1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Djoko Setiadi Tersandung #HoaksMembangun

3 Januari 2018

Baru dilantik, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi sudah membuat kontroversi saat mempersilahkan berita hoaks asal sifatnya tidak mengritik pemerintah. Ocehannya itu memicu reaksi beragam warganet

Symbolbild Fake News im Netz
Foto: picture alliance/dpa/F. Gabbert

Ada banyak cara memulai jabatan di sebuah lembaga yang baru dibentuk. Namun cara yang dipilih Djoko Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), boleh jadi adalah yang paling bermasalah. Saat diwawancara Kompas, dia mengatakan akan mempersilahkan beredarnya berita Hoaks, "asal membangun." 

"Jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas, saya rasa bisa dikurangi," ujarnya.

Bahwa sosok yang ditugasi mengawal internet Indonesia dari arus berita palsu menyamakan kritik dengan kabar bohong membuahkan reaksi beragam dari warganet.

Kebanyakan netizen menanggapi ocehan Djoko dengan mengirimkan kicauan bernada humor.


Djoko Setiadi bukan sosok asing di lingkaran pertahanan dan kerahasiaan informasi. Sejak 2011 dia menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) setelah meniti karir panjang mengawal rahasia negara di Kementerian Koordinatorn Politik, Hukum dan Keamanan.  

Setelah mengenyam pendidikan di Akademi Sandi Negara (AKSARA), Djoko memilih jalur karir kemiliteran saat bergabung dengan TNI. Bakatnya menyarukan informasi dalam sandi dan kode rahasia membawa karirnya ke Pusat Komunikasi Kementrian Luar Negeri. Sejak itu karir Djoko melesat cepat sampai terpilih sebagai kepala Lemsaneg.

Kini Djoko ditugaskan menghadang konten negatif yang berpotensi menjadi ancaman keamanan. "Kami akan mengendalikan dunia maya. Teknologi kami tidak hanya bisa mendeteksi, tapi juga untuk menembus jaringan (teroris)," katanya.  

Pembentukan Badan Siber dan Sandi Nasional merupakan bagian dari langkah pemerintahan Jokowi meredam peredaran berita hoaks yang marak pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

"Ini adalah sebuah badan yang sangat penting dan kedepannya sangat diperlukan oleh negara terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," katanya, Selasa (2/1).

rzn/hp (kompas, detik)