Mohammed Emwazi, yang dijuluki sebagai Jihadi John oleh media barat, muncul di video Agustus 2014 yang memperlihatkannya memenggal kepala sandera asal AS James Foley. Berminggu-minggu dan berbulan-bulan kemudian ia melakukan pembunuhan dengan gaya eksekusi. Pembunuhan tersebut bagian dari strategi Islamic State mengintimidasi musuhnya dengan cara brutal dan penekanan.

Tewasnya Emwazi, jika telah dikonfirmasi, mempertegas dilema yang dialami oleh negara yang merasa terancam oleh Islamic State. Amerika Serikat dan Inggris merasa berhak untuk melakukan serangan pesawat nirawak terhadap para ekstrimis dengan alasan pembelaan diri. Kedua pemerintahan bersikeras tidak ada alternatif lain selain menggunakan drone. Fakta bahwa sering warga tak bersalah yang turut terbunuh dalam serangan terhadap IS - seperti di Pakistan - diabaikan begitu saja.

Akan ada banyak orang yang menyambut serangan terhadap Emwazi. Tapi pertanyaan akan legalitas serangan pesawat nirawak masih belum terjawab. Apakah serangan ini karena Jihadi John merupakan ancaman langsung terhadap keamanan di AS an Inggris? Apakah ia merencanakan aksi terorisme? Ataukah mereka membunuh seorang pria yang dituduh tapi tidak sedang mencoba melakukan aksi terorisme? Dalam kata lain, apakah ini masalah penegakan hukum?

Pemerintah di Washington dan London harus bisa menjawab pertanyaan hukum ini dengan segera. Mereka harus menjelaskan hak apa yang mereka miliki dalam membunuh orang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan terorisme sebelum diajukan ke pengadilan. Alasan penggunaan drone karena efektif dan tersedia tidaklah cukup. Tidak cukup dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena alasan keamanan nasional.

Penggunaan serangan pesawat nirawak secara terus menerus tanpa penjelasan yang jelas dan meyakinkan dari segi hukum dalam jangka panjang akan merusak hukum yang ada dan juga reputasi demokrasi negara barat. Ini bisa menjadi dampak terorisme yang paling merusak.