tahun dipenjara, Carney dilepaskan dari penjara Fort Leavenworth pada tahun 2003 dan dia mencoba pindah ke Jerman. Namun, pihak berwenang di Jerman menolak untuk mengakui Carney sebagai warga negara Jerman.
Mereka yang ditahan dan tersingkir
Gerakan bersih-bersih di Saudi turut menyapu para pangeran & pejabat yang selama ini tak tersentuh. Namun penyingkiran mereka juga dinggap untuk mengukuhkan posisi Putra Mahkota. Siapa saja yang ditahan dan tersingkir?
Foto: Reuters/Saudi Press Agency
Pangeran Al-Waleed bin Talal
Sang pangeran dikenal sebagai seorang miliuner dan pemilik perusahaan investasi raksasa Kingdom Holding. Keluarga kerajaan yang dikenal lantang bersuara ini, diketahui memiliki saham di perusahaan raksasa dunia seperti Twitter, Apple dan Citigroup. Pria yang aktif mengadvokasi hak perempuan ini dituding melakukan praktik pencucian uang dan penyuapan serta memeras pejabat.
Foto: picture-alliance/dpa/H. Ammar
Pangeran Miteb bin Abdullah
Ada dua putra mendiang Raja Abdullah yang ditahan. Putra pertama adalah Pangeran Miteb, yang dulunya dianggap berpotensi menduduki tahta Putra Mahkota. Sebelum ditahan, ia terlebih dahulu dilengserkan dari posisinya sebagai menteri garda nasional. Ia dituding melakukan penggelapan dan memberi kontrak ke perusahaannya untuk proyek walkie talkie & perlengkapan militer bernilai miliaran Riyal Saudi.
Foto: Reuters/P. Wojazer
Pangeran Turki bin Abdullah
Putra mendiang Raja Abdullah lainnya yang ditahan adalah Pangeran Turki. Mantan gubernur Riyadh ini ditahan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Metro Riyadh dan memanfaatkan pengaruhnya untuk mendapatkan kontrak proyek yang diberikan ke perusahaannya sendiri.
Foto: picture-alliance/dpa/SPA
Pangeran lainnya...
Ada dua nama pangeran yang terungkap turut ditahan yakni Pangeran Fahad bin Abdullah bin Mohammad al-Saud, mantan wakil menteri pertahanan dan Pangeran Turki bin Nasser, mantan kepala pusat Meteorologi dan Lingkungan Hidup. Belum diketahui pada kasus korupsi apa keduanya diduga terlibat.
Foto: Getty Images/AFP/A. Hilabi
Alwalid al-Ibrahim
Pengusaha Saudi ini dikenal memiliki koneksi dekat dengan keluarga kerajaan. Ia memimpin grup Middle Eastern Broadcasting Company (MBC), perusahaan media swasta terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Setelah beroperasi 26 tahun, MBC kini memiliki 18 saluran televisi. Sosoknya kerap masuk daftar 50 pengusaha berpengaruh versi Arabian Business. Penyebab pengusaha ini ditahan belum diketahui.
Foto: picture-alliance/abaca/Balkis Press
Ibrahim Al-Assaf
Ibrahim al-Assaf, dulunya adalah mantan menteri keuangan dan anggota komisaris perusahaan minyak nasional, Aramco. Al-Assaf ditahan atas tuduhan melakukan penggelapan dana dalam proyek perluasan Masjidil Haram. Selain itu, ia juga diduga memanfaatkan jabatannya untuk meraih informasi internal dalam upaya membeli sejumlah tanah.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
Adel al-Fakieh
Sejak April 2007, ia menjabat sebagai menteri keuangan hingga akhirnya dicopot dari posisinya bersamaan waktunya dengan penggulingan Pangeran Miteb bin Abdullah dari posisi menteri garda nasional. Ia pernah memainkan peran penting dalam menyusun reformasi yang disiapkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Tidak diketahui alasan pasti penangkapannya. ts/rzn (ap, reuters, bbc)
Foto: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
7 foto1 | 7
Penculikan seorang komponis Korea, Isang Yun
Berlin, dan selalu terjadi Berlin. Komponis Korea, Isang Yun diculik di kota yang terbelah itu. Pada pagi hari tanggal 17 Juni 1967, dua orang penelepon berbahasa Korea meminta saran pada Yun untuk sebuah organisasi musik. Tawaran untuk datang ke apartemen Yun di Spandau, ditolak penelepon. Yun mengemudikan mobilnya ke sebuah tempat pertemuan di pusat kota Berlin. Di sana, pria yang tinggal di Jerman sejak tahun 1950 itu dibawa ke Seoul melalui Kedutaan Korea Selatan di Bonn.
