Infeksi COVID-19 meningkat secara eksponensial di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara seperti Laos, Thailand dan Vietnam telah berhasil mengurangi penyebaran virus pada 2020, tetapi saat ini mereka tengah berjuang mengatasi gelombang baru, seperti yang dihadapi Indonesia.

Hingga Minggu (18/07), Indonesia telah melaporkan 73.582 kematian akibat COVID-19 dan lebih dari 2,8 juta kasus yang dikonfirmasi sejak awal pandemi. Pekan lalu, negara itu melampaui India dan Brasil dalam tingkat infeksi baru. Para ahli meyakini jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Warga putus asa mencari tabung oksigen dan tempat tidur rumah sakit.

Sistem perawatan kesehatan dan rumah sakit di Indonesia berjuang untuk mengimbangi masuknya pasien baru COVID-19. Dengan populasi sekitar 270 juta, negara itu sangat terpukul oleh wabah corona setelah perayaan Idul Fitri bulan Mei lalu, yang membuat jutaan orang melakukan perjalanan ke luar daerah. Kasus infeksi melonjak akibat varian Delta yang sangat menular.

Pada tahun 2020, para pejabat Vietnam dipuji karena secara efisien sukses menahan penyebaran virus corona. Namun, ketika varian Delta merebak luas, jumlah infeksi di negara itu meningkat tajam. Pemerintah Vietnam saat ini menempatkan seluruh wilayah selatan dalam penguncian selama dua minggu, karena infeksi COVID-19 dikonfirmasi melebihi 3.000 kasus.

Pengunjuk rasa Thailand menyerukan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur karena tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Demonstrasi berlangsung ketika kerajaan mencatat rekor tingkat infeksi virus corona. Rumah sakit di seluruh negeri berada di bawah tekanan.

Sektor pariwisata Thailand juga terdampak parah oleh pandemi corona. Ketika Bangkok dan provinsi sekitarnya berjuang menghadapi lonjakan COVID-19, pemerintah justru mendorong rencana untuk membuka kembali pulau resor populer Phuket sebagai upaya menyelamatkan ekonomi.

Pemerintah Thailand lambat dalam pengadaan vaksin. Negara gajah putih itu mulai memvaksinasi tim medis pada Februari dan memulai kampanye vaksinasi massal pada Juni dengan suntikan AstraZeneca yang diproduksi secara lokal dan mengimpor dosis Sinovac buatan Cina. Upaya vaksinasi Thailand sejauh ini lambat dan tidak menentu.

Masyarakat Malaysia tengah berjuang melawan COVID-19. Beberapa warga telah menemukan cara baru untuk meminta bantuan, yakni dengan mengibarkan bendera putih di luar rumah. Kampanye #benderaputih ramai dibicarakan di media sosial. Malaysia telah memberlakukan lockdown secara nasional sejak 1 Juni lalu untuk mengurangi lonjakan infeksi COVID-19.

Kudeta militer menghambat akses masyarakat ke fasilitas perawatan kesehatan di Myanmar. Banyak dokter menolak bekerja di rumah sakit untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap junta. PBB telah memperingatkan Myanmar karena berpotensi menjadi "negara penyebar super", lantaran meningkatnya kasus infeksi dan vaksinasi yang lambat.

Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Filipina mengalami pasokan vaksin yang terbatas dan peluncuran vaksin yang lambat. Pakar kesehatan mengatakan negara itu mungkin menjadi yang terakhir di kawasan Asia Tenggara mencapai kekebalan kelompok. Melihat kondisi saat ini, pihak berwenang mungkin membutuhkan waktu dua tahun atau lebih untuk memvaksinasi setidaknya 75% dari populasi. (ha/hp)

Mahathir, yang adalah seorang dokter, pernah memimpin Malaysia pada 1981 hingga 2003 dan dijuluki "Bapak Modernisasi" Malaysia. Ketika menjabat sebagai PM, ia memimpin Partai Ketubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Pekembar), partai inti dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang memimpin pemerintahan Malaysia sejak merdeka tahun 1957.

Kritikus menyebut bahwa Mahathir adalah seorang diktator, terutama karena penerapan Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN) dibawah 22 tahun pemerintahannya. AKDN memungkinkan pemerintah untuk menangkap pihak yang dianggap melawan pemerintah dan memenjarakan mereka tanpa tuntutan atau putusan pengadilan.

AKDN dianggap sebagai alat pemerintah untuk menekan kritik. Implementasi AKDN paling menonjol adalah pada tahun 1987 dalam Operasi Lalang dimana pemerintahan yang dipimpin Mahathir membungkam oposisi dengan memenjarakan banyak anggota partai, termasuk Anwar Ibrahim (kiri foto), yang hingga kini masih mendekam di penjara.

Pada 2016, Mahathir keluar dari partai yang ia besarkan karena skandal korupsi 1MDB yang menjerat Najib Razak. Mahathir, yang adalah mentor Razak dan membantunya memenangi pemilu 2009 untuk menjadi perdana menteri, menyebut bahwa Partai Pekembar sudah berubah menjadi partai Razak. Ia pun mendirikan partai Pribumi Bersatu Malaysia dan berlabuh ke oposisi untuk mencalonkan diri di pemilu 2018.

Mahathir dengan partainya maju di pemilu 2018 sebagai calon dari koalisi partai-partai oposisi Pakatan Harapan (PH) melawan koalisi partai pemerintah Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib Razak. Koalisi menang dengan merebut 122 kursi dari keseluruhan 222 kursi pemerintahan dan Mahathir dilantik pada 10 Mei 2018. Ini adalah kemenangan oposisi pertama kalinya dalam sejarah Malaysia.

Mahathir akan memimpin pemerintahan didampingi Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim, yang ia angkat sebagai wakilnya. Ia berencana untuk memegang jabatan PM selama dua tahun dan akan membebaskan Anwar Ibrahim untuk kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri.