Tenggat raja Malaysia kepada Dewan Rakyat untuk mencalonkan perdana menteri baru berakhir Rabu (18/8) sore. Dua kandidat mencuat sebagai calon terkuat. Siapapun yang menang harus menghadapi mosi tidak percaya di parlemen
Ketika koalisi pemerintah didera kisruh internal, oposisi Malaysia aktif menuntut pengunduran diri Muhyiddin Yassin, (2/8).Foto: FL Wong/AP/picture alliance
Iklan
Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim bersaing merebut dukungan mayoritas di parlemen, seiring berakhirnya tenggat penyerahan kandidat perdana menteri seperti yang ditetapkan kerajaan, Rabu (18/8), pukul 16:00 waktu Malaysia.
Semua anggota parlemen mengirimkan nama kandidat secara terpisah kepada kerajaan, untuk ditunjuk membentuk pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, kerajaan belum mengumumkan nama kandidat yang unggul.
Anwar dikabarkan berhasil mengamankan semua anggota parlemen oposisi yang berjumlah 105 orang. Tidak jelas apakah dia mampu meraih enam suara tambahanyang diperlukan untuk membukukan mayoritas di parlemen.
Dia digadang-gadang sebagai calon paling populer, namun pencalonannya bergantung pada kemampuan koalisi pemerintah memobilisasi dukungan di barisan sendiri.
Sebabnya Ismail Sabri Yaakob dianggap memiliki peluang terbesar. Kader United Malays National Organisation (UMNO) itu menjabat wakil perdana menteri di era Muhyiddin Yassin dan mengepalai penanganan pandemi Covid-19 di Malaysia.
Sabri diyakini akan mampu mengamankan dukungan semua rekan koalisi yang sebelumnya menopang pemerintahan Muhyiddin.
Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Abdullah dari Pahang, mengundang siapapun yang memenangkan pencalonan parlemen untuk berdialog di istana pada Jumat (20/8) depan.
Dalam sebuah keterangan pers, dia menetapkan calon perdana menteri harus menjalani mosi tidak percaya untuk membutikan "dukungan mayoritas di parlemen.”
"Raja mengatakan kisruh politik tanpa akhir telah menghalangi tugas pemerintahan ketika kita masih berhadapan dengan ancaman pandemi Covid-19,” tulis istana dalam keterangan persnya.
Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19
Gelombang ketiga virus corona varian Delta melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Fasilitas kesehatan masyarakat yang tidak memadai membuat kawasan itu tidak mampu mengendalikan situasi.
Foto: Wisnu Agung Prasetyo/ZUMA/picture alliance
Gelombang ketiga melanda
Infeksi COVID-19 meningkat secara eksponensial di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara seperti Laos, Thailand dan Vietnam telah berhasil mengurangi penyebaran virus pada 2020, tetapi saat ini mereka tengah berjuang mengatasi gelombang baru, seperti yang dihadapi Indonesia.
Foto: Agung Fatma Putra/ZUMA/picture alliance
Kekacauan dan kehancuran di Indonesia
Hingga Minggu (18/07), Indonesia telah melaporkan 73.582 kematian akibat COVID-19 dan lebih dari 2,8 juta kasus yang dikonfirmasi sejak awal pandemi. Pekan lalu, negara itu melampaui India dan Brasil dalam tingkat infeksi baru. Para ahli meyakini jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Warga putus asa mencari tabung oksigen dan tempat tidur rumah sakit.
Foto: Timur Matahari/AFP/Getty Images
Virus corona varian Delta
Sistem perawatan kesehatan dan rumah sakit di Indonesia berjuang untuk mengimbangi masuknya pasien baru COVID-19. Dengan populasi sekitar 270 juta, negara itu sangat terpukul oleh wabah corona setelah perayaan Idul Fitri bulan Mei lalu, yang membuat jutaan orang melakukan perjalanan ke luar daerah. Kasus infeksi melonjak akibat varian Delta yang sangat menular.
