Pesawat multiguna CN295 tidak diproduksi secara utuh di Indonesia. Pada 2011 PTDI membuat kontrak lisensi dengan Airbus Defense untuk memproduksi bagian buritan, termasuk sayap belakang. Selain itu PTDI juga mendapat lisensi untuk merakit CN295 di pabriknya di Bandung. Saat ini sembilan unit CN295 digunakan oleh TNI Angkatan Udara sebagai pesawat angkut.

CN235-220 adalah varian terbaru burung besi yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Pesawat multiguna bermesin ganda ini paling banyak digunakan oleh militer Turki yang memiliki 59 unit. Hingga kini CN235-220 masih menjadi primadona unggulan PTDI.

Salah satu unit CN235 milik TNI saat ini digunakan sebagai pusat komando udara dan dilengkapi dengan sistem pendeteksi radar. Pesawat ini sempat digunakan untuk mencari bangkai pesawat Air Asia QZ8501 di langit Karimun Jawa pada 2014 silam. TNI juga menerjunkan CN235 untuk membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang di Samudera Hindia.

Enam tahun setelah berdiri pada 1976, PTDI yang dulu bernama IPTN sudah mulai memproduksi helikopter multiguna Super Puma. Hingga kini H215 digemari karena desainnya yang fleksibel dan optimal untuk mengemban misi kemanusiaan.

Dikembangkan sejak 1971, NC212 adalah pesawat penumpang untuk keperluan sipil. Sejak 2008 silam Airbus memindahkan produksi NC212 sepenuhnya ke Indonesia. Baru-baru ini PTDI meluncurkan versi teranyar NC212-400 yang didesain oleh Airbus di Spanyol. PTDI hingga kini telah memproduksi 105 unit NC212 yang banyak dijual ke negara jiran di Asia Tenggara.

EC725 alias H225M merupakan helikopter multiguna bermesin ganda untuk keperluan militer yang diproduksi secara berbarengan oleh Airbus dan PTDI. Kebanyakan EC725 digunakan sebagai helikopter angkut dan pernah diterjunkan di Afghanistan, Mali dan Libya. Belum lama ini TNI memesan lima unit EC725 dari PTDI.

CN-235 awalnya dikembangkan sebagai pesawat patroli kelautan oleh CASA asal Spanyol dan IPTN yang kini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Lantaran sifatnya yang praktis dan tahan banting, CN-235 masih digunakan hingga kini. Belum lama ini pemerintah Perancis membeli lusinan CN-235 setelah pengembangan pesawat angkut militer Airbus A400M mengalami keterlambatan.

Helikopter yang diproduksi atas lisensi dari Bell Helicopter asal Amerika Serikat ini adalah salah satu produk unggulan PTDI. Tahun 2013 silam TNI menerima enam unit Bell 412EP. Sejak mendapat lisensi PTDI telah memproduksi 63 unit Bell 412EP, 30 diantaranya dipesan oleh TNI dan Polri.

Pesawat mini N219 didesain dan dikembangkan sepenuhnya oleh PTDI sebagai moda transportasi untuk kawasan pedalaman yang terpencil dan sulit dijangkau. PTDI mengklaim telah mendapat sekitar 200 pesanan dari berbagai maskapai nasional dan pemerintah daerah. Saat ini N219 masih berada dalam tahap akhir pengembangan dan dijadwalkan menjalani uji penerbangan pertama pada pertengahan 2017.

Capung besi bernama AS565 MBe ini diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia setelah mendapat lisensi dari Airbus Helicopter. Dilengkapi dengan mesin ganda, helikopter yang di Eropa bernama Panther ini juga digunakan oleh TNI dan Badan SAR Nasional. Panther sejatinya juga bisa digunakan dalam misi medis, perang dan anti kapal selam. (rzn/hp, Sumber: PTDI, Kompas, Airbus, Bell)

Negeri singa laut ini sejak lama dikenal minim korupsi. Dari tahun ke tahun Singapura nyaris tak pernah absen dari daftar 10 besar negara terbersih di dunia. Namun begitu beberapa sektor tetap dianggap rawan korupsi, antara lain media, industri dan partai politik.

Praktik korupsi di Malaysia didorong oleh sistem pemerintahan. Sumbangan buat partai politik misalnya, baik dari perusahaan maupun individu, tidak dibatasi dan partai tidak diwajibkan melaporkan neraca keuangannya secara terbuka. Kendati bergitu sejak 2013 Malaysia naik tiga peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi milik Transparency International.

Pertalian erat antara politik dan bisnis dinilai menjadi sumber terbesar praktik korupsi di Thailand. Tidak jarang posisi puncak di kementrian diambilalih oleh pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Thailand juga termasuk negara yang paling sedikit menjebloskan koruptor ke penjara.

Pemerintah negeri kepulauan di tepi laut Cina Selatan ini telah berbuat banyak buat mencegah praktik korupsi. Hasilnya posisi Filipina melejit dari peringkat 94 tahun 2013 lalu ke posisi 85 di tahun 2014. Pencapaian tersebut tergolong apik, mengingat tahun 2011 Filipina masih bercokol di peringkat 129 dari 175 negara.

