Meski bersifat informal, keputusan yang dibuat pada KTT G20 memiliki bobot politik yang besar. Pasalnya ke-20 negara anggota G20 mewakili hampir 90 persen perekonomian global dan memiliki pengaruh besar pada perdagangan dunia dan perubahan iklim. Dua dari tiga manusia di Bumi hidup dan bekerja di salah satu negara G20. Kelompok gabungan negara industri maju dan berkembang ini dibentuk oleh G7.

Tujuh kepala negara dan pemerintahan negara industri maju memiliki instrumen politik lain buat melebarkan pengaruhnya di dunia, yakni G7. Hampir sepersepuluh warga Bumi hidup di negara anggota G7 yang mewakili sepertiga perekonomian dunia. Meski hanya beranggotakan tujuh negara, G7 bertanggungjawab atas seperempat emisi gas rumah kaca di seluruh dunia.

Selama enambelas tahun, sampai 2014, negara-negara G7 dan Rusia bertemu secara rutin dalam KTT G8. Namun sejak aneksasi Krimea di Ukraina, Rusia diusir dari kelompok negara kaya tersebut. Keberadaan G8 turut diperhitungkan karena sering mengundang negara berkembang lain untuk berkonsultasi dalam masalah iklim atau perdagangan. G8+5 misalnya mencakup Brazil, Cina, India, Meksiko dan Afrika Selatan.

Sebelas negara maju, Amerika Serikat, Italia, Jepang, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Belanda, Swedia dan Swiss, membangun aliansi 10 negara di dalam tubuh Dana Moneter Internasional (IMF). Serupa dengan IMF, G10 memberikan dana pinjaman kepada negara berkembang, seperti kepada Indonesai selama krisis moneter 1998.

Untuk menggandakan pengaruh pada panggung politik internasional, sebanyak 15 negara berkembang tahun 1989 membentuk kelompok G15 yang mewakili lebih dari dua miliar penduduk Bumi. G15 yang kini telah bertambah menjadi 17 negara terutama membidik isu perdagangan dan kerjasama pembangunan antara negara di belahan Bumi selatan.

Untuk mengimbangi pengaruh negara industri maju, sebanyak 77 negara berkembang memutuskan membentuk G77 dalam sebuah konfrensi perdagangan dunia (UNCTAD). Kini G77 beranggotakan 134 negara. Kendati berjumlah banyak, pengaruh G77 pada politik global terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh sejumlah negara G77 paling berpengaruh juga merupakan anggota kelompok G20. (Helle Jeppesen/rzn/hp)

Tokoh paling penting adalah presiden AS Donald Trump. Lewat keputusan kontroversial, Trump membatalkan sejumlah kesepakatan global terpenting, antara lain Kesepakatan Iklim Paris dan zona perdagangan bebas. Presiden AS ini akan jadi aktor utama paling penting yang menentukan kemana arah politik global saat ini dan di masa depan.

Sebagai tuan rumah KTT G20 di Hamburg, Kanselir Jerman Angela Merkel memainkan peranan sentral sebagai pengimbang politik Trump. Merkel saat ini memegang posisi kuat baik di tatanan Eropa maupun internasional. Dijuluki pemimpin "negara merdeka" global, Merkel diharapkan jadi aktor yang bisa menyelamatkan masa depan dunia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin kini menjadi tokoh penting yang diperhitungkan di dalam G20 maupun di panggung politik internasional. Rusia jadi salah satu pemain utama dalam krisis Suriah, Kora Utara dan Ukraina. Pertemuan Putin-Trump akan jadi acara paling penting dalam KTT G20. Hubungan Rusia-AS saat ini pada posisi terburuk dalam dekade terakhir.

Presiden Cina, Xi Jinping berambisi meningkatkan peranan negaranya di tatanan politik dunia. Politik Trump yang memicu isolasi AS, dimanfaat untuk makin mencuatkan peranan XI dalam isu perlindungan iklim dan perdagangan bebas. Dominasi Cina di Asia dan Afrika kini juga makin kokoh. Menjelang KTT G20, Xi juga melakukan pendekatan "Panda" kepada kanselir Jerman, Merkel.

Posisi presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin kuat setelah menang referendum konstitusi. Turki kini bisa memainkan peranan menentukan, dalam mencari solusi berbagai konflik, antara lain dalam perang Suriah, perang melawan terorisme serta krisis pengungsi di Eropa. Erdogan kini memainkan kartunya dan menekan Uni Eropa serta Jerman yang dinilai memusuhi dia.

Presiden baru Perancis, Emmanuel Macron tiba-tiba jadi tokoh penting dalam pusaran politik Eropa dan dunia. Setelah hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, Perancis kini memainkan peranan jadi mitra tandem terpenting bagi Jerman. Paling tidak, Macron ikut memainkan pernanan penting dan menentukan masa depan Uni Eropa dan juga dunia. (as/ml)

Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.