Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.

Mohammed Mossadegh adalah perdana menteri Iran pertama yang terpilih secara demokratis. Masa pemerintahannya berlangsung singkat, antara 1951 hingga kejatuhannya pada 1953. Figur yang karismatik dan cerdas itu awalnya mengundang simpati dunia. Tapi upaya Mossadegh menasionalisasi industri minyak milik Inggris di Iran menempatkannya sebagai musuh utama kepentingan barat.

Sejak 1909 Inggris memonopoli produksi minyak bumi di Iran. Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) yang kini bertukar nama menjadi British Petroleum (BP) berhasil menegosiasikan kontrak kerjasama yang menjamin keuntungan berganda. Akibatnya Kerajaan Inggris berhak meraup keuntungan selangit dan hanya menyisakan sedikit buat pemerintah Iran.

Menikmati hak monopoli, AIOC mengeksploitasi pekerja Iran secara besar-besaran. Di Abadan, salah satu kota minyak Iran, pegawai AIOC hidup di perkampungan kumuh di bawah situasi yang menyedihkan. Pihak perusahaan menolak desakan untuk memperbaiki taraf hidup pegawainya sendiri. Pasca Perang Dunia II, politisi Iran berupaya menegosiasikan ulang kontrak kerja dengan AIOC. Namun upaya tersebut kandas

"Nasionalisasi atau mati!" Pada 1951 Mohammed Mossadegh yang baru menjadi perdana menteri memerintahkan nasionalisasi AIOC. Sebagai reaksi, Inggris memulangkan semua tenaga ahli perminyakan dari Iran dan menjatuhkan sanksi berupa embargo minyak. Selama dua tahun berikutnya, "Krisis Abadan" nyaris menyeret Iran ke jurang kebangkrutan.

Inggris lalu meminta bantuan Amerika Serikat. Permintaan tersebut awalnya ditolak oleh Presiden Harry S. Truman. Meski bersekutu dengan London, sang presiden juga menaruh simpati pada Mossadegh dan meyakini hanya Iran yang independen dan kuat secara ekonomi yang mampu menghalau pengaruh Komunisme Uni Soviet.

Namun begitu krisis ekonomi Iran mulai berdampak pada dinamika politik di dalam negeri. Perlahan kelompok radikal seperti Partai Tudeh yang berhaluan Komunis mulai bermunculan. Dalam berbagai demonstrasi, partai tersebut menuntut pengusiran perusahaan AS dan Inggris agar bisa menginduk pada Moskow.

Dua pemilu mengubah segalanya: kekuasaan Winston Churchill berlanjut pada akhir 1951 dan Dwight D. Eisenhower menggeser Truman di Washington setahun setelahnya. Churchill secara lihai meyakinkan AS terhadap potensi revolusi komunis di Iran. Eisenhower yang sebelumnya bekerja di dinas rahasia selama Perang Dunia II, sepakat melibatkan CIA untuk menjatuhkan Mossadegh.

"Operasi Ajax" dimulai pada bulan Juli 1953. Seorang agen CIA, Kermit Roosevelt, dikirim ke Iran untuk meyakinkan Syah Reza Pahlevi agar memecat Mossadegh dan memilih Jendral Fazlollah Zahedi (ka.) sebagai perdana menteri baru. Nantinya seorang kurir akan membawa surat pemecatan kepada Mossadegh. Dia sendiri direncanakan akan ditempatkan dalam status tahanan rumah.

Pada waktu yang bersamaan, CIA menciptakan huru-hara di Teheran. Dinas Rahasia AS itu menyogok politisi, ulama, jurnalis dan buruh untuk melawan Mossadegh dan pendukungnya. CIA tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertarungan jalanan. Yang terpenting buat AS adalah menempatkan Syah Reza sebagai juru selamat yang mengembalikan keamanan dan ketertiban ke jalan-jalan ibukota.

Upaya kudeta pertama pada 15 Agustus 1953 mengalami kegagalan. Mossadegh yang sudah mencium rencana tersebut memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah perwira tinggi militer dan menjanjikan uang untuk siapapun yang membantu menangkap Jendral Zahedi. Ketika sang jendral bersembunyi, Syah Reza melarikan diri ke Baghdad lalu ke Roma.

Merasa sudah menang, tiga hari usai kudeta Mossadegh memerintahkan pendukungnya untuk berdiam di rumah dan mencegah eskalasi kekerasan di Teheran. Dia meyakini Syah Reza berkomplot dengan Inggris untuk menjatuhkannya. Namun Mossadegh tidak mengetahui keterlibatan CIA dan tidak menyangka akan adanya upaya kudeta kedua.

Pada 19 Agustus agen CIA Roosevelt menyulut demonstrasi massal di Teheran dengan membayar sekelompok orang agar menyamar sebagai pendukung partai komunis. Mereka mengajak simpatisan Partai Tudeh lain untuk bergabung dan menghancurkan segala sesuatu yang melambangkan kapitalisme. Penduduk Teheran yang marah lalu membuat demonstrasi tandingan di hari yang sama.

Tanpa perlawanan dari pendukung Mossadegh, para demonstran membanjiri jalan ibukota menuntut kepulangan Syah. Popularitas Mossadegh mulai runtuh menyusul krisis ekonomi. Pada akhirnya banyak perwira kepolisian dan militer yang bergabung dengan kelompok oposisi sokongan CIA.

Pada hari yang sama Jendral Zahadi memerintahkan pasukannya memasuki Teheran dengan kendaraan lapis baja. Massa yang mendapat angin menyerbu rumah Mossadegh hingga tercipta pertempuran dengan pendukung perdana menteri. 200 orang meninggal dunia pada hari itu. Mossadegh mencoba melarikan diri dari rumahnya. Dia lalu menyerahkan diri ke militer lima hari kemudian.

Atas restu Washington, Syah Reza pulang dari Roma pada 22 Agustus. Di Teheran dia membentuk pemerintahan militer yang otoriter. Dengan bantuan AS pula dia membangun dinas kepolisian rahasia, SAVAK. Syah Reza juga mencabut kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak. Pada akhirnya hampir separuh konsesi perminyakan berpindah dari tangan Inggris ke perusahaan AS.

Mossadegh yang menjalani masa tahanan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan dan divonis tiga tahun penjara. Usai bebas pada Desember 1956 dia mengurung diri di kediaman pribadinya di Ahmad Abad, di bawah pengawasan SAVAK. Mossadegh tidak lagi diizinkan keluar rumah atau desanya sendiri. Dia meninggal dunia pada 5 Maret 1967. (rzn/ap)