Indonesia berada di peringkat 114 tahun 2013 silam. Dibandingkan negeri jiran yang lain seperti Filipina, pemerintah di Jakarta masih tergolong lambat memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi negara. Sejak awal berdirinya 2004 silam, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tercatat cuma mampu menangani sekitar 660 kasus dugaan korupsi, yang membuahkan 322 tuntutan di pengadilan.

Negara komunis Vietnam adalah satu dari sedikit negara ASEAN yang tertinggal di bidang penanganan korupsi. Uniknya sebagian besar kasus dugaan korupsi di Vietnam terjadi di sektor swasta. Baru-baru ini empat pejabat perusahaan kereta api negara dipecat lantaran terlibat dalam kasus suap senilai 758.000 US Dollar. Maraknya korupsi menjadi alasan rendahnya keterlibatan investor asing di Vietnam.

Laos tidak cuma tertinggal, malah merosot dari peringkat 140 di tahun 2013 ke posisi 145 tahun lalu. Pemerintah Laos berupaya menghadang gelombang korupsi dengan mendirikan lembaga anti rasuah 2011 silam. Namun hingga kini belum tercatat adanya kasus korupsi besar yang masuk ke pengadilan.

Sejak 2010 pemerintah Kamboja memiliki Undang-undang Anti Korupsi. Tapi perangkat hukum tersebut dinilai tidak melindungi individu yang melaporkan kasus korupsi. Pelapor bisa dihukum penjara jika tudingannya tidak terbukti. Selain itu Kamboja juga mencatat jenis korupsi paling barbarik, yakni menyuap aparat negara untuk melakukan penculikan dalam bisnis perdagangan manusia.

Negara yang dikenal dengan nama Burma ini memperbaiki posisi satu peringkat dari 157 ke 156 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014. Berada di bawah kekuasaan militer yang korup selama berpuluh tahun, Myanmar yang kini berada di bawah pemerintahan sipil masih kesulitan menanggulangi maraknya korupsi. Sebanyak 60% perusahaan, baik lokal maupun internasional, mengaku harus menyuap buat mendapatkan izin.

Selama 32 tahun berkuasa di Indonesia, Suharto dan keluarganya diyakini menilap uang negara antara 15 hingga 35 miliar US Dollar atau sekitar 463 trilyun Rupiah. Jendral bintang lima ini lihai menyembunyikan kekayaannya lewat berbagai yayasan atau rekening rahasia di luar negeri. Hingga kini kekayaan Suharto masih tersimpan rapih oleh keluarga Cendana

Ferdinand Marcos banyak menilap uang negara selama 21 tahun kekuasaanya di Filipina. Menurut Transparency International, ia mengantongi setidaknya 10 milyar US Dollar. Terutama isterinya, Imelda, banyak menikmati uang haram tersebut dengan mengoleksi lebih dari 3000 pasang sepatu. Imelda kini kembali aktif berpolitik dan ditaksir memiliki kekayaan sebesar 22 juta USD

Serupa Suharto, Mobutu Sese Seko berkuasa di Zaire selama 32 tahun. Sang raja lihai memainkan isu invasi negara komunis Angola untuk mengamankan dukungan barat. Ketika lengser, Mobutu Sese Seko menilap hampir separuh dana bantuan IMF sebesar 12 milyar US Dollar untuk Zaire dan meninggalkan negaranya dalam jerat utang.

Cuma butuh waktu lima tahun buat Sani Abacha untuk mengosongkan kas Nigeria. Antara 1993 hingga kematiannya tahun 1998, sang presiden meraup duit haram sebesar 5 milyar US Dollar atau sekitar 66 trilyun Rupiah. Sesaat setelah meninggal, isterinya lari ke luar negeri dengan membawa 38 koper berisi uang. Polisi kemudian menemukan perhiasan senilai jutaan dollar ketika menggeledah kediaman pribadinya

Slobodan Milosevic yang berkuasa di Serbia antara 1989-1997 dan kemudian Yugoslavia hingga 2000 tidak cuma dikenal berkat serangkaian pelanggaran HAM berat yang didakwakan kepadanya, melainkan juga kasus korupsi. Selama berkuasa Milosevic diyakini menilap uang negara sebesar 1 milyar US Dollar atau sekitar 13 trilyun Rupiah.

Selama 15 tahun kekuasaannya di Haiti, Jean-Claude Duvalier tidak cuma bertindak brutal terhadap oposisi, tetapi juga rajin mengalihkan uang negara ke rekening pribadinya di Swiss. Saat kembali dari pengasingan 2011 silam, Duvalier didakwa korupsi senilai 800 juta US Dollar.

Alberto Fujimori berkuasa selama 10 tahun di Peru. Buat pendukungya, dia menyelamatkan Peru dari terorisme kelompok kiri dan kehancuran ekonomi. Tapi Fujimori punya sederet catatan gelap, antara lain menerima uang suap dan berbagai tindak korupsi lain. Menurut Transparency International ia mengantongi uang haram sebesar 600 juta US Dollar atau sekitar 8 trilyun Rupiah.