Bukan perceraian ekonomi, melainkan keterbukaan pasar. Hal itu dijanjikan Presiden Xi Jinping dalam pidatonya yang disiarkan dalam pertemuan digital antara pelaku bisnis Asia Pasifik, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Malaysia, Kamis (19/11). 

Dalam kesempatan itu dia membantah tuduhan bahwa Cina sedang mendorong industri teknologinya untuk memisahkan diri dari rantai suplai global. Selama ini Beijing ditengarai memompa dana stimulus ke ragam industri kunci untuk melindungi diri dari tekanan global, seperti embargo teknologi AS.

Pernyataan Xi bertolak belakang dengan kebijakan Partai Komunis Cina yang secara aktif mempromosikan standar komersil dan industrial sendiri yang berbeda dengan AS dan Eropa. Hal ini terutama digalakkan pada sektor teknologi komunikasi yang masih bergantung pada komponen asing.

Penetapan standar baru, semisal interoperasionalitas teknologi 5G, akan memaksa konsumen bergantung pada penyuplai Cina. Hal ini memicu kekhawatiran pasar global akan terpecah ke dalam segmen-segmen kecil dengan standar komponen yang saling berbeda. 

“Kami tidak akan kembali ke masa lalu dengan menargetkan perceraian atau membentuk lingkaran kecil untuk mengasingkan yang lain,” bantah Xi. 

Berdasarkan program Made in China 2025 yang ditetapkan lima tahun silam, pemerintah ingin mendorong agar perusahaan-perusahaan Cina menggunakan 40% komponen inti dari produk dalam negeri pada 2020, dan sebanyak 75% pada 2025.  

Menurut laporan Washington Post, Beijing sudah menyuntikkan dana stimulus sebesar USD 1,4 triliun untuk insiatif tersebut. Fokus utama pemerintah terletak pada teknologi 5G. Hal ini dipercepat setelah pemerintahan Donald Trump mengembargo perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei dan ZTE, untuk membeli sirkuit komputer berteknologi tinggi dari Amerika. 

Sebagai reaksi, Oktober lalu Beijing meratifikasi rencana jangka pendek mendominasi pasar semikonduktor global pada 2025.  

Dan hanya beberapa hari jelang KTT virtual APEC, Cina sudah mengantongi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, RCEP, yang mewakili 30% perekonomian global, dan dibuat tanpa keterlibatan AS. 

Kesempatan mendikte perekonomian Asia 

Pada KTT kali ini, Cina mendapat kesempatan lain merumuskan ulang tatanan ekonomi regional. Amerika Serikat sudah menyatakan bakal hadir dan diwakili Presiden Donald Trump. Namun analis meyakini, Washington bakal kesulitan keluar dar haluan isolasionisme yang ditetapkan sang presiden. 

“Amerika Serikat masih berada di bawah kebijakan proteksionisme pemerintahan Trump. Mereka tidak akan memainkan peranan aktif pada KTT APEC kali ini,” menurut Oh Ei Sun, analis di Singapore Institute of International Affairs. 

“Dengan begitu, hampir tidak terelakkan bahwa Cina akan memegang peran kunci untuk memaksakan visinya dalam perdagangan.” 

Selama empat tahun pemerintahan Trump, pertemuan puncak APEC dibayangi eskalasi perang dagang AS dan Cina, yang ditandai kenaikan tarif dan embargo ekonomi. Pada KTT 2018 silam, kepala negara dan pemerintahan untuk pertamakalinya gagal menyepakati deklarasi bersama menyusul pertentangan antara kedua negara. 

Harapan sebabnya dibebankan pada pemerintahan baru AS di bawah Presiden terpilih Joe Biden. “Pandangan paling optimis adalah pemerintahan baru akan mewakili perubahan setidaknya pada kebijakan perdagangan,” kata Cai Daolu, pakar perdagangan internasional di National University of Singapore Business School. 

Keterbukaan pasar usai pandemi 

Pertemuan APEC yang kali ini digelar secara virtual oleh Malaysia tidak diharapkan bakal menghasilkan kebijakan kongkrit. Namun ajang tahunan yang turut dihadiri Jepang, Rusia dan negara-negara Amerika Selatan itu bisa menjadi kesempatan memperkuat kerjasama pemulihan ekonomi pasca pandemi. 

Hal ini terlihat pada keterbukaan pasar yang dijanjikan sejumlah negara pada KTT APEC, antara lain Indonesia.  

"Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada, agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini, sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi pengusaha dan investor dengan cara-cara baru," kata Presiden Joko Widodo, saat menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues, seperti dilansir dalam keterang pers pemerintah. 

Pernyataan serupa dikatakan Xi Jinping. Dia berjanji akan mendorong kebijakan perdagangan yang “menurunkan tarif dan biaya institusional,” serta membangun zona perdagangan untuk membuka pasar Cina bagi pelaku bisnis global. 

Namun AS, Eropa dan Jepang mengkritik, pembentukan zona perdagangan adalah cara Cina mengingkari janjinya kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni mengizinkan perusahaan asing beroperasi secara bebas di dalam negeri. Belum jelas seberapa jauh perbedaan tersebut akan dibahas selama konferensi. 

Sebab itu pemimpin APEC dinilai “harus menciptakan kepercayaan dan kepastian untuk menjamin pertumbuhan pasca pandemi,” kata seorang diplomat yang hadir di KTT kepada AFP. “Kita berada di tengah masa ketidakpastian yang hebat. APEC harus mengirimkan isyarat yang kuat ke arah mana mereka ingin bergerak.” 

rzn/vlz (afp, rtr, dpa, ap, BPMI)