Tuduhan terhadap Isang Yun: mempersiapkan sebuah revolusi dan melakukan aksi spionase bagi Korea Utara. Dari hukuman penjara seumur hidup, hukumannya kemudian dikurangi menjadi sepuluh tahun penjara. Setelah merebaknya protes internasional, Yun dibebaskan pada awal 1969 dan dapat kembali ke Republik Federal Jerman. Dua tahun kemudian ia menerima kewarganegaraan Jerman di Berlin.
Komponis Isang YunFoto: picture-alliance/dpa
Aktor paling bersemangat dalam "industri penculikan" di Jerman adalah Kementerian Keamanan Negara (Stasi) Jerman Timur dan badan intelejen Soviet KGB. Sampai pertengahan 1960-an, mereka menculik sekitar 400 orang ke Jerman Timur. Kebanyakan korbannya adalah penentang rezim partai Persatuan Sosialis Jerman, SED.
Di antara kasus yang paling terkenal adalah yang menyangkut jurnalis Jerman, Karl Wilhelm Fricke, yang melarikan diri dari Jerman Timur pada tahun 1949 ke Republik Federal Jerman dan melaporkan secara kritis tentang rezim SED. Ketika agen Stasi menculik Fricke dari sebuah apartemen di Berlin pada tanggal 1 April 1955.
Agen rahasia kemudian membawa jurnalis tersebut ke Berlin Timur di malam hari, di mana dia disiksa di penjara Stasi di Hohenschönhausen. Dalam sebuah persidangan rahasia, Fricke dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Setelah dibebaskan, wartawan tersebut awalnya pindah ke Hamburg sebelum bekerja di kantor media Deutschlandfunk di Kota Köln.
ap/vlz (berbagai sumber)
Pemimpin Politik Yang Terjerembab
Korupsi, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan. Inilah beberapa tokoh politik yang pernah mencapai puncak karir, namun akhirnya terjerembab karena masalah hukum dalam lima tahun terakhir.
Foto: picture-alliance/AP Photo/E. Peres
Luiz Inacio "Lula" da Silva, Brasil
Lula dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang terkait skandal "Cuci Mobil", sebuah penyelidikan korupsi luas di kalangan elit Brasil. Lula, yang pernah menjabat presiden antara tahun 2003 dan 2010, dijatuhi hukuman 9,5 tahun penjara. Dia masih bisa mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Foto: picture-alliance/AP Photo/E. Peres
Cristina Fernandez de Kirchner, Argentina
Cristina Fernandez de Kirchner, yang menjabat sebagai ibu negara Argentina dan kemudian sebagai presiden dari tahun 2007 sampai 2015, didakwa atas tuduhan korupsi tahun 2016. Dia dituduh mengabulkan kontrak konstruksi publik kepada perusahaan-perusahaan yang disukai. Dia membantah tuduhan itu dan masih ingin terjun ke politik.
Foto: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Park Geun-hye, Soth Korea
Setelah aksi protes berbulan-bulan, presiden perempuan pertama Korea Selatan Park Geun-hye diberhentikan dari jabatannya. Dia dituduh melakukan pemerasan, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Park dipecat bulan Desember 2016.
Foto: Getty Images/A.Young-Joon
Ehud Olmert, Israel
Uhud Olmert, 71 tahun, menjabat Perdana Menteri Israel antara tahun 2006 dan 2009. Tahun 2014 dia dituduh melakukan korupsi. Dia memasuki penjara Februari 2016, namun sudah dibebaskan awal Juli 2017 karena pemotongan masa tahanan. Olmert menjadi mantan perdana menteri Israel yang pertama yang masuk penjara.
Foto: Reuters/O. Zwigenberg
Adrian Nastase, Rumania
Adrian Nastase dihukum atas tuduhan korupsi tahun 2012 dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun. Ketika itu, dia menjadi kepala pemerintahan pertama yang dijatuhi hukuman penjara selama 23 tahun setelah Revolusi Rumania. Dia menjabat Perdana Menteri tahun 2004-2006.
Foto: Getty Images/AFP/
Charles G. Taylor, Liberia
Charles G. Taylor dijatuhi hukuman 50 tahun penjara tahun 2012 karena perannya dalam kekejaman yang dilakukan di Sierra Leone selama perang saudara pada 1990-an. Taylor adalah mantan kepala negara pertama yang dihukum oleh sebuah pengadilan internasional sejak pengadilan Nuremberg di Jerman setelah Perang Dunia II. Taylor adalah presiden Liberia dari tahun 1997-2003.