Rancangan resolusi nomor 1970 tahun 2011 diajukan oleh Jerman, Perancis dan Inggris. Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant menegaskan, "Resolusi ini menuntut agar kekerasan dan penindasan segera dihentikan. Hak asasi manusia harus ditegakkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan harus diusut. Resolusi ini memuat langkah-langkah konkrit, antara lain larangan berkunjung, pembekuan harta di luar negri, embargo senjata dan keterlibatan segera Mahkamah Pidana Internasional."

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB cukup lama membahas akan dilibatkannya Mahkamah Pidana Internasional dalam perkara ini. Karena Cina, sebagai negara adikuasa yang punya hak veto di Dewan Keamanan, pada awalnya menolak hal itu. Tapi beberapa negara, terutama Jerman, mendesak agar serangan brutal terhadap masyarakat sipil di Libya diusut.

Duta besar Jerman untuk Libya Peter Wittig menerangkan, "Ini adalah pesan yang jelas pada rejim di Libya agar menghentikan kekerasan. Ini peringatan tegas pada semua yang melanggar hak asasi manusia, bahwa mereka harus bertanggung jawab."

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Susan Rice juga menegaskan pentingnya melibatkan Mahkamah Pidana Internasional. §Ini adalah resolusi Dewan Keamanan, yang pertama kali dengan suara bulat, meneruskan kasus pelanggaran hak asasi manusia ke Mahkamah Pidana Internasional."

Tapi resolusi Dewan Keamanan nomor 1970 tahun 2011 tidak memberi mandat pada anggota PBB untuk melakukan intervensi militer.

Duta Besar dan wakil Duta Besar Libya di PBB minggu yang lalu sudah menyatakan tidak mewakili pemerintahan Gaddafi lagi. Wakil Duta Besar Ibrahim Dabbashi sekarang berharap, resolusi terhadap Libya bisa menghentikan pertumpahan darah di negaranya. "Saya berhadap sanksi-sanksi ini membantu menghentikan tragedi yang sedang dialami rakyat kami saat ini."

Perancis dan Amerika Serikat menyatakan, siap membantu gerakan oposisi Libya, terutama dengan dukungan logistik dan obat-obatan. Di kota Bengazi, pusat gerakan perlawanan Libya, mulai muncul keluhan kekurangan makanan, minuman dan obat. Di Jenewa, Swiss, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membahas perkembangan politik di Libya dan negara-negara lain di Afrika Utara.

Claudia Sarre/Hendra Pasuhuk

Editor: Ayu Purwaningsih