Atas nama Ketua Komisi Eropa, José Manuel Barroso jurubicaranya, Alain Pluckers, menyampaikan kecaman, "Keputusan, untuk memperpanjang tahanan rumah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima sama sekali. Menahan Suu Kyi dengan alasan yang dicari-cari, melanggar hak kebebasannya yang mendasar dan juga tidak sesuai dengan kepentingan nasional, seperti kata pemerintah.“

Sanksi Tambahan

Pluckers mengatakan juga, jika pemerintah Myanmar cerdik secara politis, maka Suu Kyi akan dibebaskan. Kini sebagai konsekuensinya, Uni Eropa mempertimbangkan untuk meningkatkan sanksi yang selama ini telah dijatuhkan terhadap Myanmar, yang dulu bernama Birma. Saat ini 500 pimpinan militer Myanmar dan istri mereka tidak mendapat ijin memasuki wilayah Uni Eropa. Rekening bank mereka di negara-negara Uni Eropa juga dibekukan. Selain itu pengiriman senjata ke Myanmar dihentikan.

Di samping itu ditetapkan larangan impor bagi sejumlah besar barang dari Myanmar, misalnya batu permata dan kayu-kayu bermutu tinggi. Di lain pihak, hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Myanmar memang sejak dulu tidak terlalu baik, sehingga sanksi perdagangan itu hanya memberikan dampak kecil.

Kerjasama Global

Oleh sebab itu Uni Eropa juga menekankan pentingnya kerjasama global, untuk meningkatkan pengaruh terhadap situasi politis di Myanmar. Demikian dikatakan jurubicara Komisi, Alain Pluckers.

Ia mengatakan lebih jauh, "Komisi akan terus mengusahakan pembebasan Suu Kyi secepat mungkin dan tanpa syarat. Demikian halnya dengan tahanan politik lainnya. Dalam hal ini, kami akan bekerjasama dengan PBB dan masyarakat internasional. Pemilu yang mengikutsertakan banyak partai sebenarnya bisa menjadi kesempatan baik bagi negara itu. Tetapi itu tidak dapat dipercaya, jika peserta dalam pemilu dipenjara atau ditempatkan dalam tahanan rumah."

Kemampuan Terbatas

Namun demikian Uni Eropa sadar, bahwa kemampuannya untuk melancarkan tekanan baik secara politis maupun ekonomi terhadap pemerintah Myanmar sangat terbatas. Tahun 2007 lalu sejumlah sanksi baru ditetapkan, setelah pemerintah Myanmar menindak dengan kekerasan aksi protes yang dilakukan para biksu.

Sejak saat itu tidak banyak yang berubah di Myanmar. India adalah negara yang punya hubungan dagang dengan Myanmar, di samping Cina dan Thailand. Namun kini pemerintah India juga menyerukan pemerintah Myanmar untuk mengadakan reformasi.

Tuntutan Dunia Internasional

Sementara itu, juru bicara oposisi Myanmar di pengasingan, Soe Aung mengritik keras perpanjangan hukuman terhadap Suu Kyi dan menuntut agar masyarakat internasional menetapkan tindakan kongkret terhadap pemerintah di Myanmar. "Keputusan yang dijatuhkan hari ini terhadap Aung San Suu Kyi sangat mengecewakan, karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar."

Ia mengatakan juga, "Ini juga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat internasional, dan tidak akan membawa perdamaian di negara kami. Ini juga menunjukkan bahwa rejim militer menentang seruan masyarakat internasional. Jadi inilah saatnya bagi dunia internasional untuk bertindak, dengan aksi-aksi yang kongkrit dan bukan dengan kata-kata saja."

Kanselir Jerman, Angela Merkel menuntut pembebasan Suu Kyi yang berusia 64 tahun. Keputusan pengadilan terhadap pemenang Nobel perdamaian itu adalah halangan bagi reformasi politis dan demokratis di Myanmar, demikian dikatakan Merkel. Tuntutan sama juga dilontarkan Sekjen PBB, Ban Ki Moon.

Ia juga menuntut junta militer untuk mengadakan dialog dengan Suu Kyi dan oposisi Myanmar lainnya. Selain itu, oposisi juga harus diijinkan ikut dalam pemilu bulan Mei tahun depan. Demikian Ban Ki Moon. Tuntutan pembebasan Suu Kyi juga dinyatakan Menlu AS, Hillary Clinton, yang saat ini sedang berada di Kongo.

Christoph Hasselbach/rtr/epd/kna / Marjory Linardy

Editor: Agus Setiawan