Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) merilis laporan baru bahwa dunia di usia yang sekarang belum siap menghadapi degradasi lingkungan dan kenyataan peningkatan konflik bersenjata.
Iklan
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) telah melukiskan gambaran lebih luas dan mengkhawatirkan pada laporan terbarunya yang berjudul "Lingkungan Perdamaian: Keamanan di Era Baru yang Berisiko.”
Lembaga penelitian independen yang sudah diakui dunia itu memperingatkan keadaan darurat global.
"Krisis lingkungan yang kompleks dan cakrawala keamanan yang semakin gelap saling melengkapi dengan cara yang berbahaya,” tulis para peneliti SIPRI. Hutan yang ditebang, gletser mencair, dan lautan tercemar terjadi bersamaan dengan peningkatan angka kematian terkait konflik, pembelian senjata, dan peningkatan jumlah orang yang berisiko kelaparan. Pandemi menimbulkan bahaya lebih lanjut.
Somalia menjadi contoh keadaan darurat simultan semacam itu. Negara Afrika Timur itu menghadapi kekeringan, kemiskinan, dan perang selama dua tahun dari kelompok teror al-Shabab. Masalah serupa juga muncul di Amerika Tengah. Kegagalan panen terkait perubahan iklim terjadi bersamaan dengan konflik dan korupsi yang memicu eksodus massal ke Amerika Serikat.
'Waktunya untuk bertindak adalah sekarang'
"Alam dan perdamaian sangat erat hubungannya sehingga antara satu dan lainnya saling merusak. Dengan alasan yang sama, satu meningkat yang lain juga,” jelas Direktur SIPRI Dan Smith kepada DW. "... waktu untuk bertindak adalah sekarang.”
Iklan
Laporan SIPRI dirilis bertepatan dengan dimulainya forum Stockholm tahunan kesembilan tentang perdamaian dan pembangunan, yang menjadikannya seruan bagi para politikus dan pembuat keputusan. Menurut SIPRI, banyak pemerintah yang gagal mengenali kedalaman krisis— atau bahkan secara aktif mengabaikan masalah tersebut.
Smith mengatakan beberapa pemerintah "ingin bertindak, tetapi mereka memiliki prioritas lain yang menuntut waktu dan perhatian sebagai hal yang mendesak, seperti pandemi selama dua tahun terakhir dan perang di Ukraina.”
Rusia dan Ukraina: Kronik Perang yang Tidak Dideklarasikan
Akar konflik antara Rusia dan Ukraina sangat dalam. Semuanya diyakini bermuara pada keengganan Rusia untuk menerima kemerdekaan Ukraina.
Foto: Maxar Technologies via REUTERS
Berkaitan, tetapi tak sama
Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.
Foto: AP /picture alliance
1990-an, Rusia melepaskan Ukraina
Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.
Foto: Sergei Kharpukhin/AP Photo/picture alliance
Sebuah perjanjian besar
Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.
Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu.
Foto: Kremlin Pool Photo/Sputnik/AP Photo/picture alliance
Revolusi Oranye
Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.
Foto: Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance
Dorongan bergabung dengan NATO
Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Tekanan ekonomi dari Moskow
Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.
Foto: DW
Aneksasi Krimea menandai titik balik
Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.
Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.
Foto: Kisileva Svetlana/ABACA/picture alliance
Upaya terakhir di tahun 2019
KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)
Foto: Jacques Witt/Maxppp/dpa/picture alliance
10 foto1 | 10
Sebanyak 30 penulis laporan yang diambil dari SIPRI dan lembaga lainnya menyimpulkan bahwa meskipun manusia secara keseluruhan kini lebih baik dari sisi finansial, tetapi mereka tidak aman dalam banyak hal. Tercatat lebih dari 93 halaman, gambaran konsekuensi dari bencana regional dan konflik di dunia yang saling berhubungan.
Peristiwa cuaca ekstrem yang disebabkan perubahan iklim dan pandemi virus corona mengancam rantai pasokan global. Konflik dan bencana alam membuat pertanian sulit diandalkan, sehingga memicu petani ke arus migrasi global. Di satu sisi, negara tempat petani melarikan diri menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan tata kelola yang buruk, menurut SIPRI.
SIPRI melaporkan jumlah konflik bersenjata antarnegara berlipat ganda dari 2010 hingga 2020, menjadi 56 kasus. Jumlah pengungsi dan orang terlantar juga berlipat ganda, naik menjadi 82,4 juta orang. Pada 2020, ada juga peningkatan jumlah hulu ledak nuklir di dunia — setelah bertahun-tahun menurun. Pada 2021, pengeluaran militer dunia melebihi $2 triliun untuk pertama kalinya.
Ancaman umum
Para peneliti SIPRI menawarkan kemungkinan jalan keluar dari krisis global dan langkah-langkah jangka pendek. Era risiko baru ini membutuhkan mode kerja sama baru untuk mengatasi ancaman bersama. Dan menurut laporan itu, proses pengambilan keputusan di mana pun dari PBB harus selalu melibatkan orang-orang yang paling merasakan dampaknya.
Namun, apakah masukan seperti ini realistis? Mengingat invasi Rusia ke Ukraina, potensi Tirai Besi baru, dan ketegangan antara Cina dan Barat, apakah gagasan peningkatan kerja sama internasional bukan hanya angan-angan?
"Menganggap sesuatu tidak mungkin membuatnya tidak mungkin,” kata Smith. Dia menyarankan bahwa kepentingan pribadi harus meyakinkan pemerintah bertindak. Para pejabat tahu bahwa "degradasi lingkungan menghasilkan - dan akan menghasilkan - ketidaksamaan,” katanya. Dan itu "hanya bisa diatasi dengan bekerja sama,” tambahnya.
"Karena mereka membutuhkan keamanan, mereka perlu membalikkan kerusakan lingkungan,” kata Smith. "Mereka bisa melakukan ini hanya dengan bekerja sama, seperti yang diakui Cina dan AS dalam pernyataan bersama mereka tentang akli iklim di COP26 November 2021 di Glasgow.”
Sebagai kekuatan ekonomi utama, Jerman dapat memainkan peran penting dalam membentuk perubahan yang diperlukan, kata Smith. "Jerman adalah negara pertama yang mengangkat hubungan antara perubahan iklim dan ketidakamanan di Dewan Keamanan PBB.”
Sekarang, katanya, Jerman memiliki kesempatan untuk "memulai dengan transisi energi yang tidak hanya menghentikannya dari bahan bakar fosil Rusia, tetapi juga dari bahan bakar fosil seluruhnya.”