Foto: Wisnu Agung Prasetyo/ZUMA/picture alliance
Kondisi yang memburuk
Pada tahun 2020, para pejabat Vietnam dipuji karena secara efisien sukses menahan penyebaran virus corona. Namun, ketika varian Delta merebak luas, jumlah infeksi di negara itu meningkat tajam. Pemerintah Vietnam saat ini menempatkan seluruh wilayah selatan dalam penguncian selama dua minggu, karena infeksi COVID-19 dikonfirmasi melebihi 3.000 kasus.
Foto: Luke Groves/AP/picture alliance
Kemarahan terhadap pihak berwenang
Pengunjuk rasa Thailand menyerukan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur karena tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Demonstrasi berlangsung ketika kerajaan mencatat rekor tingkat infeksi virus corona. Rumah sakit di seluruh negeri berada di bawah tekanan.
Sektor pariwisata Thailand juga terdampak parah oleh pandemi corona. Ketika Bangkok dan provinsi sekitarnya berjuang menghadapi lonjakan COVID-19, pemerintah justru mendorong rencana untuk membuka kembali pulau resor populer Phuket sebagai upaya menyelamatkan ekonomi.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Peluncuran vaksin yang lambat
Pemerintah Thailand lambat dalam pengadaan vaksin. Negara gajah putih itu mulai memvaksinasi tim medis pada Februari dan memulai kampanye vaksinasi massal pada Juni dengan suntikan AstraZeneca yang diproduksi secara lokal dan mengimpor dosis Sinovac buatan Cina. Upaya vaksinasi Thailand sejauh ini lambat dan tidak menentu.
Foto: Soe Zeya Tun/REUTERS
Putus asa mengharapkan bantuan
Masyarakat Malaysia tengah berjuang melawan COVID-19. Beberapa warga telah menemukan cara baru untuk meminta bantuan, yakni dengan mengibarkan bendera putih di luar rumah. Kampanye #benderaputih ramai dibicarakan di media sosial. Malaysia telah memberlakukan lockdown secara nasional sejak 1 Juni lalu untuk mengurangi lonjakan infeksi COVID-19.
Foto: Lim Huey Teng/REUTERS
COVID-19 dan kudeta
Kudeta militer menghambat akses masyarakat ke fasilitas perawatan kesehatan di Myanmar. Banyak dokter menolak bekerja di rumah sakit untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap junta. PBB telah memperingatkan Myanmar karena berpotensi menjadi "negara penyebar super", lantaran meningkatnya kasus infeksi dan vaksinasi yang lambat.
Foto: Santosh Krl/ZUMA/picture alliance
Impian mencapai herd immunity
Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Filipina mengalami pasokan vaksin yang terbatas dan peluncuran vaksin yang lambat. Pakar kesehatan mengatakan negara itu mungkin menjadi yang terakhir di kawasan Asia Tenggara mencapai kekebalan kelompok. Melihat kondisi saat ini, pihak berwenang mungkin membutuhkan waktu dua tahun atau lebih untuk memvaksinasi setidaknya 75% dari populasi. (ha/hp)
Foto: Dante Diosina Jr/AA/picture alliance
10 foto1 | 10
Krisis berkepanjangan
Kisruh politik di Kuala Lumpur bereskalasi ketika Malaysia dibekap pandemi corona dan kelesuan ekonomi. Rapuhnya stabilitas ditengarai ikut mengusir investor asing dari negeri jiran ini dan sekaligus memperkuat arus aliran modal ke luar negeri.
Saat ini Kuala Lumpur melaporkan angka infeksi corona harian mencapai rekor dengan 22.000 kasus. Ironisnya, lonjakan kasus infeksi corona terjadi di tengah pembatasan sosial berskala besar yang berlaku sejak pertengahan Mei lalu.
Konflik kekuasaan di Kuala Lumpur tak kinjung meredup pasca pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri, 17 bulan silam. Kekuasaannya yang didukung mayoritas tipis mulai rapuh ketika koalisi pemerintah didera konflik internal.
Malaysia yang tak bisa lepas dari Dr. M
Mahathir Mohamad mencetak sejarah sebagai pemimpin pemerintahan tertua di dunia. Ia akan memimpin pemerintahan bersama mantan musuh politiknya, Wan Azizah, yang ia angkat sebagai wakilnya.
Foto: picture alliance/AP/D. Chan
Perdana menteri terlama
Mahathir, yang adalah seorang dokter, pernah memimpin Malaysia pada 1981 hingga 2003 dan dijuluki "Bapak Modernisasi" Malaysia. Ketika menjabat sebagai PM, ia memimpin Partai Ketubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Pekembar), partai inti dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang memimpin pemerintahan Malaysia sejak merdeka tahun 1957.
Foto: Getty Images/AFP/M. Vatsyayana
Kritikus menyebutnya diktator
Kritikus menyebut bahwa Mahathir adalah seorang diktator, terutama karena penerapan Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN) dibawah 22 tahun pemerintahannya. AKDN memungkinkan pemerintah untuk menangkap pihak yang dianggap melawan pemerintah dan memenjarakan mereka tanpa tuntutan atau putusan pengadilan.
Foto: AP
Dari lawan jadi kawan
AKDN dianggap sebagai alat pemerintah untuk menekan kritik. Implementasi AKDN paling menonjol adalah pada tahun 1987 dalam Operasi Lalang dimana pemerintahan yang dipimpin Mahathir membungkam oposisi dengan memenjarakan banyak anggota partai, termasuk Anwar Ibrahim (kiri foto), yang hingga kini masih mendekam di penjara.
Foto: AFP/Getty Images/F. Silvan
Dari kawan jadi lawan
Pada 2016, Mahathir keluar dari partai yang ia besarkan karena skandal korupsi 1MDB yang menjerat Najib Razak. Mahathir, yang adalah mentor Razak dan membantunya memenangi pemilu 2009 untuk menjadi perdana menteri, menyebut bahwa Partai Pekembar sudah berubah menjadi partai Razak. Ia pun mendirikan partai Pribumi Bersatu Malaysia dan berlabuh ke oposisi untuk mencalonkan diri di pemilu 2018.
Foto: picture-alliance/dpa/F. Ismail
Dr. M beraksi kembali
Mahathir dengan partainya maju di pemilu 2018 sebagai calon dari koalisi partai-partai oposisi Pakatan Harapan (PH) melawan koalisi partai pemerintah Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib Razak. Koalisi menang dengan merebut 122 kursi dari keseluruhan 222 kursi pemerintahan dan Mahathir dilantik pada 10 Mei 2018. Ini adalah kemenangan oposisi pertama kalinya dalam sejarah Malaysia.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Hoe
Rekonsiliasi yang tak terduga
Mahathir akan memimpin pemerintahan didampingi Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim, yang ia angkat sebagai wakilnya. Ia berencana untuk memegang jabatan PM selama dua tahun dan akan membebaskan Anwar Ibrahim untuk kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri.
Foto: Reuters/L. Seng Sin
6 foto1 | 6
Muhyiddin mengaku krisis dipicu oleh penolakannya membatalkan dakwaan terhadap sejumlah individu. "Saya tidak akan bersekongkol dengan kelompok kleptokrat, mencampuri indepedensi lembaga pengadilan hanya untuk bertahan di kekuasaan,” kata dia dalam sebuah pidato, Senin (16/8).
UMNO yang menopang koalisi pemerintah, digoyang dakwaan korupsi terhadap bekas PM Najib Razak dan Ketua Umum Ahmad Zahid Hamidi. Keduanya bersikeras tidak bersalah. Awal Agustus silam keduanya termasuk ke dalam tokoh yang menarik dukungannya terhadap Muhyiddin.