Lima lembaga ekonomi terkemuka di Jerman memangkas tajam proyeksi pertumbuhan ekonomi negara itu untuk tahun 2026 setelah lonjakan harga energi yang dipicu perang Iran.

Produk domestik bruto (PDB) Jerman kini diperkirakan hanya akan tumbuh 0,6% pada 2026, turun dari proyeksi sebelumnya 1,3%. Untuk tahun 2027, pertumbuhan diperkirakan 0,9%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 1,4%.

Revisi ini diumumkan oleh sejumlah lembaga riset ekonomi utama, termasuk ifo Institute, German Institute for Economic Research (DIW), Kiel Institute for the World Economy, Leibniz Institute for Economic Research, dan Halle Institute for Economic Research.

Ekonom dari ifo Institute, Timo Wollmershäuser, mengatakan lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah menjadi faktor utama. “Guncangan harga energi yang dipicu oleh perang Iran menghantam pemulihan ekonomi dengan keras,” kata Wollmershäuser.

Namun ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif pemerintah masih memberikan penyangga. Peningkatan belanja pemerintah “mencegah kemerosotan yang lebih tajam,” ujarnya.

Pemerintah konservatif Kanselir Jerman Friedrich Merz sebelumnya telah mengambil utang miliaran euro untuk membiayai investasi infrastruktur, pertahanan, dan aksi iklim guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan harga energi sebabkan inflasi

Perang yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari telah menyebabkan Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur laut yang biasanya mengangkut sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia.

Akibatnya, harga minyak dan gas melonjak tajam dan menekan ekonomi Eropa. Inflasi di Jerman diperkirakan naik menjadi 2,8% pada 2026 dan 2,9% pada 2027, lebih tinggi dibanding proyeksi sebelum perang yaitu 2% dan 2,3%.

Data awal menunjukkan inflasi Jerman sudah meningkat menjadi 2,7% pada Maret, dibanding 1,9% pada Februari.

Menurut para ekonom, kenaikan biaya energi akan menyebar ke seluruh sektor ekonomi. Gas yang lebih mahal akan menaikkan harga pupuk, yang kemudian berdampak pada harga pangan, sementara biaya produksi dan transportasi yang lebih tinggi akan mendorong kenaikan harga barang secara luas.

Para peneliti juga memperingatkan bahwa inflasi yang lebih tinggi akan menekan konsumsi rumah tangga. Inflasi yang meningkat akan “membebani daya beli rumah tangga,” kata para ekonom dalam laporan tersebut.

Di tingkat Eropa, pemerintah mulai mengambil berbagai langkah untuk menahan lonjakan harga energi. Beberapa negara seperti Polandia, Austria, Swedia, Latvia, Lithuania, dan Norwegia telah menurunkan pajak bahan bakar atau menetapkan batas harga.

Jerman sendiri mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Pemerintah memberlakukan aturan baru yang memungkinkan SPBU hanya menaikkan harga sekali sehari, serta memberikan kewenangan lebih besar kepada otoritas persaingan usaha untuk menindak harga bahan bakar yang dianggap berlebihan.

Wollmershäuser juga memperingatkan terhadap intervensi harga yang terlalu agresif. Pemotongan harga bahan bakar yang diwajibkan pemerintah akan “mahal, menguntungkan banyak orang yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan, mendistorsi sinyal kelangkaan dari harga, dan mempertahankan permintaan minyak mentah,” ungkapnya.

Risiko anggaran dan tantangan struktural

Perang juga memperlambat pemulihan pasar tenaga kerja Jerman. Tingkat pengangguran diperkirakan naik dari 6,3% tahun lalu menjadi 6,4% pada 2026. Pada Maret, jumlah penganggur masih berada di atas 3 juta orang, meskipun turun 49.000 dibanding bulan sebelumnya menjadi 3,021 juta.

Pertumbuhan yang lebih lambat juga diperkirakan akan menurunkan penerimaan pajak pemerintah dan meningkatkan tekanan pada anggaran negara. Menteri Keuangan Lars Klingbeil diperkirakan akan menghadapi kekurangan anggaran miliaran euro ketika mempresentasikan kerangka anggaran 2027 pada akhir April.

Pemerintah juga berencana melakukan reformasi besar pada sistem kesehatan dan pensiun untuk menekan kontribusi negara. Selain dampak jangka pendek dari perang, para ekonom juga memperingatkan tantangan struktural jangka panjang bagi ekonomi Jerman. Masalah tersebut meliputi produktivitas yang rendah, penurunan sektor industri, persaingan dari Cina, serta populasi yang menua.

Ekonom dari Halle Institute, Oliver Holtemoeller, mengatakan sebagian belanja pemerintah saat ini tidak digunakan untuk investasi produktif. “Pengeluaran pemerintah untuk konsumsi meningkat jauh lebih cepat daripada investasi. Itu bukan tujuan dari perubahan aturan pembiayaan,” ujarnya.

Menurut Wollmershäuser, tren demografis dan perubahan struktural dapat membuat pertumbuhan ekonomi Jerman mendekati nol dalam jangka panjang. “Pertumbuhan potensial akan terhenti pada akhir dekade ini, dan kita harus terbiasa dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar nol persen,” pungkasnya.

Para ekonom merekomendasikan pemerintah meningkatkan insentif kerja, mengurangi regulasi yang menghambat investasi, serta memperbaiki kondisi bagi inovasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi di masa depan.

 

Editor: Ayu Purwaningsih