Pertemuan tiga hari para menteri luar negeri dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN akan dimulai di ibu kota Laos, Vientiane, pada hari Kamis (25/07).

Menlu AS Antony Blinken juga akan hadir dan dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari Cina, Wang Yi. Mereka akan membahas "pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan," menurut Departemen Luar Negeri AS.

Beijing mengklaim hampir keseluruhan perairan ini sebagai wilayahnya, yang merupakan jalur perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahunnya. Padahal ada putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa klaim ini tidak memiliki dasar hukum.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Upaya finalisasi kode etik Laut Cina Selatan

ASEAN diperkirakan akan mendorong segera diselesaikannya pembahasan berlarut tentang kode etik dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Ide ini dicetuskan pada 2002 dan telah berjalan sejak tahun 2017.

Ada urgensi baru di tengah konfrontasi terus-menerus antara Beijing dan Filipina di sekitar terumbu karang yang disengketakan di dalam zona ekonomi eksklusif Manila.

Serangkaian bentrokan antara kapal Filipina dan Cina dalam beberapa bulan terakhir memicu kekhawatiran akan konflik yang dapat menyeret Amerika Serikat karena perjanjian pertahanan bersama dengan Manila.

Indonesia berharap kode tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2026. Namun, beberapa analis keamanan meragukan teks yang mengikat atau dapat ditegakkan bisa dicapai, sementara beberapa negara ASEAN bersikeras kode tersebut harus didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). 

Para menteri ASEAN diharapkan mengeluarkan pernyataan bersama setelah pertemuan pada hari Kamis.

Dalam sebuah draf yang dilihat oleh AFP, beberapa menteri menyatakan kekhawatiran atas "insiden serius" di jalur perairan tersebut "yang telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan itu".

Serangkaian bentrokan antara kapal Filipina dan Cina dalam beberapa bulan terakhir memicu kekhawatiran akan konflik yang dapat menyeret Amerika Serikat karena ada perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina.

Menlu ASEAN bahas situasi Myanmar

Agenda lain yang akan dibahas di Vientiane adalah perang saudara di Myanmar, yang dipicu oleh kudeta militer pada tahun 2021. Junta militer telah lama tidak dilibatkan dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena menolak berunding dengan lawan-lawannya dan tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat.

Namun Myanmar diperkirakan akan mengirim seorang birokrat senior ke pertemuan minggu ini, menurut beberapa sumber.

Kesiapan militer untuk terlibat kembali dengan ASEAN secara diplomatis merupakan "tanda melemahnya posisi junta," seorang diplomat Asia Tenggara yang akan menghadiri pembicaraan tersebut, mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim.

Diplomat itu memperingatkan Myanmar dapat "menjadi negara yang gagal".

"Persiapan" hadapi Trump

Seperti halnya Jerman dan negara lain, para diplomat di Asia Tenggara juga tengah mempersiapkan diri untuk kemungkinan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada bulan November, kata diplomat, yang meminta identitasnya dirahasiakan saat berbicara kepada media.

Negara-negara ASEAN "kurang lebih memiliki gambaran tentang bagaimana cara menghadapinya... Mereka tahu apa saja hal yang memicunya, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya," katanya.

ae/hp (AFP, Reuters)