Hasil survey menunjukan, indeks kerentanan radikalisme di Indonesia tahun 2011 mencapai 43,6 atau menurun dibanding  tahun sebelumnya yang mencapai 45,4.  Namun angka itu masih jauh dari tingkat aman pada level  33,3. Itu artinya, Indonesia masih rawan terhadap aksi radikalisme dan terorisme, dikatakan Ketua Lazuardi Birru Dhyah Madya Ruth.

Penelitian Lazuardi Birru juga menemukan tiga provinsi paling rentan terhadap radikalisme, yaitu provinsi Aceh, yang kini memberlakukan hukum Syariat Islam, Jawa Barat dan Banten. Dua provinsi terakhir ini mempunyai sejarah panjang pemberontakan Darul Islam sekaligus penyumbang pelaku bom bunuh diri terbanyak di Indonesia. 

Pengamat Politik Islam Azumardi Azra memandang, selain karena kampanye aktif ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, dalam memerangi  terorisme, menurunnya  pendukung kaum radikal di Indonesia juga dipicu oleh faktor global, yaitu perubahan  kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Obama.

“Presiden Obama dalam pidato di tiga tempat, mulai Istambul, Kairo dan Jakarta, selalu  menekankan semangat rekonsiliasi. Bahwa Amerika tidak memusuhi Islam sehingga kalau kita melihat aksi - aksi terorisme belakangan  sejak tahun 2009 di Marriot  dan Ritz Carlton kemudian di masjid polisi Cirebon dan terakhir di Solo  maka motif-motif anti Amerika itu tidak lagi muncul tapi lebih banyak terkait dengan faktor faktor dalam neger," diaktakan Azumardi Azra. 

Peneliti LSI Burhanudin Muhtadi mengingatkan, meski penelitian ini hanya menemukan antara 1- 2 persen pendukung Jihadisme di Indonesia, namun ia tetap mengkhawatirkan kondisi tersebut. Terlebih karena belakangan sejumlah aksi kelompok radikal terkesan dibiarkan oleh pemerintah demi kepentingan dukungan politik.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbay menguatkan kekhawatiran itu. Ia melansir fakta adanya kelompok-kelompok yang aktif bergerak dan berpotensi melakukan teror. 

Diluar itu, Kepala BNPT Ansyad Mbay mengklaim, menurunya pendukung radilisme ini,  karena keberhasilan program deradikalisasi oleh pemerintah. Meski selama ini, upaya ini  kerap dikritik setelah banyak mantan terpidana yang kembali melakukan aksi terorisme.

Zaki Amrullah

Editor: Yuniman Farid